Salah Satu Pendapatan Negara, Apa Itu Dana Bagi Hasil?

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip based on actual revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

Jaffry Prabu Prakoso

12 Des 2022 - 14.27
A-
A+
Salah Satu Pendapatan Negara, Apa Itu Dana Bagi Hasil?

Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Minggu (30/8/2020). Badan Litbang Kementerian ESDM memulai kajian kelayakan pemanfaatan minyak nabati murni (crude palm oil/CPO) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) hingga Desember 2020. Bisnis/Arief Hermawan P

JAKARTA – Dana bagi hasil (DBH) merupakan instrumen yang penting bagi Indonesia. Itu salah satu dari pendapatan negara.

Dikutip dari djpk.kemenkeu.go.id, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH yakni memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.


Ribuan wisatawan kembali ramai mengunjungi kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan Dlingo yang berada di daerah perbukitan Bantul pada momen lebaran tahun ini. Tim Jelajah Lebaran Bisnis Indonesia melihat ribuan wisatawan begitu antusias menikmati liburan mereka di destinasi wisata tersebut, Kamis (5/5/2022). Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi


Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip based on actual revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). 

Jenis-jenis DBH meliputi DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi dan perikanan.

DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.

Baca juga: Menelisik Dana Bagi Hasil, Di Mana Setan dan Iblis Bersembunyi?

DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain dalam provinsi yang bersangkutan mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

Pentingnya Transparansi DBH

Pembahasan isu DBH sudah sering dilakukan karena menyangkut hajat hidup daerah. Transparansi DBH diperlukan untuk menghindari rasa curiga dari pihak-pihak yang terkait dalam pembagian DBH. 

Dikutip dari eiti.esdm.go.id, hal ini  sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di banyak negara. 

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaanya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam. 

Baca juga: Hitung Mundur Resesi Global 2023, Indonesia Diprediksi Siap

Walaupun memiliki prinsip by origin yang artinya adalah daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH. 

Salah satu hal yang menyebabkan ketidakpuasan tersebut karena masih banyaknya masyarakat miskin di daerah kaya sumber daya alam dan kadang kekurangan pasokan energi seperti listrik dan BBM.

Walaupun telah ditentukan persentasenya, pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan karena tidak stabil. Banyak hal yang menentukan besarnya DBH ke daerah seperti tren dari harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. 

Ketidakpastian ini  kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga banyak pertanyaan muncul ketika DBH yang diterima tak sesuai dengan yang diharapkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.