Saling Lempar Tanggung Jawab Tarif PPN Jadi 12%

Penentuan tarif baru pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% masih menyisakan persoalan. Dari sisi industri tentu bakal menggerus kinerja, sementara putusannya pun masih simpang siur jadi tanggung jawab pemerintah baru atau tetap di periode pemerintah saat ini.

Tim Redaksi

15 Apr 2024 - 19.43

A-

A+

Saling Lempar Tanggung Jawab Tarif PPN Jadi 12%

Ilustrasi barang-barang ritel yang mungkin terkena tarif pajak pertambahan nilai baru yang menjadi 12%./BISNIS

A+

A-

Bisnis, JAKARTA - Pasca libur Lebaran 2024, pemerintah mesti menggenjot kembali perencanaannya untuk APBN 2025. Salah satunya, perkara penentuan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sayangnya, calon pemerintah baru dan Menteri Keuangan saat ini masih belum menemukan titik terang.

Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sepenuhnya kewenangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih berada di ranah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya yang saat ini masih bertugas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor: Rinaldi Azka

Jelajahi peluang bisnis terpercaya dengan berlangganan

Temukan keleluasaan dan keuntungan maksimal dengan pilihan paket berlangganan eksklusif ini

BERLANGGANAN SEKARANG

Tidak Memerlukan Komitmen, Batalkan Kapan Saja

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Butuh Bantuan?

FAQ

BIG MEDIA