Free

Sanksi Pidana Pinjol Ilegal Masuk Usulan di Omnibus Law Keuangan

Usulan penambahan sanksi pidana khusus tersebut berangkat dari keluhan masyarakat akan semakin maraknya pinjol ilegal di Indonesia.

Jaffry Prabu Prakoso

7 Nov 2022 - 19.31
A-
A+
Sanksi Pidana Pinjol Ilegal Masuk Usulan di Omnibus Law Keuangan

Masyarakat menggunakan Akulaku, salah satu pinjol legal. /Bisnis-Fanny Kusumawardhani

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan sanksi pidana khusus pemain financial technology (fintech) atau pinjaman online (pinjol) ilegal ke dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) alias omnibus law keuangan.

Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani mengatakan bahwa usulan penambahan sanksi pidana khusus tersebut berangkat dari keluhan masyarakat akan semakin maraknya pinjol ilegal di Indonesia. 

Oleh karena itu, Triyono menyampaikan bahwa OJK mengusulkan sanksi pidana yang cukup berat untuk pelanggar pinjol ilegal. Dia berharap ini bisa berhasil masuk ke UU PPSK. Dengan begitu bisa memberikan efek jera.


Ilustrasi P2P lending atau pinjaman online (pinjol)/Samsung.com 


“Sehingga pelanggar-pelanggar yang mengatasnamakan keuangan digital bisa jera dan menghindari penipuan-penipuan yang dilakukan di industri jasa keuangan. Mudah-mudahan ini efektif,” ujar Triyono dalam konferensi pers bertajuk ‘4th Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional 2022' di Jakarta, Senin (7/11/2022).

Mengacu pada riset yang dilakukan OJK, Triyono menyampaikan bahwa pihaknya menemukan tidak ada pidana khusus terkait dengan pelaksanaan sektor keuangan atau layanan jasa keuangan secara ilegal. 

Triyono enggan berbicara lebih lanjut terkait besaran dan hukuman yang diusulkan. Akan tetapi dia menegaskan bahwa pelanggar pinjol ilegal akan dikenakan pidana yang cukup berat.


Baca juga: Aman Bertransaksi, Tip Pilih Paylater Terpercaya


“Paling tidak sejajar dengan pidana yang dilakukan di sektor keuangan di bidang lain. Ini mudah-mudahan bisa menjadi efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan digital,” imbuhnya.

Di samping itu, dia menyampaikan bahwa OJK juga menyediakan layanan OJK 157 yang merupakan sarana bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan fintech ilegal.

“OJK selalu mengutarakan pergunakanlah logis dan legal. Artinya, kalau kita ditawari produk maka pertama kita harus tahu bahwa apakah produk itu berizin atau tidak. Kedua adalah logis, karena sekarang kondisinya sedang sulit dan suku bunga naik,” ungkapnya. 

Tutup 88 Pinjol Ilegal

OJK di saat yang sama terus aktif dalam memberentas pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Sampai dengan Oktober 2022, OJK bersama dengan asosiasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kementerian/lembaga lain, serta aparat penegak hukum dalam wadah Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 88 pinjol ilegal.

Adapun upaya pencegahan dan penanganan terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota SWI dari 12 kementerian/lembaga. 

Maka dari itu, SWI meminta agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran bunga tinggi tanpa melihat aspek legalitas dan kewajaran dari tawarannya.


Baca juga: Daftar 88 Fintech IKD OJK Kuartal hingga III/2022


Mengutip dari laman Indonesia Baik, masyarakat dapat mengetahui apakah aplikasi pinjaman online itu ilegal atau tidak dapat dilakukan dengan 3 cara.

 

1. Situs resmi OJK

Cara pertama untuk mengetahui pinjaman tersebut merupakan pijol ilegal atau legal, amsyarakat dapat menelusurinya dengan mengakses laman resmi OJK di alamat www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx. 

Masyarakat juga dapat mengaksesnya dengan membuka laman resmi www.ojk.go.id , lalu pilih menu IKNB, setelah itu pilih fintech di kanan bawah.

 

Kredivo/Istimewa   


2. WhatsApp OJK

Berikutnya, cara mengetahui pinjol ilegal adalah legal adalah dengan mengecek legalitas pinjol melalui akun WhatsApp resmi milik OJK ke nomor OJK 081157157157.

Setelah itu, masyarakat dapat mengetikkan nama pinjol yang ingin diketahui legalitasnya, kemudian kirim pesan. Lalu, tunggu hingga bot selesai menelusuri dan memberikan jawaban terkauuit status pinjol tersebut di OJK.

 

3. Telepon 157 atau e-mail

Cara ketiga adalah melalui e-mail [email protected] atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. (Rika Anggraeni)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.