Sarat Kecurangan, Panja DPR RI akan Usut Tambang Ilegal

Adanya Panja Tambang Ilegal tersebut merupakan langkah untuk membenahi industri pertambangan yang selama ini masih penuh dengan kecurangan.

Lukman Nur Hakim

23 Nov 2023 - 14.01
A-
A+
Sarat Kecurangan, Panja DPR RI akan Usut Tambang Ilegal

Foto udara lokasi pertambangan galian C di pesisir Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (12/2/2022). ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Bisnis, JAKARTA — Maraknya aktivitas penambangan liar di dalam negeri kian hari makin meresahkan karena tidak saja merugikan secara bisnis tetapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Panitia Kerja (Panja) Tambang Ilegal Komisi VII DPR RI pun akan mengusut satu per satu aktivitas tambang ilegal (illegal mining) tersebut.

Sejauh ini, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon, pihaknya sudah mengantongi beberapa data perusahaan yang diduga melakukan aktivitas tambang ilegal. “Data-data kami ada, mana saja yang illegal mining, segala macam sudah ada banyak, tapi kami mau membuka ini, jadi kami angkat satu-satu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (22/11/2023).

Nantinya, kata Dony, begitu sudah menemukan titik terang mana saja oknum yang melakukan aktivitas tambang ilegal, pihaknya akan berkordinasi dengan Komisi III untuk menindaklanjutinya.

Baca juga: Daftar 11 Blok Tambang Nikel - Batu Bara Dilelang Pemerintah

Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa adanya Panja Tambang Ilegal tersebut merupakan langkah untuk membenahi industri pertambangan yang selama ini masih penuh dengan kecurangan.

“Konsepnya kita adakan Panja ini karena banyak tambang-tambang yang tidak bersurat dan surat terbang segala macam. Ya, ilegal ini yang akhirnya menjadi pertambangan tanpa izin [PETI] dan ini yang betul-betul mau kita beresin,” ujarnya.

Selain membenahi industri batu bara, Dony menuturkan bahwa salah satu alasan adanya Panja ini untuk menaikkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).


Tak bisa dimungkiri, seiring dengan tren bisnis yang berkelanjutan, isu pertambangan ilegal pun kini menjadi salah satu aspek yang disebut-sebut berpengaruh besar terhadap minat investor lokal maupun global dalam berinvestasi di Indonesia.

Dengan kian maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (Peti) alias penambangan ilegal, terutama ketika terjadi lonjakan harga komoditas, telah berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

Setidaknya, hal itu tergambarkan dari sikap Apple Inc. yang sekitar awal 2023 akhirnya membatalkan rencana investasi di Indonesia karena maraknya praktik pertambangan ilegal. Padahal, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang memproduksi iPhone besutan mendiang Steve Jobs itu sempat menyatakan keinginannya untuk berinvestasi dan membangun pabrik penghiliran timah di Indonesia pada 2016.  

Namun, dengan adanya operasi pertambangan ilegal berpotensi menghadirkan pasokan timah yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, sementara Apple hanya menerima suplai timah yang diperoleh dari praktik pertambangan yang baik dan benar. 

Baca juga: Angin Segar Penghalau Tambang Ilegal

Tak hanya Apple, sejumlah pabrikan teknologi serta kendaraan listrik seperti Tesla dan Ford, belakangan juga sudah memiliki perhatian serius terhadap ketelusuran atau traceability bahan baku mineral komponen pembentuk produk mereka.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan pembicaraan intens dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) terkait dengan pembentukan satuan tugas (satgas) gabungan untuk mengawasi penegakkan hukum di sektor ESDM.

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Bambang Suswanto mengatakan bahwa satgas gabungan tersebut akan memiliki empat tugas utama, yakni memberantas penambangan ilegal, pengeboran ilegal di sektor minyak dan gas bumi, penyelewengan distribusi BBM, dan pencurian listrik. 


Satgas gabungan tersebut akan terdiri atas penegak hukum, seperti kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Menurut Bambang, pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pembentukan satgas sektor ESDM ini.

“Beberapa minggu yang lalu, atau 3 minggu saya sudah rapat dengan Menkopolhukam, sedang dirancang Keppres penegakkan hukum di sektor ESDM. Itu ada tiga satuan tugas,” kata Bambang dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Senin (6/11/2023).

Adapun, kegiatan penambangan ilegal di Indonesia terus meningkat jumlahnya, terutama ketika terjadi lonjakan harga komoditas. Praktik penambangan ilegal tersebut bahkan tidak hanya dilakukan secara perorangan, tetapi disinyalir juga dikoordinir oleh korporasi. 

Sejumlah kelompok usaha diduga ikut terlibat dalam penambangan ilegal tersebut. Persoalan menahun tambang ilegal juga terjadi di wilayah usaha sejumlah perusahaan tambang pelat merah.

Baca juga: 'Amunisi' Baru Transisi Energi dari Negeri Paman Sam untuk RI

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian ESDM, tidak kurang dari 2.741 titik yang menjadi lokasi penambangan ilegal, yang terdiri dari 96 lokasi Peti batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatra Selatan.

Kemudian, sekitar 2.645 aktivitas Peti mineral tersebar hampir diseluruh provinsi yang melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja. Perinciannya diperkirakan 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Selain itu, ada 133 lokasi di dalam WIUP dan 2.128 lokasi belum diketahui berada di dalam atau di luar WIUP yang akan diidentifikasi oleh Kementerian ESDM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.