 dengan komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25 1 2022). Bisnis Suselo Jati.jpg)
Bisnis, JAKARTA - Langkah merger rezim Erick Thohir di Kementerian Badan Usaha Milik Negara terus berlanjut. Selain rencana maskapai penerbangan nasional, Erick berencana melebur perusahaan plat merah di sektor galangan kapal.
Rencana ini disampaikan saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (31/8/2023). Dalam paparannya, merger direncanakan untuk meningkatkan produksi serta kepakaran atau expertise perusahaan galangan kapal pelat merah.
Bagi kementerian itu, sebagai negara maritim, sektor-sektor usaha di Indonesia akan membutuhkan kapal dalam jumlah yang cukup besar. Tak pelak rencana merger ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian BUMN pada 2024.
“Industri pertahanan kan butuh kapal, Pertamina butuh kapal, dan ada industri-industri lain. Tapi, saat ini perusahaan-perusahaannya disehatkan dulu,” katanya, Rabu (31/8/2023).
Baca juga: Dengung Merger Maskapai Penerbangan RI
Selama ini, perusahaan galangan kapal BUMN masih berada dibawah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Danareksa.
BUMN sektor galangan kapal yang dikelola oleh PPA Danareksa diantaranya adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Ketiga perusahaan tersebut saat ini juga tergabung dalam klaster industri manufaktur (KIM) bersama dengan PT Barata Indonesia, PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, serta PT Boma Bisma Indra (BBI).
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Raker tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2021 sesuai pembahasan Banggar, Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 dan usulan tambahan PMN 2021, serta kesiapan Kementerian Investasi/BKPM dalam menjalankan PP Nomor 5 tahun 2021 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bisnis/Arief Hermawan P
Seiring dengan rencana tersebut, Kementerian BUMN juga telah mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2024. Pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2024 tercatat sebesar Rp306 miliar, yang terdiri atas Rp256 miliar anggaran awal dan Rp50 miliar tambahan anggaran.
Erick melanjutkan, Kementerian BUMN juga memiliki beberapa prioritas dalam mengoptimalkan pagu anggaran tersebut.
Beberapa program tersebut diantaranya pengembangan BUMN di berbagai sektor, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko BUMN, restrukturisasi BUMN karya, pembentukan holding BUMN Pertahanan (Defend ID), serta BUMN galangan kapal.
KAPAL PERANG
Tahun lalu, Defend ID melalui PT PAL Indonesia sebagai industri pertahanan bidang matra laut dan PT Len Industri (Persero) selaku induk holding, menandatangani kontrak refurbishment kapal perang dengan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Disaksikan oleh Presiden Joko Widodo di area utama pameran Indo Defence 2022, penandatanganan kerja sama dilakukan oleh CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dan CEO PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin dengan Kepala Badan Sarana Pertanahan (Kabaranahan) Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari.
“Sebanyak 41 kapal perang yang akan diperbaiki guna memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Karena waktu yang dibutuhkan untuk melakukan refurbishment ini cukup singkat, sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI memberikan kepercayan kepada PT PAL sebagai lead integrator," ungkap Kaharuddin Djenod, Rabu (2/11/2022).
Program refurbishment sendiri memiliki nilai yang sangat strategis dan krusial, utamanya dalam mendukung keberhasilan tugas TNI AL. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis kapal mulai dari Fast Patrol Boat (FPB) Class, Parchim Class, Corvet Fatahillah Class, PKR Class, KCR Class, Sigma Class dan MRLF Bung Tomo Class.
“Peran PAL sebagai lead integrator sendiri tidak sebatas menjadi kontraktor tunggal. Lebih jauh lagi, agar PAL dapat menggali potensi-potensi industri maritim yang ada di Indonesia. Karena itu PAL juga berperan sebagai koordinator bagi galangan-galangan kapal yang ada di Indonesia untuk bersama-sama mensukseskan program pemerintah ini,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, PT PAL Indonesia sebagai lead integrator galangan kapal nasional, akan memimpin dan bekerja sama dengan sembilan galangan kapal di seluruh Indonesia atas persetujuan Kementerian Pertahanan RI.
Dengan skema multiyears, proyek refurbishment terdiri dari ship conversion, dan direncanakan akan ada pemasangan rudal surface to surface missile (SSM) serta penambahan senjata yang terintegrasi dalam Combat Management System (CMS) maupun repowering guna mengembalikan fungsi asasi dan meningkatkan performa sebagai kapal kombatan utama.
Selain itu bagi armada kapal perang sejenis KCR maupun PKR juga akan dilakukan upgrade sistem navigasi dan komunikasi.
Melalui program refurbishment diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik secara materil maupun strategis, tidak hanya bagi PT PAL Indonesia selaku lead integrator namun juga bagi galangan kapal nasional yang telah ditunjuk.
Seperti yang telah diketahui, dengan kepercayaan pemerintah terhadap industri pertahanan nasional akan memberi dampak ekonomi yang signifikan.
“Dengan implementasi IM4 di PT PAL saat ini, akan memberi manfaat yang signifikan dalam kelangsungan proyek-proyek, termasuk dalam proyek refurbishment ini. Sehingga PAL bersama LEN dan Kementerian Pertahanan selaku user dapat memantau secara real time progres dari proyek yang sedang berlangsung,” tuturnya.