Sederet Tantangan Mengadang Kualitas Jasa Konsultan Konstruksi RI

Kualitas konsultan dan tenaga ahli konstruksi mengalami penurunan sehingga berdampak dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Konsultan sangat berperan penting dalam setiap tahapan konstruksi mulai dari perencanaan, pengawasan hingga evaluasi.

Yanita Petriella

6 Apr 2024 - 17.40
A-
A+
Sederet Tantangan Mengadang Kualitas Jasa Konsultan Konstruksi RI

Ilustrasi jasa konstruksi

Bisnis, JAKARTA – Sejumlah tantangan masih menghantui jasa konsultan di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah tenaga kerja konstruksi ahli di Indonesia pada Desember 2023 mencapai 116.930 orang, menyusut dari periode yang sama tahun 2021 yang mencapai 184.833 orang dan di 2022 yang mencapai 120.777 orang. Selain itu, juga terjadi gap antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kerja konstruksi ahli.

Ketua Umum (Ketum) Inkindo Periode 2022-2026 Erie Haryadi mengatakan Indonesia tengah mengalami kekurangan tenaga ahli yang memenuhi syarat dalam dunia konstruksi. Pasalnya, masih sedikitnya pekerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahilan dan kompetensi. 

“Tapi, yang jelas setiap tender (lelang), kita kekurangan tenaga ahli. Banyak yang bentrok antara PT A dengan tender PT B, tenaga ahlinya sama,” ujarnya, Kamis (4/4/2024). 

Terbatasnya tenaga ahli juga dikarenakan lulusan perguruan tinggi yang berasal dari bidang teknik sangat terbatas. Hal ini membuat perusahaan penyedia jasa konsultan memanfaatkan tenaga ahli di beberapa proyek berbeda yang sebenarnya tidak ideal karena fungsi pengawasan menjadi tidak optimal.

“Ini membuat beberapa proyek terkendala karena fungsi supervisi dan pengawasan yang rendah. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi apabila tenaga ahli konstruksi jumlahnya memadai,” katanya. 

Tantangan lainnya yakni dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, anggota Inkindo kerap tersangkut masalah hukum karena melanggar peraturan terutama UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Menurutnya, seluruh pelaku di industri konstruksi sudah memahami rambu-rambu di sektor dunia konstruksi tetapi setiap tahun selalu ada anggotanya yang terjerat persoalan hukum.
Hal ini karena banyak hal yang terjadi karena faktor eksternal atau di luar kendali anggota baik sebagai pengawas maupun perencana.
Sebagai contoh, pekerjaan yang tidak selesai dari tenggat waktu yang sudah ditetapkan atau terjadi kerusakan sebelum usia konstruksi selalu menjadi temuan bahkan menyeret pelaku konstruksi ke ranah hukum.
Terkait masih terjadinya persoalan hukum di sektor konstruksi, Inkindo berencana melakukan pendekatan kepada pemerintahan baru yang terpilih nantinya untuk memberikan kepastian hukum di sektor konstruksi.

Dia mengusulkan agar pekerjaan konstruksi untuk proyek-proyek yang dibiayai APBN/APBD dapat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pos audit atau pemeriksaan yang dilakukan pada awal pekerjaan.
Celah hukum juga terjadi pada laporan hasil pemeriksaan pekerjaan konstruksi yang memiliki masa tenggang 60 hari. Selama periode itu, sangat dimungkinkan adanya oknum-oknum yang mengadukan adanya temuan. 
“Peraturan mengharuskan apabila bentuknya laporan masyarakat masih bisa dicabut tetapi jika bentuknya aduan masyarakat maka harus ada tindak lanjut dan kalau jalan buntu akhirnya masuk ranah hukum,” ucapnya. 

Baca Juga: Siasat Jasa Konsultan Konstruksi RI Naik Kelas di Kancah Dunia

Erie menilai edukasi dan sosialisasi di bidang hukum pada awal pekerjaan konstruksi menjadi hal paling krusial untuk mencegah pelaku jasa konstruksi tersangkut persoalan hukum di akhir pekerjaan hingga ketika saat serah terima.
Beberapa asosiasi jasa konstruksi juga menyediakan layanan advokasi terhadap anggota untuk memastikan seluruh aspek hukum telah terpenuhi termasuk apabila ada anggota yang tersangkut masalah hukum advokasi juga bisa diberikan dalam bentuk layanan konsultasi.
Inkindo menilai persoalan hukum ini sudah sangat mengganggu untuk keberlangsungan proyek konstruksi. Terlebih, di 2024 banyak proyek konstruksi skala besar yang harus dituntaskan dan banyak pembangunan proyek infrastruktur termasuk IKN di masa mendatang. 

Selain itu, alokasi anggaran infrastruktur di tahun ini mencapai Rp423,4 triliun atau naik 5,8% dari tahun 2023 sebesar Rp399,6 triliun. Dengan adanya kepastian hukum bisa mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ke depan. 

“Peran dari penyedia konstruksi dan konsultan untuk mematuhi aturan dan kebijakan menjadi keharusan agar terhindar persoalan hukum. Persoalan hukum yang dihadapi penyedia jasa konstruksi tidak hanya proyek skala besar. Justru persoalan paling banyak pada proyek-proyek kecil yang berada di daerah. Berdasarkan advokasi yang dilaksanakan, mayoritas berada di daerah melibatkan penggunaan APBD,” tuturnya. 

Dia menuturkan anggota-anggota Inkindo di daerah yang tersangkut kasus hukum umumnya merupakan konsultan supervisi, biasanya karena termin sudah selesai tetapi pekerjaan belum diserahterimakan bahkan di beberapa beberapa kasus, kontraktornya kabur.
“Putusan pidana juga 1 atau 2 tahun saja tetapi tentunya mengganggu bagi pelaku konstruksi lainnya. Konsultan dan kontraktor yang melanggar aturan dan perundangan selain denda juga bisa masuk daftar negatif yang artinya tidak bisa ikut proyek konstruksi pemerintah lagi,” tuturnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra mengatakan kualitas tenaga ahli saat ini mengalami penurunan. Menurutnya, penting untuk melakukan penguatan kepada para konsultan di bidang konstruksi sehingga bisa lebih profesional. Konsultan harus memperhatikan aspek kualitas pekerjaan, estetika bangunan dan keberlanjutan lingkungan. 

Terlebih, konsultan sangat berperan penting dalam setiap tahapan konstruksi mulai dari perencanaan, pengawasan hingga evaluasi. 

“Ada statement dari teman-teman konsultan kalau negara hebat kalau ada konsultan hebat. Itu betul adanya. Mereka harus lebih profesional sehingga pembangunan infrastruktur kita bisa lebih terjaga dengan baik,” ujarnya. 

Pemerintah terus mendorong asosiasi yang menaungi tenaga ahli konstruksi ini untuk masif melaksanakan capacity building. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas konsultan dengan memberikan insentif, pengawasan kebijakan, pembinaan sumber daya manusia, dan mengeluarkan beleid yang mendukung tenaga ahli. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.