Sejarah Perayaan Imlek yang Sempat Dilarang Soeharto

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, masyarakat dapat merayakan perayaan Imlek secara terbuka. Pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid, masyarakat Tionghoa mendapatkan kebebasan lagi untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya

Jaffry Prabu Prakoso

21 Jan 2023 - 10.24
A-
A+
Sejarah Perayaan Imlek yang Sempat Dilarang Soeharto

Bisnis, JAKARTA – Tahun Baru Imlek 2023 dirayakan besok, Minggu (22/1/2023), yang juga menjadi rumah bagi pemilik shio Kelinci Air. Menurut kalender China, Tahun Kelinci Air 2023 akan dimulai pada 22 Januari dan berakhir pada 9 Februari 2024, ketika kita memasuki Tahun Naga.

Di saat yang sama, pemerintah menetapkan tanggal 23 Januari menjadi hari cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili.

Jika dilihat jauh ke belakang, perayaan Imlek tak bisa dilakukan semeriah dan seterbuka ini. Pasalnya saat Orde Baru, Imlek tidak dinyatakan sebagai hari libur.

Baca juga: Ide Bisnis yang Bisa Dimanfaatkan Jelang Imlek 2023

Bahkan saat itu, Imlek yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga dalam ruang tertutup. Lantas bagaimana sejarah perayaan Imlek di Indonesia?

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, masyarakat dapat merayakan perayaan Imlek secara terbuka. 

Masyarakat Tionghoa pun dapat berekspresi secara bebas, seperti berbahasa Mandarin, bahasa lokal, memeluk agama Konghucu, punya surat kabar berbahasa Mandarin, menyanyikan lagu Mandarin, dan memiliki nama Cina. Bahkan, sekolah, toko, restoran, dan bengkel dapat memasang plang bertulisan Mandarin.

Hal ini tak berlangsung lama karena Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina pada 6 Desember 1967.

Baca juga: TEROPONG IMLEK : Hoki Saham Tahun Kelinci

Instruksi tersebut menetapkan seluruh upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Oleh karena itu, perayaan imlek saat masa Soeharto umumnya tidak dilakukan atau berlangsung tersembunyi.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dia mengeluarkan Keppres No.6/2000 tentang pencabutan Inpres No.14/1967 pada 17 Januari 2000.

Sejak dicabutnya Inpres tersebut, masyarakat Tionghoa mendapatkan kebebasan lagi untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya, termasuk merayakan upacara-upacara agama seperti imlek, hingga Cap Go Meh secara terbuka.

Barongsai beraksi menghibur pengunjung di Sea World Ancol, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Satu tahun kemudian pada 2001, Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan No.13/2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif.

Hari libur fakultatif adalah hari libur yang tidak ditentukan pemerintah pusat secara langsung, melainkan oleh pemerintah daerah setempat atau instansi masing-masing.

Kini, penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional yang ditentukan langsung pemerintah melalui SKB Menteri. (Restu Wahyuning Asih)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.