Bisnis, JAKARTA – Permasalahan backlog hunian hingga saat ini belum dapat terpecahkan. Angka backlog yang mencapai 12,75 juta unit ini belum termasuk dengan pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 640.000 keluarga setiap tahunnya. Padahal, sebelumnya pemerintah kerap kali menyampaikan angka backlog rumah hanya 11,4 juta unit. Di sisi lain, terdapat 23 juta unit rumah tak layak huni (rutilahu).
Pemerintah sendiri telah melakukan sejumlah cara untuk dapat mengurangi angka backlog ini. Presiden Joko Widodo sejak awal tahun kepemimpinannya telah mencanangkan program sejuta rumah setiap tahunnya. Namun, nyatanya, program tersebut belum mampu menutup angka backlog kepemilikan rumah. Bila dihitung secara sejak tahun 2015 hingga akhir Mei 2022, pemerintah mengklaim telah membangun sebanyak 6.017.198 unit rumah melalui Program Sejuta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan rumah subsidi untuk MBR berupa Skema pembiayaan tersebut berupa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB), pembiayaan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Di sepanjang tahun ini, target bantuan pembiayaan perumahan, meliputi KPR FLPP sebanyak 200.000 unit, SSB sebanyak 769.903 unit, SBUM sebanyak 200.000 unit, BP2BT sebanyak 22.582 unit dan Tapera sebanyak 109.000 unit.
