Bisnis, JAKARTA — Pemerintah diminta tetap menerapkan kebijakan moratorium pabrik semen hingga kondisi utilitas produksi membaik. Utilisasi semen nasional masih di kisaran 55%—60%.
Corporate Secretary PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) Dani Handajani mengatakan bahwa penangguhan pembangunan pabrik semen baru dapat dilepas ketika utilisasi pabrik sudah lebih dari 80%.
"Kami tetap berharap komitmen moratorium untuk pendirian pabrik semen dijaga oleh pemerintah sampai industri semen lebih sehat," kata Dani kepada Bisnis, Kamis (23/5/2024).
Baca juga: Cerah Pasar Nontradisional, Perfoma Industri Tekstil Menebal
Adapun, kapasitas produksi terpasang yang dimiliki Indocement mencapai 33,5 juta ton semen per tahun. Pada tahun 2023, INTP tercatat menjual semen sebanyak 17,5 juta ton.
Secara nasional, kapasitas produksi semen di Indonesia mencapai 118 juta ton pada 2023. Namun, konsumsi domestik hanya 64 juta ton. Artinya, terdapat kelebihan pasokan 54 juta ton.
Kendati masih diadang tantangan tersebut, INTP gencar menggenjot produktivitas dengan mengakuisisi pabrik Semen Grobogan. Pihaknya juga memiliki aset penyewaan dari Semen Bosowa berupa satu kompleks pabrik dan satu unit grinding mill.
"Kebijakan moratorium sangat membantu mencegah semakin tingginya oversupply tetapi memang butuh ketegasan pemerintah untuk menjalankannya," tuturnya.
Dani menyebut, masifnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta mulai membantu meningkatkan konsumsi semen, meskipun tidak begitu banyak terserap lantaran oversupply yang besar.
Alhasil, kenaikan konsumsi tersebut seolah-olah tak berdampak. Apalagi, Dani memperkirakan konsumsi semen dalam negeri akan tumbuh sebesar 2%—3% pada 2024.
"Kami masih mengharapkan pertumbuhan semen curah akan lebih tinggi dibandingkan penjualan semen kantong," ujarnya.
Baca juga: Semen Masih Oversupply, Indocement (INTP) Minta Moratoriun Pabrik Berlanjut
Untuk itu, kebijakan moratorium penting untuk terus dilanjutkan sekaligus melengkapi kebijakan pembatasan impor semen dan klinker yang dikeluarkan pemerintah pada 2018.
"Tentunya kami menghargai kebijakan pemerintah untuk subsidi PPN untuk pembelian rumah atau mendorong pembangunan infrastruktur khususnya sewaktu permintaan semen sedang lemah," pungkasnya.