Semringah Pengembang Dorong Rencana Pembentukan Kementerian Khusus Perumahan

Dengan adanya Kementerian Perumahan dan Perkotaan bisa menangani masalah backlog yang jumlahnya masih tinggi yakni 12,7 juta unit atau setara dengan 20 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Terlebih pada 2035 mendatang diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 304 juta dan sebagian besar tinggal di perkotaan.

Yanita Petriella

19 Mei 2024 - 14.15
A-
A+
Semringah Pengembang Dorong Rencana Pembentukan Kementerian Khusus Perumahan

Ilustrasi perumahan. /istimewa

Bisnis, JAKARTA – Mencuatnya kabar penambahan kementerian khusus perumahan pada pemerintahan baru mendatang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuat semringah para pengembang. 

Selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengentasan masalah perumahan berada di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR selain mengurusi masalah perumahan juga bertanggung jawab membangun infrastruktur baik jalan tol, bendungan, jalan nasional, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan lainnya di seluruh Indonesia.

Rupanya, selama 10 tahun digabungnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini tak signifikan bekerja dalam mengurai dan mengentaskan permasalahan bidang perumahan terutama backlog

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini pemerintahan baru mendatang akan memiliki kementerian khusus perumahan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Asteria Desi Kartikasari
Jelajahi peluang bisnis terpercaya dengan berlangganan
Temukan keleluasaan dan keuntungan maksimal dengan pilihan paket berlangganan eksklusif ini
BERLANGGANAN SEKARANG
Tidak Memerlukan Komitmen, Batalkan Kapan Saja
Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.