Seribu Jurus Capai Target Pembangunan 1 Juta Rumah Hijau di 2030

Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 dan terwujudnya 100 persen rumah bebas emisi karbon di tahun 2050. Saat ini Kementerian PUPR tengah menggodok skema pembiayaan perumahan hijau untuk rumah terjangkau

Yanita Petriella

3 Sep 2023 - 14.36
A-
A+
Seribu Jurus Capai Target Pembangunan 1 Juta Rumah Hijau di 2030

Ilustrasi properti hijau. /istimewa

Bisnis, JAKARTA – Pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan hijau dinilai merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global. Pemerintah tengah menginisiasi eksosistem pembiayaan rumah yang terjangkau dengan prinsip bangunan hijau.

Dalam laporan Climate Transparency 2022 menyebutkan bahwa bangunan gedung merupakan salah satu kontributor utama emisi karbon di Indonesia. Emisi tersebut terdiri dari 4,6 persen emisi langsung, seperti pembakaran untuk penghangat dan memasak, dan 24,5 persen secara tidak langsung, seperti jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong efisiensi pemanfaatan energi, air, dan sumber daya lainnya pada bangunan perumahan, melalui implementasi konsep bangunan gedung hijau. Hal itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Kementerian PUPR pun menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau berupa pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan. IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) untuk sektor perumahan pada tahun 2050.

Acuan konsep rumah ramah lingkungan menjadi salah satu program dalam memenuhi target sektor perumahan RPJMN 2020-2045. Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 dan terwujudnya 100 persen rumah bebas emisi karbon di tahun 2050. Pemerintah menargetkan akan menyediakan 50.000 unit rumah berprinsip bangunan gedung hijau (BGH) atau green building. Progam ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan.

Saat ini Kementerian PUPR tengah menggodok skema pembiayaan perumahan hijau untuk rumah terjangkau atau yang juga dikenal dengan IGAHP. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menargetkan skema pembiayaan ini bisa dirilis pada tahun 2024 mendatang.

Blue book tahun ini, ini lagi disiapkan bahan green book-nya. Ya mudah-mudahan 2024 sudah bisa launching,” ujarnya dikutip Minggu (3/9/2023). 

Adapun blue book merupakan tahapan di mana proposal proyek tertentu sudah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sedangkan green book merupakan tahapan persetujuan pemberian dana untuk proyek tersebut. Langkah ini merupakan upaya mengubah ekosistem perumahan menuju nol emisi bersih dan mencapai target perubahan iklim.

Program perumahan hijau dan terjangkau ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan yang terjangkau, mengatasi hambatan di sisi permintaan dan penawaran, dan menggabungkan teknologi rendah karbon dan berkelanjutan ke dalam pengembangan sektor perumahan melalui integrasi desain dan teknologi hijau, sertifikasi bangunan hijau, pengembangan solusi densifikasi, dan percepatan regenerasi perkotaan.

Menurutnya, dengan penekanan yang lebih besar pada aspek iklim dan keberlanjutan dalam mempertimbangkan investasi di pasar keuangan, IGAHP memiliki potensi untuk meningkatkan aliran dana ke sektor perumahan di Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

“IGAHP diskemakan dengan cara tadi, dengan menyematkan label green. Jadi, ketika ada label green, harapannya ada investor-investor swasta yang mau masuk, yang memang fokus menyalurkan pembiayaan hijau. Jadi kita fasilitasi, ini loh, kami siapkan program green, rumahnya green, sehingga uangnya nanti nyambung,” kata Herry.  

Baca Juga: Memasifkan Pembiayaan & Pembangunan Perumahan Hijau di Indonesia


Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo menuturkan Kementerian PUPR tengah mengembangkan green affordable housing di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

“Sekarang sedang menyiapkan untuk yang Brebes, dengan ekosistem mau mendorong konsep rumah tapak yang green dan affordable,” ucapnya. 

Rencananya, proyek rumah hijau dan terjangkau sebanyak 40 unit tersebut akan dibangun di atas lahan dari Bank Tanah. Kemudian yang nanti akan gabung itu dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas). Selanjutnya diharapkan Bank Tabungan Negara (BTN) bisa ikut bergabung dalam proyek rumah hijau dan terjangkau di Brebes ini. Konsep hijau diterapkan lewat desain rumah tapak yang akan dibangun, untuk kemudian dikembangkan dari sisi konstruksi hingga operasional.

Sebelumnya, telah diluncurkan pilot project rumah hijau dan terjangkau di Sumatera Selatan, tepatnya di Perumahan Gandus Land, Kota Palembang. Perumahan Gandus Land mendapatkan fasilitas KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) oleh Kementerian PUPR. Desain rumah pilot project tersebut telah mendapatkan sertifikat preliminary dari IFC EDGE karena mampu menghemat air sebesar 21 persen. Kemudian menghemat energi sebesar 72 persen, menghemat embodied energy di material bangunan sebesar 51 persen, serta menggunakan sumber penghasil listrik alternatif berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

Haryo menambahkan pilot project IGAHP sebelumnya telah diluncurkan pada akhir tahun 2022 lalu di Sumatera Selatan, tepatnya di Perumahan Gandus Land, Kota Palembang. Perumahan Gandus Land mendapatkan fasilitas KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) oleh Kementerian PUPR.

Desain rumah di pilot project tersebut telah mendapatkan sertifikat preliminary dari IFC EDGE karena mampu menghemat air sebesar 21 persen. Kemudian menghemat energi sebesar 72 persen, menghemat embodied energy di material bangunan sebesar 51 persen, serta menggunakan sumber penghasil listrik alternatif berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

Terkait proyek tersebut, Herry mengakui memang ada perbedaan dari sisi dana yang harus dikeluarkan untuk pembangunan, namun tidak terlalu besar.

“Kalau kita lihat di Palembang tambahan capital cost-nya tidak terlalu besar sebetulnya, hanya sekitar 2 persen, itu dengan menerapkan konsep green minimal yang bisa di-achive,” tutur Haryo. 


 

1 Juta Rumah Hijau 

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo menuturkan Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 dan terwujudnya 100 persen rumah bebas emisi karbon di tahun 2050. Untuk itu, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable financing), diantaranya melalui pengembangan blended finance IGAHP yang rencananya akan ditugaskan kepada SMF.  

Selanjutnya, pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global. Kerentanan negara-negara ASEAN terhadap perubahan iklim cukup tinggi, dan hal tersebut dapat berdampak panjang dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan ASEAN.  

“Pembiayaan perumahan hijau merupakan salah satu instrumen finansial inovatif yang selaras dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan. Pembiayaan perumahan hijau akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memperhatikan standar-standar efisiensi energi. Hal ini masih baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari sahabat kita Eropa dan Jepang, karena mereka telah mengimplementasikan hal ini lebih dulu,” ujarnya.  

Pada tahun lalu, Pemerintah berkomitmen untuk aktif dalam membantu mengembangkan regulasi, instrumen serta kebijakannya. Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Energi Transition Mechanism (ETM) Country Platform, sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi. 

“Langkah transisi energi ini merupakan komitmen kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat menyediakan energi yang andal dan terjangkau selagi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim,” kata Ananta. 

Melalui inisiatif ini, lanjutnya, Indonesia optimistis dapat mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada 2030 atau 160 juta ton di 2040. ETM platform menunjukkan kesiapan Indonesia mengatalisasi sumber daya keuangan yang besar pada sektor energi yang dapat diandalkan dan terjangkau. Upaya ini akan dilakukan sejalan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Memacu Komitmen Pengembang Bangun Properti Hijau Turunkan Emisi

 

Kolaborasi Stakeholder

Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya berpendapat saat ini semua kegiatan bisnis sudah mengarah ke ramah lingkungan dan hijau tidak terkecuali di bidang properti bangunan hijau sudah menjadi satu keharusan.

Dituntutnya sektor properti residensial untuk turut serta ramah lingkungan memang berdampak pada penggunaan material pada hunian. Material ramah ligkungan yang digunakan akan berdampak pada kenaikan biaya konstruksi.

“Biaya yang timbul tentu harus dikalkulasi ulang apakah bentuknya penyesuaian harga jual atau subsidi terhadap material green building. Ini yang harus dipikirkan secara matang karena pemerintah juga mendapat benefit dari carbon tax dan green funding dari lembaga-lembaga dunia yang menangani iklim dan lingkungan,” ujarnya. 

Bambang mengusulkan agar rumah subsidi dapat ramah lingkungan maka setiap unit rumah subsidi dapat diberi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 1300 watt dengan menggunakan sistem on grid.

“Jadi saat pemilik rumah bekerja dari pagi sampai dengan sore listrik yang dihasilkan PLTS diserap PLN sebagai export listrik, malamnya baru listrik PLN digunakan. Otomatis akan mengurangi biaya bulanan dari konsumen bisa sampai dengan 50 persen dari biaya bulanan listrik rumah. Pengurangan biaya bulanan listrik bisa diconvert untuk tambahan biaya PLTS yang kira-kira costnya 1 watt sekitar US$1 jadi setiap unit rumah ada tambahan US$1300 sekitar Rp19 jutaan bisa tercover dari penghematan biaya listrik bulanan. Bahkan misal pemerintah menanggung 50 persen dari biaya PLTS, maka akan sangat menguntungkan baik pemilik rumah yang bisa memanfaatkan PLTS tersebut minimal 30 tahun ke depan maupun pemerintah yang mendapat point besar dari green energy,” tuturnya. 

Menurutnya, jika pemerintah dapat memberikan subsidi Rp10 juta per unit rumah subsidi akan dapat mengcover biaya pengadaan PLTS sebesar 50 persen dan sisanya dapat dialokasikan ke dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai tambahan angsuran bulanan.

“Ini tercover dr penghematan biaya listrik bulanan jadi seakan-akan pemilik rumah tidak menambahan biaya angsuran tetapi didapat dari penghematan biaya PLN

Dia menilai green property merupakan satu keniscayaan dengan tuntutan kondisi dunia yang dilanda bencana dan kekeringan karen global warming dan krisis energi sehingga green living and enviroment adalah suatu keharusan. Namun demikian pelaksanaannya harus melibatkan semua stakeholder agar dicapai kompromi yang bisa diterima semua pihak termasuk developer dan harus tetap terjangkau calon konsumen rumah.

Baca Juga: Menilik Sejauh Mana Sumbangan Real Estat Capai Net Zero Emission  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.