Setengah Tahun Berlaku, Pajak Kripto Terkumpul Rp246,45 Miliar

Menkeu Sri Mulyani sukses meraup Rp246,45 miliar dari pajak kripto pada 2022. Simak data selengkapnya.

Jaffry Prabu Prakoso

4 Jan 2023 - 19.54
A-
A+
Setengah Tahun Berlaku, Pajak Kripto Terkumpul Rp246,45 Miliar

Investor memantau pergerakan harga kripto melalui ponselnya di Jakarta, Minggu (20/2/2022). /Bisnis-Eusebio Chrysnamurti.

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berhasil mengumpulkan penerimaan pajak kripto sebesar Rp246,45 miliar sepanjang 2022.

Dia menyampaikan bahwa perolehan Pajak Penghasilan (PPh) melalui perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri (PMSE DN) dan penyetoran sendiri mencapai Rp117,44 miliar.

Selain itu, perolehan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemungutan oleh nonbendaharawan mencapai Rp129,01 miliiar.

“Untuk transaksi kripto kita mengumpulkan lebih dari Rp117 miliar dan PPN dalam negerinya mencapai Rp129,01 miliar,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (3/1/2023).


Sebagai informasi, pengenaan pajak atas aset kripto berlaku sejak 1 Mei 2022. Setelah sebulan berlaku, pada Juni 2022, pemerintah berhasil meraup penerimaan dari pajak kripto sebesar Rp48 miliar.

Pada Agustus 2022, penerimaan pajak kripto tercatat tembus Rp126,75 miliar, mencapai tiga kali lipat dari nilai yang terkumpul pada Juni 2022.

Adapun, aturan pengenaan pajak atas kripto tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pemerintah menilai bahwa aset kripto berkembang secara luas dan menjadi komoditas perdagangan, sehingga layak dijadikan sebagai objek pajak.

Baca juga: Deretan Bos Kripto Boncos hingga Hilang Status Miliarder

Berdasarkan beleid tersebut, PPN berlaku atas penyerahan aset kripto oleh penjual, jasa penyediaan sarana elektronik untuk transaksi perdagangan aset kripto, serta jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool).

Pengenaan PPN berlaku untuk penyerahan aset kripto oleh penjual di dalam daerah pabean dan/atau kepada pembeli aset kripto di dalam daerah pabean. PPN juga dipungut untuk transaksi kripto terhadap barang atau jasa lainnya, seperti untuk pembelian non fungible tokens (NFT).

Sementara itu, PMSE akan bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang atas penyerahan aset kripto. PMSE merupakan penyelenggara yang melakukan kegiatan pelayanan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto, termasuk perusahaan dompet elektronik (e-wallet).

Gagal Dirikan Bursa Kripto pada 2022

Sampai akhir 2022, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengaku belum berhasil membangun bursa untuk mengawasi perdagangan aset kripto, beserta kliring berjangka, kustodian. Padahal, hal itu menjadi janji Bappebti untuk dirampungkan tahun lalu. 

Baca juga: Ancaman Resesi Mengadang Pasar Kripto

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menerangkan bahwa kegagalan lembaganya merampungkan bursa aset kripto pada 2022 adalah karena ingin memastikan ekosistem yang dibentuk berjalan dengan baik.

“Kami ingin pastikan semua hal terkait dengan bursa, kustodian, dan kliring juga memenuhi kriteria-kriteria yang baik, dan kami kesulitan mencari benchmarking-nya mana negara yang punya bursa kripto yang baik. Ini membuat keterlambatan,” jelasnya dalam acara Outlook Bappebti Tahun 2023, Rabu (4/1/2023).

Di sisi lain, keterlambatan ini menyulitkan Bappebti sebagai pengawasan tunggal karena ketika ada masalah di pasar aset kripto, tanggung jawabnya dilimpahkan ke Bappebti. Risiko yang ada di Bappebti juga tidak bisa dibagi dengan institusi yang lain.

“Kalau bursa, kustodian, dan kliring sudah dibangun kami akan membagi risiko itu. Ketika tidak ada, kami yang akan mengambil risiko itu. Itu membuat saya sering sakit perut ketika kemarin ada kasus-kasus Zypmex dan FTX. Bappebti yang harus mengambil risiko itu,” ungkapnya.

Hal itu cukup tergambarkan dari data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan yang melaporkan total nilai transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp296,64 triliun pada periode Januari - November 2022. Jumlah tersebut turun drastis sebesar 65,45 persen dibandingkan dengan nilai transaksi kripto di Indonesia periode Januari – November 2021 sebesar Rp858,76 triliun.

Didid mengatakan bahwa Bappebti sangat menginginkan bursa, kustodian, dan ekosistem itu berdiri secepatnya. Namun, Beppebti juga ingin ekosistem tersebut bisa berjalan sebaik mungkin.

“Dua hal ini akan kami upayakan bisa selesai di 2023 dan akan kami tuangkan dalam undang-undang peralihan tadi di RUU P2SK. Kita upayakan bisa secepatnya selesai, supaya Bappebti tidak harus sendiri menganggung risiko semuanya,” kata Didid. (Maria Elena dan Mutiara Nabila)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.