Siasat Pemerintah Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Digital

Pada 2023, nilai transaksi pengadaan digital barang dan jasa yang dicapai lebih dari Rp56 miliar yang berasal dari 66.000 pesanan dan 7.250 lebih penyedia.

Yanita Petriella

22 Apr 2024 - 13.55
A-
A+
Siasat Pemerintah Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Digital

Ilustrasi pengadaan barang dan jasa online.

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong transformasi pengadaan digital barang dan jasa kebutuhan.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menuturkan LKPP berupaya mendorong implementasi strategis konsolidasi pengadaan agar belanja semakin efektif, efisien, semakin tepat sasaran dan manfaat. 

Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, pihaknya menekankan proses pengadaan barang dan jasa sudah mulai harus beralih ke e-katalog. 

“Hal ini karena dinilai lebih transparan, efisien, dan bisa mempercepat penyerapan anggaran. Selain itu, kehadiran e-katalog juga mendukung produk dalam negeri dan UMKM,” ujarnya dikutip dari laman resmi Senin (22/4/2024). 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jawa Timur Moh. Gunawan Saleh menuturkan pada 2023, nilai transaksi pengadaan digital barang dan jasa yang dicapai lebih dari Rp56 miliar yang berasal dari 66.000 pesanan dan 7.250 lebih penyedia.

Sejak program Jatim Bejo diinisiasi pada November 2020, tercatat lebih dari 2.250 penyedia lokal telah bergabung dan berpartisipasi dalam pengadaan digital kebutuhan pemerintah, dengan lebih dari 155.000 produk tayang.

“Pemanfaatan platform B2B marketplace di Provinisi Jawa Timur dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintahan,” katanya. 

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres No.16/2018) menjadi landasan utama Sistem Penyelenggaraan Secara Elektronik (SPSE) yang menentukan tentang pemanfaatan e-marketplace untuk menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan penyedia.

Hal ini didukung dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, nomor 38 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan Toko Daring, serta Peraturan Gubernur nomor 76 tahun 2020, beserta perubahan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 61 tahun 2021 tentang pemanfaatan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, dan tentang pelaksanaan Jatim Bejo.

“Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menjangkau lebih banyak lagi penyedia dan dilakukan secara merata. Jadi penyedianya tidak hanya itu-itu saja,” ucapnya. 

Sesuai pasal 65 ayat 21 dalam Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang jasa pemerintah menyebutkan kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil, serta koperasi, dari hasil produksi dalam negeri, dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Cara Pemprov DIY Perkuat Pengadaan Barang dan Jasa Digital


Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa menuturkan terjadi ketidakmerataan pembelian terhadap penyedia UMKM yang tergabung melalui program Jatim Bejo.

“Penyedia yang dipilih dan mendapat kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan digital barang dan jasa pemerintah, masih itu-itu saja. Kami memahami bahwa ketidakmerataan tersebut terjadi semata-mata karena kebiasaan saja,” tuturnya.

CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menuturkan dengan fitur MbizTravel diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada OPD terkait dalam memesan dan membeli tiket penerbangan domestik.

Menurutnya, saat ini merupakan waktu tepat untuk beralih ke travel lokal dalam upaya mendukung pelaku usaha agen travel lokal di Jawa timur.

Bagi agen travel di Jawa Timur sendiri menjadi kesempatan untuk go digital dan sekaligus Online Travel Agen (OTA) tanpa perlu modal tambahan langsung bisa ekspansi melayani berbagai OPD di Jawa Timur.

“Eksistensinya telah dikurasi dan dapat menerima pembayaran secara online melalui berbagai kanal pembayaran, kode billing, virtual account, kartu kredit, hingga Kartu Kredit Indonesia,” ujarnya. 

Platform perdagangan elektronik Mbizmarket secara langsung telah diakui eksistensi dan perannya oleh LKPP Republik Indonesia dalam mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Tanah Air.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.