Siasat Tebar Minyak Goreng Curah dan Murah

Pemerintah menyiapkan dua langkah distribusi minyak goreng curah Rp14 ribu guna memastikan ketersediaan di pasar tradisional yakni membayar selisih harga ke produsen dan menerjunkan Perum Bulog

Rustam Agus
Apr 27, 2022 - 7:30 AM
A-
A+
Siasat Tebar Minyak Goreng Curah dan Murah

Minyak goreng curah di pasaran / Antara

Bisnis, JAKARTA – Berbagai langkah kebijakan telah ditempuh pemerintah guna memastikan ketersediaan minyak goreng di tengah masyarakat dengan harga terjangkau.

Setelah gonjang-ganjing berkepanjangan atas pasok dan lonjakan harga salah satu bahan pangan tersebut, langkah terbaru yang diambil berupa pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dimaksudkan melengkapi kebijakan sebelumnya.

Saat ini fokusnya agar kebijakan distribusi minyak goreng curah seharga Rp14.000 berhasil direalisasikan secara penuh sampai gejolak dan fluktuasi harga bisa terkendali. Untuk mencapai sasaran itu pemerintah telah menyiapkan dua cara.

Pertama, melakukan pembayaran selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengurangi good governance dari BPDPKS yang diberikan kepada produsen.

Kedua, adalah penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat di pasar-pasar tradisional terutama minyak goreng yang berasal dari kawasan atau pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng yang produsennya tidak memiliki jaringan distribusi.

“Kepada produsen yang biasanya mengekspor dan tidak punya jaringan distribusi akan diberikan penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusinya,” jelas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng Refind, Bleached, Deodorized (RBD) palm olein resmi berlaku mulai besok, Kamis, 28 April pukul 00.00 WIB.

Pelarangan ekspor produk RBD palm olein berlaku pada tiga jenis HS code yakni 1511.9036, 1511.9037 dan 1511.9039. Kebijakan ini akan berlaku hingga harga minyak goreng curah kembali menjadi Rp14.000 per liter di pasar-pasar tradisional.

Airlangga mengingatkan kebijakan tersebut bertujuan menjaga kestabilan harga minyak goreng curah di masyarakat dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. “Ini adalah kebijakan semata-mata agar bisa diakses secara lebih baik,” tuturnya.

Pemerintah juga mengimbau pabrik pengolahan kelapa sawit tetap membeli Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dihasilkan para petani swadaya dengan harga yang wajar.

“Pelarangan ekspor RBD Palm Olein ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein,” ujarnya.

Mekanisme pelarangan ekspor akan disusun secara sederhana dan per hari ini pun Menteri Perdagangan akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan. 

Sesuai aturan WTO, lanjutnya, dapat diberlakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan turut terlibat dalam memonitor agar tidak terjadi penyimpangan. 

Dirjen Bea Cukai akan terus memonitor seluruh aktivitas dari kegiatan rantai pasok yang dilakukan perusahaan sesuai dengan data pada Januari-Maret. Pengawasan ini juga diikuti oleh Satgas Pangan dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. 

Menko Airlangga menegaskan pengawasan akan terus menerus dilakukan termasuk selama periode libur Idul Fitri 2022. Evaluasi akan dilakukan secara berkala selama terkait kebijakan pelarangan ekspor tersebut.

“Ini semacam regulatory sandbox yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada,” demikian  Airlangga.

Pasar global

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya akan mempengaruhi kinerja perdagangan internasional Indonesia.

Kebijakan tersebut mendistorsi pasar global, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga serta berdampak pada hubungan Indonesia dengan mitra dagangnya.

“Kebijakan ini berpotensi menyebabkan kelangkaan pasokan CPO di pasar internasional dan menyebabkan kenaikan harga,” ujar Kepala Penelitian CIPS Felippa Ann Amanta.

Kondisi seperti ini akan menambah berbagai faktor yang menghambat upaya pemulihan ekonomi global, setelah invasi Rusia ke Ukraina dan krisis pangan yang menimpa banyak komoditas terutama minyak sayur.

Menurut Felippa, kebijakan ini berpotensi memicu retaliasi atau pembalasan dari mitra dagang dan mempengaruhi kestabilan harga komoditas kelapa sawit di pasar internasional. Penting bagi pemerintah untuk memastikan komitmennya pada kontrak-kontrak yang sedang berjalan.

“Jika banyak komitmen ekspor tidak terpenuhi maka Indonesia bisa terlihat seperti mitra dagang yang tidak bisa diandalkan,” katanya.

Ekonom Universitas Lambung Mangkurat Muzdalifah yang menilai kebijakan memasok ke dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) lebih memberi solusi terhadap konsumen dan petani ketimbang pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.

"Dengan kenaikan DMO dari 20 persen menjadi 30 persen sebenarnya sudah cukup baik untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri," tuturnya.

Dia mengakui larangan ekspor bagi konsumen akhir tentu menggembirakan karena terjaminnya ketersediaan minyak goreng di pasaran. Bahkan berpeluang besar terjadi penurunan harga sehingga lebih terjangkau.

Buah kelapa sawit / Bisnis

Namun pelarangan ekspor berdampak pada turunnya harga sawit yang dihasilkan petani. Selain itu mengingat tidak ada batas waktu pelaksanaannya, dikhawatirkan penurunan signifikan kontribusi CPO bagi perekonomian, khususnya di daerah penghasil.

Muzdalifah mencontohkan Kalimantan Selatan yang masuk 10 besar produsen kelapa sawit  dan urutan 8 dilihat pada level kabupaten/kota. Adapun tiga besar daerah penghasilnya adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tanah Laut.

"Jika kebijakan ini dijalankan hingga akhir tahun maka berdampak terhadap kemungkinan merosotnya perekonomian Kalsel," ujarnya.

Editor: Rustam Agus
company-logo

Lanjutkan Membaca

Siasat Tebar Minyak Goreng Curah dan Murah

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ