SPEKTRUM : Birokrasi oh, Birokrasi!

Transisi menuju EBT berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan Perjanjian Paris

Zufrizal
Nov 22, 2021 - 12:54 AM
A-
A+
SPEKTRUM : Birokrasi oh, Birokrasi!

Pengembangan energi baru terbarukan menjadi sebuah keniscayaan.

Negara-negara di dunia sudah bersepakat mengembangkannya untuk mengurangi pemanasan global.

Pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang menjadi salah satu sumber pemanasan global akan dihentikan.

Indonesia sebagai salah satu produsen utama batu bara global pun sedang menuju ke arah sana.

Bahkan, pemerintah siap menanggung biaya penghentian lebih awal pembangkit listrik dari batu bara untuk bertransisi ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Transisi menuju EBT berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengembangkan mekanisme transisi EBT.

Maksudnya, untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan EBT dan mengompensasi biaya atas perubahan operasional pembangkit yang ada. Biaya lebih akan muncul jika pembangkit listrik dari batu bara harus bertransisi lebih cepat.

Karena besarnya biaya pembangunan pembangkit listrik kontrak jual beli listrik antara produsen listrik swasta dan PT PLN sebagai pembeli dibuat jangka panjang, termasuk kontrak dengan produsen batu bara yang menyuplai sumber energi.

Akibatnya, ketika pengoperasian pembangkit itu harus dihentikan lebih awal dan kontrak pun berakhir lebih awal terdapat kompensasi yang harus dibayarkan.

Pemerintah akan mendesain skema pembiayaan yang dapat menampung pendanaan internasional serta mencermati bentuk bantuan asing yang masuk ke Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tersebut.

Di sisi lain, untuk membangun pembangkit EBT dibutuhkan biaya besar.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pembangunan pembangkit EBT sebesar 20 gigawatt dalam 10 tahun mendatang membutuhkan investasi Rp400 triliun, bahkan bisa menembus Rp10.000 triliun hingga 2060.

Oleh karena itu, pemerintah mengundang masuknya investasi di dalam negeri, baik dari luar maupun domestik. Akan tetapi, birokrasi rumit mengganjalnya.

Tidak main-main! Hal ini ditegaskan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan kepada seluruh direksi dan jajaran komisaris PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) bersama sejumlah kementerian terkait di Istana Bogor, Selasa (16/11).

Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11), Presiden menumpahkan kekesalannya. Kepala Negara mengatakan bahwa cukup banyak calon investor yang ingin menanamkan modal ke Pertamina maupun PLN.

Namun, birokrasi untuk mengundang investasi masih ruwet, sehingga calon pemodal mundur.

"Saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang, tapi kok sulit dilakukan. Kok enggak jalan-jalan," katanya.

Untuk itu, Jokowi meminta agar jajarannya untuk menyelesaikan perkara tersebut karena transisi energi menuju netral karbon 2060 yang dicanangkan pemerintah memerlukan investasi jumbo. Birokrasi oh, birokrasi!

Editor: Rustam Agus
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan Login Di Sini