SPEKTRUM : Cuek Bebek

Sebanyak 46,3% menjawab dinasti politik sebagai hal biasa saja dan 15,8% menjawab dinasti politik bisa diterima.

Stefanus Arief Setiaji

15 Nov 2023 - 06.12
A-
A+
SPEKTRUM : Cuek Bebek

Stefanus Arief Setiaji

Sebanyak 46,3% menjawab dinasti politik sebagai hal biasa saja dan 15,8% menjawab dinasti politik bisa diterima.

Ada temuan survei menarik tersaji dari dua lembaga yakni Indikator Politik Indonesia dan Populi Center. Hal yang disorot oleh kedua lembaga itu yakni pandangan publik terhadap dinasti politik.

Ketika responden ditanya kekhawatirannya terhadap dinasti politik, temuan Indikator Politik Indonesia menggambarkan bahwa ada 47,6% responden khawatir dengan isu dinasti politik. Sebaliknya, sebanyak 41,2% responden tidak khawatir dengan isu dinasti itu.

Temuan Populi Center terkait dengan isu serupa, sebanyak 46,3% menjawab dinasti politik sebagai hal biasa saja dan 15,8% menjawab dinasti politik bisa diterima. Ada sebanyak 27,4% yang menilai dinasti politik sebagai hal yang tidak bisa diterima.

Isu dinasti politik di Indonesia menjadi perhatian serius semenjak Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, diusung sebagai calon wakil presiden mendamping Prabowo Subianto.

Keterlibatan putra Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, banyak dianggap mematikan demokrasi yang sudah dibangun di republik ini. Padahal, jika berkaca dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, tak sedikit seabrek calon kepala daerah berasal dari keluarga yang itu-itu saja.

Di beberapa kabupaten, ada seorang bupati setelah jabatannya berakhir, digantikan oleh istrinya. Bagi masyarakat tertentu, peristiwa itu membuat geleng-geleng kepala. Hanya untuk serah terima jabatan dari suami ke sitri, prosesnya melalui pilkada dengan anggaran yang tak kecil.

Apakah itu sah? Ya tentu saja sah selama proses prosedural dan substansial terpenuhi.

Bagi sebagian masyarakat lain, mungkin cuek saja. Selama sudah menggunakan hak pilih, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dianggap sudah sangat berjasa dalam membangun iklim politik dan demokrasi.

Dari kajian yang pernah dtulis oleh Djoni Gunarto dengan judul Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia, terdapat dua cara melahirkan dinasti politik dalam ekosistem politik Tanah Air.

Pertama, by design yakni relasi, jejaring family, termasuk dalam pemerintahan yang terbangun lama sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya.

Kedua, dinasti politik by accident yang terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik.

Apakah politik dinasti bisa diterima? Kesimpulan artikel itu menyatakan bahwa model itu bisa diterima dan tidak dipersoalkan dengan syarat sistem rekrutmen dalam pemilihan calon berjalan secara adil dan profesional.


Memang idealnya sistem penentuan calon berdasarkan meritrokrasi dengan memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record baik. Masalahnya, dalam politik Indonesia lebih baik membangun dinasti daripada menciptakan sistem ideal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.