Free

SPEKTRUM : Dendam

Rentetan suara tembakan senjata terdengar jelas tak jauh dari rumah. Saya, bocah ingusan sekitar 20 tahun yang lalu hanya bisa menjalankan instruksi dari Ibu. “Tidur di lantai. Jangan ke mana-mana.”

Rayful Mudassir

30 Jun 2023 - 08.32
A-
A+
SPEKTRUM : Dendam

Ilustrasi pantai Aceh./Istimewa

Rentetan suara tembakan senjata terdengar jelas tak jauh dari rumah. Saya, bocah ingusan sekitar 20 tahun yang lalu hanya bisa menjalankan instruksi dari Ibu. “Tidur di lantai. Jangan ke mana-mana.”

Siang terik seusai pulang sekolah, suara aneh terdengar. Semua hanya kaget dan penasaran. Namun, bunyi keras itu membuat saya takut. Ibu berusaha tenang sembari meminta anaknya tidur di lantai.

Tak jelas bagaimana kontak tembak antara aparat gabungan TNI-Polri dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi di pinggiran Kota Banda Aceh. Dari obrolan orang tua, aparat maupun kelompok separatis nyaris mengelilingi separuh wilayah kecamatan.

Koran yang dibawa pulang Ayah esok harinya memuat kabar dua anggota GAM tewas di Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Lokasinya berjarak sekitar 500 meter dari rumah.

Peristiwa itu mungkin kecil bagi sebagian orang. Namun, itu salah satu momen mencekam yang masih terbayang hingga kini. Meskipun tak terkena proyektil peluru, rasanya pengalaman itu cukup sulit dilupakan hingga kini.

Konflik bersenjata di Lambhuk tak bisa dibandingkan dengan kasus pelanggaran HAM berat di Aceh seperti tragedi Rumoh Geudong dan Pos Sattis pada 1989, peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) pada 1999 dan Jambo Keupok pada 2003.

Tiga peristiwa itu menjadi saksi bisu pelanggaran HAM yang dialami oleh ratusan warga sipil baik luka-luka hingga meninggal dunia di Aceh selama konflik bersenjata.

Belasan tahun setelah mencapai kata damai antara pemerintah dan kelompok separatis, Negara akhirnya mengakui adanya pelanggaran HAM berat di sejumlah wilayah Tanah Air. Termasuk di Aceh.

Presiden Joko Widodo kemudian meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial untuk pelanggaran HAM jenis ini. Dimulai dari Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie.

Kepala Negara mengatakan proses penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia melalui proses yang lama dan sangat panjang. Setidaknya Jokowi perlu 9 tahun untuk mengambil sikap ini. Setahun sebelum turun takhta.

Pun begitu, negara perlu memastikan bahwa arah kebijakan ini tidak dimaksud untuk menghilangkan sejarah pelanggaran HAM di tiga titik tersebut. Ini dilihat dari upaya menghilangkan sisa bangunan tempat peristiwa terjadi dan mengganti dengan bangunan yang lain.

Sedih rasanya saat salah seorang pejabat daerah menyebut pembangunan taman di lokasi kejadian dimaksud untuk menghilangkan dendam pada generasi berikutnya. Tak habis pikir alasan seorang penjabat bupati mengeluarkan pernyataan ini.

Padahal, peristiwa di masa lalu perlu diingat dengan lekat dan kuat. Meski pahit sekalipun. Sebab, ingatan terhadap sejarah menjadi kunci utama agar kejadian memilukan di era lampau tak terulang di masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.