SPEKTRUM : Intelijen

Penggunaan intelijen untuk kepentingan Pemilu bukanlah hal baru. Intelijen memobilisasi partai pemerintah untuk mendapatkan kemenangan.

Ibad Durrohman

21 Sep 2023 - 05.51
A-
A+
SPEKTRUM : Intelijen

Ibad Durrohman

Bisnis, JAKARTA – Dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa dan influencer beberapa bulan lalu di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya akan cawe-cawe dalam urusan politik jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, cawe-cawe dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dalam kurun waktu 13 tahun ke depan. Mantan Wali Kota Solo itu tidak ingin Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan middle income trap.

“Saya enggak akan netral. Demi bangsa dan negara ini, saya perlu cawe-cawe,” kata Jokowi kala itu.

Selang waktu berlalu, tepatnya pada pertemuan relawan Seknas Jokowi di Kota Bogor (16/9). Presiden ke-7 RI kembali menegaskan perhatiannya pada dinamika pilpres 2024 dan arah kepemimpinan nasional ke depan.

Menurutnya, kepemimpinan nasional sangat menentukan agar Indonesia menjadi negara makmur. Dia juga menjelaskan telah mengantongi informasi yang komplet dari intelijen soal kondisi internal dan agenda parpol.

Sejatinya, penggunaan intelijen untuk kepentingan Pemilu bukanlah hal baru. Pada era orde baru, kerja intelijen kala itu tidak hanya digunakan untuk memobilisasi partai pemerintah untuk mendapatkan kemenangan dalam setiap Pemilu, tetapi juga digunakan secara langsung dalam mendesain partai baru yang sepenuhnya akan menjadi media legitimasi kekuasaan Soeharto.

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali dalam bukunya Perjalanan Intelijen Santri menjelaskan, salah satu keberhasilan pemerintahan Soeharto dalam mempertahankan kekuasa­an dengan melakukan operasi intelijen.

Salah satunya adalah dengan melakukan fusi tiga partai politik, yakni PDI, PPP dan Golkar pada 1973. Fusi ini, menurut As’ad merupakan bagian dari cipta kondisi yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik, mengendalikan PPP dan PDI, serta menempatkan Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto.

Amerika Serikat (AS) juga punya sejarah soal keterlibatan intelijen dalam Pemilu. Richard Milhous Nixon terpaksa harus mundur dari jabatannya sebagai Presiden ke-37 AS, karena diduga melakukan penyadapan terhadap lawan politiknya George Stanley McGovern dari Partai Demokrat.

Nixon dituding telah secara sengaja mengerahkan agen Dinas Intelijen Pusat AS (CIA), Biro Penyelidikan Federal (FBI) hingga Dinas Pajak (IRS) untuk melakukan sabotase politik dalam Pilpres AS tahun 1972.

Kembali pada konteks Jokowi, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa pernyataan Presiden tentang kepemilikan data intelijen partai politik merupakan ancaman serius terhadap demokrasi.

Menurutnya, data intelijen tidak tepat dipakai untuk memata-matai gerak-gerik parpol, karena mestinya digunakan untuk kepentingan keamanan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.