Garuda Indonesia

Polemik mengenai nasib PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. seakan tak pernah usai untuk dibahas.
Beragam solusi terus mengalir untuk menyelamatkan maskapai yang telah berusia 72 tahun itu.
Setelah sempat gaduh mengenai munculnya opsi penutupan, Menteri BUMN Erick Thohir secara tegas mengupayakan proses restrukturisasi utang yang masih berjalan.
Tak mudah memang, apalagi dengan jumlah kewajiban yang mencapai Rp100 triliun atau setara dengan US$7 miliar.
Dukungan pemerintah sebenarnya sudah ditunjukkan saat Presiden Joko Widodo memilih untuk menggunakan pesawat Garuda dalam rangka kunjungan kerjanya ke Italia, Inggris Raya, dan Uni Emirat Arab (UEA), pada akhir Oktober 2021.
Kepercayaan penuh ditunjukkan Jokowi kendati maskapai sedang menghadapi turbulensi hebat yang belum usai sejak awal pandemi Covid-19.
Terlepas dari itu, restrukturisasi utang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Salah satu kreditur, My Indo Airlines sempat mencoba mengajukan permohonan kewajiban pembayaran utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Namun, pada 21 Oktober 2021 ketua majelis hakim Heru Hanindyo memutuskan untuk menolak permohonan PKPU karena utang My Indo selaku termohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana.
Berdasarkan Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU), syarat diterimanya permohonan adalah adanya dua atau lebih &lrm;kreditur dengan tagihan yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta dapat dibuktikan secara sederhana.
Selang sehari, giliran PT Mitra Buana Koorporindo mengajukan permohonan yang sama pada 22 Oktober 2021. Perkara tersebut akan memasuki agenda pembacaan jawaban dari Garuda.
Bukan perkara yang mudah dan perlu sikap hati-hati bagi majelis hakim untuk memutus permohonan PKPU bagi Garuda.
Pasal 2 ayat 5 UUKPKPU menyatakan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
Ketentuan ini juga berlaku terhadap permohonan PKPU. Hal ini bakal menyulitkan kreditur Garuda yang ingin menyelesaikan retrukturisasi piutangnya melalui jalur pengadilan.
Namun, ini bisa dipahami karena Garuda sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik memiliki kompleksitas berbeda dibandingkan dengan korporasi swasta.
Kompleksitas tersebut menyangkut modal dan aset yang sebagian besar dimiliki oleh negara. Belum lagi unsur kepentingan publik yang diemban oleh maskapai berjadwal ini.
Apabila Garuda sampai dinyatakan pailit melalui permohonan dari krediturnya, akan berdampak luas dan bisa menimbulkan preseden buruk bagi BUMN lain yang memiliki unsur kepentingan publik seperti PT Pertamina (Persero) atau PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Di sisi lain, jalur PKPU merupakan penyelesaian restrukturisasi utang ideal bagi Garuda yang memiliki ratusan kreditur daripada harus melakukannya secara bilateral yang bakal menguras waktu dan energi.

Bukan perkara yang mudah dan perlu sikap hati-hati bagi majelis hakim untuk memutus permohonan PKPU bagi Garuda.

SPEKTRUM : Menjaga Garuda

PT Pertamina (Persero) turus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat desa di wilayah transmigrasi melalui program TJSL

Kemendesa & PDTT Apresiasi Dukungan Pertamina untuk Pertumbuhan Ekonomi

BPJS Kesehatan buka suara menyoal penyesuaian tarif iuran pasca KRIS diterapkan.

Lika-Liku Skema Baru BPJS Kesehatan Kelas Standar

Performa industri otomotif Indonesia pada April 2024 mengalami perlambatan lantaran sektor ini belum juga terlepas dari sejumlah masalah yang dihadapinya.

Biang Kerok Penjualan Mobil April 2024 Terperosok 

Secara bertahap, Indonesia juga terus berupaya memantaskan diri agar dapat menangkap peluang bisnis yang lebih besar dari implementasi CCS di dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pun mengajak kerja sama antarnegara untuk membangun standardisasi dan model bisnis industri CCS.

Langkah Mantap Indonesia Jadi Pemain Utama 'Gudang Karbon' Asia

Regulasi baru mengenai mobil listrik dinilai tidak konsisten terutama untuk perusahaan yang sudah terlanjur berinvestasi besar di Indonesia.

Membaca Dinamika Pasar Mobil Listrik Pascarevisi Regulasi

Khusus untuk penjulan kendaraan roda empat, Gaikindo mencatat pada April tahun ini total penjualan mobil secara wholesales mencapai 48.637 unit, turun 34,9% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 74.724 unit. 