Free

SPEKTRUM : Sejauh Mana Pasir Laut Mengalir

Satu hal yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah selain persoalan lingkungan, penyetopan ekspor hasil sedimentasi laut pada 2003 dilakukan karena belum selesainya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura.

Lili Sunardi

6 Jun 2023 - 06.17
A-
A+
SPEKTRUM : Sejauh Mana Pasir Laut Mengalir

Lili Sunardi, Content Manager Bisnis Indonesia

Persoalan ekspor pasir laut secara tiba-tiba ikut mewarnai upaya peningkatan nilai tambah produk tambang Tanah Air jelang larangan ekspor mineral mentah 10 Juni nanti.

Reaksi keras terhadap kebijakan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut tersebut disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi yang menyebut kebijakan tersebut sebagai sebuah kemunduran dalam pengelolaan sumber daya alam.

Organisasi nirlaba tersebut beralasan kebijakan yang sebenarnya sempat disetop di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu berpotensi merusak dan mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil, serta hanya akan menguntungkan negara yang selama ini masif melakukan reklamasi, seperti Singapura.

Pemerintah beralasan kebijakan itu bermanfaat untuk Indonesia sebagai negara maritim, karena bisa meningkatkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut terhadap perekonomian.

Pengelolaan sedimentasi tersebut pun dimaksudkan untuk menjaga kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai.

Selain itu, kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi laut juga bakal dilakukan dengan pengawasan ketat agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan.

Terlebih, dalam beleid yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023 itu hanya mengizinkan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diberlakukannya PP No. 26/2023, suka tidak suka memang akan menggeliatkan usaha pertambangan pasir laut setelah ‘mati suri’ karena berbagai pembatasan.

Para pemilik izin usaha pertambangan atau IUP pasir laut pun kini mulai mengkaji demand komoditas tersebut dari dalam maupun luar negeri.

Meski cuan yang bisa diperoleh dari penjualan pasir laut cukup tinggi, tetapi pelaku usaha tidak ingin buru-buru menggenjot kinerjanya, karena masih belum ada aturan turunan yang mengatur lebih rinci.

Satu hal yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah selain persoalan lingkungan, penyetopan ekspor hasil sedimentasi laut pada 2003 dilakukan karena belum selesainya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura.

Hasil kajian yang dilakukan ketika itu juga menunjukkan eksploitasi hasil sedimentasi laut membuat pulau-pulau kecil, khususnya di daerah terluar Indonesia di Kepulauan Riau tenggelam.

Wajar jika pemerintahan Megawati kala itu khawatir persoalan ekspor hasil sedimentasi laut, karena Indonesia sepanjang 1997—2022 menjadi pemasok utama pasir laut untuk kebutuhan reklamasi, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun.

Strategi taktis diperlukan untuk menjamin Indonesia menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan baru itu, dan semoga tidak ada pihak yang ‘bermain’ untuk kepentingannya sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.