Sri Mulyani Cairkan Pembiayaan Investasi Rp73,89 Triliun

Realisasi pembiayaan investasi pemerintah masih minim, bahkan hingga 12 Desember 2023 hanya mencapai 41,9%.

Maria Elena

18 Des 2023 - 14.37
A-
A+
Sri Mulyani Cairkan Pembiayaan Investasi Rp73,89 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam agenda Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, Kamis (23/11/2023)./BISNIS-ARF

Bisnis, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembiayaan investasi sebesar Rp73,89 triliun telah dicairkan hingga 12 Desember 2023.

Pembiayaan investasi ini disalurkan guna mendukung kesinambungan pelaksanaan program-program pemerintah yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam UU APBN, direncanakan Rp176,3 triliun pembiayaan investasi. Sampai dengan 12 Desember, terealisasi Rp73,89 triliun atau 41,9%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip Minggu (17/12/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, pencairan pembiayaan investasi untuk klaster infrastruktur telah mencapai Rp44,90 triliun hingga 12 Desember 2023, utamanya untuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). 

Tercatat, total alokasi dana untuk LMAN mencapai Rp159,88 triliun sejak 2016 hingga 2023. Untuk 2023, total alokasi dana untuk LMAN adalah sebesar Rp25,4 triliun, yang telah dicairkan seluruhnya.

Adapun hingga Desember 2023, Sri Mulyani mengatakan bahwa LMAN telah melakukan pendanaan pengadaan lahan untuk 116 Proyek Strategis Nasional senilai Rp122,19 triliun, mulai dari jalan tol, bendungan, pelabuhan, hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sementara FLPP, imbuhnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program ini sebesar Rp108,5 triliun sejak 2010, yang disalurkan melalui dana bergulir maupun PMN.

“FLPP ini terutama untuk memberikan bantuan masyarakat berpendapatan rendah, untuk memiliki rumah. Ini total dananya Rp108,5 triliun, dalam bentuk dana bergulir sehingga masyarakat berpendapatan rendah mampu membeli rumah dengan harga subsidi, dengan suku bunga subsidi, mereka mencicil dan uangnya bergulir untuk membantu masyarakat yang lain,” jelas Sri Mulyani.

Pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp19,4 triliun untuk pembiayaan investasi untuk FLPP dan telah dicairkan seluruhnya. 

Lebih lanjut, untuk klaster pendidikan, pemerintah telah mencairkan pembiayaan investasi sebesar Rp20 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun ini hingga 12 Desember 2023.

Selain itu, untuk klaster kerja sama internasional telah dicairkan sebesar Rp3,5 triliun dan klaster perlindungan masyarakat sebesar Rp4,3 triliun, juga untuk klaster pangan dan lingkungan hidup sebesar Rp900 miliar, serta untuk kewajiban pinjaman Rp330 miliar.

BACA JUGA : Nihil Serapan Insentif Pajak di Kawasan Industri 

BELANJA BANSOS

Kemenkeu mencatat telah merealisasikan belanja yang dinikmati langsung masyarakat hingga November 2023 sebesar Rp1.060,0 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan belanja tersebut diantaranya berupa belanja perlindungan sosial seperti bansos, PKH, hingga BLT Elnino. Dana ini juga mencakup bantuan pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.

“Dari angka Rp1.840,4 triliun total belanja pemerintah pusat, yang dinikmati masyarakat Rp1.060,0 triliun, artinya lebih dari 57% belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat,” katanya.

Sri Mulyani merincikan, untuk bantuan sosial, pemerintah telah merealisasikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan bansos pangan tahap I Rp8,2 triliun untuk periode Maret hingga Mei 2023.

BACA JUGA : Kinerja APBN: Belanja Mini Jelang Tahun Berakhir 

Selain itu, pemerintah merealisasikan Rp42,4 triliun untuk bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk sebanyak 96,7 juta peserta, juga bantuan ternak dan bantuan alat & mesin pertanian masing-masingnya Rp235,5 miliar dan Rp681,2 miliar, termasuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp1,5 triliun.

Pemerintah pun membayar subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp99,6 triliun dan melakukan penebalan bansos pada bantuan pangan tahap II sebesar Rp11,2 triliun untuk periode September hingga Desember 2023.

“Jadi ini total dari keseluruhan perlinsos baik yang langsung dalam bentuk cash maupun dalam bentuk sembako, daging ayam, bantuan ternak, bantuan alat pertanian dan, untuk membantu akses pelayanan bagi mereka yang tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan,” jelasnya.

Pada bidang pendidikan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah memberikan bantuan berupa Program Indonesia Pintar senilai Rp11,1 triliun kepada 20,3 juta siswa, Program KIP kuliah Rp12,7 triliun, BOS  (Kemenag) Rp10,6 triliun, bantuan operasional PTN Rp5,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun.

Lebih lanjut, di bidang infrastruktur, pemerintah juga telah merealisasikan anggaran, misalnya pada proyek Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Bendungan Lolak di Sulawesi Utara, Tol Tebing Tinggi-Indrapura, juga Bendungan Sepaku Semoi, serta beberapa proyek infrastruktur lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.