Bisnis, JAKARTA — Presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto memiliki cara untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, Indonesia menghabiskan anggaran US$20 miliar atau setara Rp319,37 triliun (asumsi kurs Rp15.968 per dolar AS) per tahun.
Prabowo mengatakan bahwa ingin agar Indonesia beralih ke energi hijau dengan mengurangi penggunaan BBM di bawah era pemerintahannya.
“Setiap tahun kami mengimpor US$20 miliar untuk minyak diesel. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak penghematan yang akan kami dapat ketika beralih ke bahan bakar biofuel,” kata Prabowo dalam forum internasional Qatar Economic Forum, dikutip pada Jumat (17/5/2024).
Baca juga: Peran MIND ID dalam Transisi Energi & Ekosistem Kendaraan Listrik di RI
Pria yang menyandang status Menteri Pertahanan itu juga menyebut bahwa pihaknya ingin memproduksi solar dari minyak sawit ke depan. Menurutnya, hal ini akan mendorong pertumbuhan Indonesia.
Prabowo juga mengungkap bahwa ekonomi Indonesia mampu mencapai pertumbuhan hingga 8% dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan.
“Saya sangat yakin. Saya telah berbicara dengan para ahli saya. Saya telah mempelajari angka-angkanya. Saya sangat yakin kita dapat dengan mudah mencapai [pertumbuhan] 8% dan saya bertekad untuk melampaui itu dalam waktu dua atau tiga tahun [tumbuh 8%],” ujarnya.
Prabowo menyampaikan bahwa pertumbuhan Tanah Air yang mencapai 8% itu didorong dari produksi makanan pertanian, distribusi makanan, dan energi.
Baca juga: RI Impor BBM Senilai Rp319,37 Triliun/Tahun, Prabowo Fokus Energi Hijau
Di sisi lain, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi untuk mengecilkan impor bukan berarti menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut konsep ekonomi proteksionis. Dia menginginkan agar Indonesia menjadi negara industri yang maju dan tidak melulu hanya sekadar eksportir bahan mentah.
"Kita ingin melakukan industrialisasi dan itu adalah sumber daya alam kita yang harus dilindungi demi kepentingan rakyat. Kita harus mendapatkan nilai penuh untuk itu. Kita tidak bisa terus mengimpor barang-barang industri sepanjang waktu. Itu tidak adil bagi rakyat kita,” pungkasnya.