Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri lelang surat berharga negara (SBN) tahun ini karena target pembiayaan untuk APBN 2021 telah terpenuhi. Seiring dengan itu, lelang SBN 2021 yang bakal digelar pada sisa tahun ini pun otomatis dibatalkan.
Kendati demikian, pemerintah masih membuka kemungkinan akan adanya lelang SBN yang ditujukan untuk pembiayaan dini APBN 2022 atau prefunding.
Lelang SBN 2021 di pasar domestik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan digunakan untuk kebutuhan pembiayaan tahun 2021.
Lelang SBN sendiri terdiri dari lelang Surat Utang Negara (SUN) dan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yang sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan masing-masing sebanyak 21 kali.
Melalui lelang yang telah terlaksana sebanyak 42 kali tersebut, pemerintah telah memenangkan hasil lelang dengan total Rp694,86 triliun dengan total jumlah penawaran mencapai Rp2.266,70 triliun.
Adapun total penawaran yang dimenangkan pemerintah untuk lelang SUN sebanyak Rp522,72 triliun dan Rp182,14 triliun untuk SBSN di sepanjang tahun 2021.
Dana paling banyak dimenangkan pemerintah adalah pada lelang SUN edisi 2 Februari sebesar Rp35 triliun dengan jumlah penawaran sebanyak Rp83,79 triliun.
Sementara itu, jumlah penawaran SUN tertinggi terjadi pada 31 Agustus 2021 sebesar Rp116,10 triliun dan dimenangkan pemerintah sebanyak Rp21 triliun.
Untuk SBSN, pemerintah paling banyak memenangkan penawaran di edisi 27 Juli 2021 yaitu sebanyak Rp13,15 triliun dengan jumlah penawaran tertinggi sepanjang tahun yaitu sebesar Rp56,69 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi DJPPR Kementerian Keuangan, terdapat enam sisa lelang penerbitan SUN dan SBSN di pasar perdana domestik.
Enam lelang SBN yang ditiadakan pemerintah adalah lelang penerbitan SUN tanggal 9 November, 23 November, 7 Desember 2021 dan lelang penerbitan SBSN tanggal 16 November, 30 November serta 14 Desember 2021.
“Pembatalan rencana penerbitan SBN di pasar perdana tersebut diputuskan karena target pembiayaan APBN tahun 2021 yang bersumber dari lelang penerbitan SBN sudah terpenuhi dengan mempertimbangkan outlook penerimaan dan belanja negara hingga akhir tahun 2021,” tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, Kamis (4/11).
Selanjutnya pada APBN tahun 2022, pemerintah menyatakan bahwa dimungkinkan untuk melakukan penerbitan SBN pada kuartal IV/2021 dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN tahun 2022 (prefunding).
Pemerintah mengaku akan terus memantau kondisi makro ekonomi dan pasar keuangan di kuartal IV/2021 serta juga akan memantau kebutuhan kas di awal tahun 2022 terkait dengan kemungkinan prefunding tersebut.
Pemerintah akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada publik dalam hal akan melakukan prefunding melalui lelang SBN di pasar domestik.