Sulsel Bangkrut dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabar menggemparkan datang dari Sulawesi Selatan (Sulsel) yang disebut mengalami kebangkrutan karena defisit APBD Rp1,5 triliun. Namun, benarkah suatu pemerintah daerah dapat mengalami kebangkrutan?

Redaksi

17 Okt 2023 - 13.11
A-
A+
Sulsel Bangkrut dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rel KA Makassar-Parepare di Sulsel tengah dilanjutkan pengerjaannya oleh para pekerja./Pemprov Sulsel

Bisnis, JAKARTA - Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengungkapkan jika Pemerintah Provinsi Sulsel mengalami defisit APBD senilai Rp1,5 triliun selepas kepemimpinan gubernur sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman. Defisit ini terjadi karena perencanaan keuangan yang keliru, sehingga wilayah yang dipimpinnya kini mengalami kebangkrutan.

Akibatnya, kata Bahtiar, seluruh kegiatan yang direncanakan pada anggaran perubahan 2023 akan dipangkas dan ditahan sampai Desember 2023 mendatang.

"Perencanaan keliru bertahun-tahun, program lama itu perencanaan tinggi tapi uangnya tidak ada, jadi defisit. Ini tidak sesuai apa yang diomongin. APBD katanya Rp10,1 triliun, tapi defisit Rp1,5 triliun. Jadi uang hanya ada Rp8,5 triliun, yang Rp1,5 triliun tidak ada. Saya sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya, Kamis (12/10/2023).

Penyebab terjadinya defisit sebesar itu, lanjut Bahtiar, karena adanya pendapatan yang diklaim sebagai dana bagi hasil (DBH) untuk kabupaten/kota. Sisanya defisit disebabkan adanya hutang berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel.

"Kenapa tidak ada uangnya, pertama uangnya orang yang diklaim jadi uangmu Rp850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian, ada hutang dari tahun lalu setelah audit BPK, ini harus diluruskan," jelas Bahtiar.

Meskipun begitu, Bahtiar memprediksi pendapatan daerah pada 2024 bisa mencapai Rp10,466 triliun atau meningkat 3,29 persen jika dibandingkan pendapatan 2023 sebesar Rp10,1 triliun. Terdiri dari target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp6,13 triliun atau meningkat sebesar Rp 335,78 miliar. Kemudian target pendapatan transfer sebesar Rp4,32 triliun.

Oleh karena itu dia pun menekankan jika pengelolaan PAD harus dikelola dengan inovatif dan modern. Pengelolaan juga perlu dilakukan dengan fokus pada peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, sehingga memberikan kontribusi besar pada peningkatan PAD Sulsel.

Hal itu bisa dilakukan dengan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah dan terus mendorong reformasi administrasi pelayanan perpajakan lebih sederhana dan transparan.

Baca Juga : Memangkas Risiko Penghiliran ke Pertumbuhan Ekonomi 

Kata Bendahara Negara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi pernyataan Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel bangkrut karena mengalami defisit APBD.

“Sebenarnya nggak seperti itu, nanti akan diterangkan,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam Media Briefing, Senin (16/10/2023).

Luky menjelaskan bahwa risiko jika APBD mengalami defisit anggaran telah diatur. Dalam hal ini, Pemda dapat memperoleh pembiayaan, salah satunya dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Baca Juga : Menginjak Rem Ekspansi Usaha 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu Sandy Firdaus menjelaskan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia memang mendesain APBD defisit. APBN pun selalu didesain defisit.

Dia menerangkan, yang dialami oleh Pemprov Sulsel adalah defisit anggaran, di mana pendapatan lebih kecil dibandingkan belanja, sehingga berbeda dengan bangkrut.

“Defisit dan bangkrut beda, defisit adalah bagaimana pendapatan memang lebih kecil dari belanja, itu defisit. Tapi, memang mayoritas Pemda di Indonesia menganut paham defisit,” katanya.

Sandy menjelaskan, pada kasus Sulsel, ada pinjaman pada tahun anggaran 2020 yang menyebabkan APBD Sulsel mengalami defisit besar.

Baca Juga : Ramalan The Fed yang Dovish Menguat 

Selain itu, ada kewajiban dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota yang belum dibayarkan. Sesuai dengan penemuan Badan Pemeriksa Keuangan, ada kewajiban Pemprov Sulsel yang terakumulasi selama beberapa tahun dan belum teranggarkan.

Menurutnya, defisit anggaran tersebut masih dapat dikelola Pemda, misalnya dengan melakukan refocusing belanja.

“Belanja yang tidak terlalu penting, misal, bisa dikurangi untuk membayar hal itu. Tapi, bukan bisa dikatakan sekali defisit pasti bangkrut, enggak,” tuturnya.(Maria Elena, Nugroho Nafika Kassa)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.