Syarat WP Berkasus agar Bisa Ikut Tax Amnesty

WP yang sedang menjalani pemeriksaan kasus hukum, termasuk dugaan tindak pidana perpajakan, dapat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Namun, mereka harus menyelesaikan dulu perkaranya.

Wibi Pangestu Pratama

23 Nov 2021 - 18.09
A-
A+
Syarat WP Berkasus agar Bisa Ikut Tax Amnesty

Petugas pajak melayani warga yang mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (31/3/2017)./Antara

Bisnis, JAKARTA — Wajib pajak yang tersandung kasus pidana perpajakan tetap bisa mengikuti program pengungkapan sukarela alias tax amnesty jilid II sepanjang proses pengadilan sudah selesai.

Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak Eka Sila Kusna Jaya mengatakan WP yang sedang menjalani pemeriksaan kasus hukum, termasuk dugaan tindak pidana perpajakan, dapat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Namun, mereka harus menyelesaikan dulu perkaranya.

"Prosesnya [penindakan hukum] tetap berjalan. Kalau kasusnya sudah selesai, bisa [ikut PPS]," ujarnya, Selasa (23/11/2021).

Menurut Eka, PPS tidak akan tumpang tindih dengan penegakan hukum. Pemerintah menerapkan PPS di bawah payung UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) agar WP dapat memenuhi kewajiban pelaporan aset. Program PPS berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.  

PPS memungkinkan WP menyampaikan secara sukarela atas harta yang belum masuk dalam pengungkapan program pengampunan pajak 2016–2017, maupun dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2020.

Terdapat dua kebijakan dalam PPS, yakni pertama, peserta program pengampunan pajak 2016–2017 dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak dengan membayar pajak penghasilan (PPh) final sebesar 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri, 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, serta 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN), penghiliran sumber daya alam (SDA), serta energi baru dan terbarukan (EBT).

Kedua, WP orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun nonpeserta pengampunan pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016–2020, dapat mengungkapkan harta bersih 2016–2020, tetapi belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh 2020, dengan membayar PPh final sebesar 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri, 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, dan 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, penghilirab SDA, dan EBT.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Sri Mas Sari

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.