Tajamnya Dilema UMP

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 resmi naik pada pengujung tahun ini. Sebanyak 35 provinsi telah menyetorkan besaran angka UMP kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp221.000

Lambang Wiji Imantoro

23 Des 2023 - 10.22
A-
A+
Tajamnya Dilema UMP

Buruh pabrik. BPS juga mencatat, rata-rata upah minimum buruh pada Februari 2023 hanya sebesar US$189 atau Rp2,94 juta. - Foto Bisnis

Bisnis, JAKARTA--Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 resmi naik pada penghujung tahun ini. Sebanyak 35 provinsi telah menyetorkan besaran angka UMP kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp221.000.

Meskipun naik, kenaikannya masih menyisakan ragam persoalan. Pasca UMP 2024 diumumkan, gelombang protes diberbagai daerah belum mereda. Suara buruh bulat menuntut kenaikan UMP sebesar 15% dan menolak besaran UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2023 sebanyak 146,62 juta pekerja. Mirisnya 60,12% atau 83,34 juta di antaranya bekerja pada sektor informal dengan upah rata-rata di bawah standar.

BPS juga mencatat, rata-rata upah minimum buruh pada Februari 2023 hanya sebesar US$189 atau Rp2,94 juta. GoodStatas mencatat upah ini terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan Malaysia (US$359) bahkan lebih rendah dari Kamboja (US$194).

Rendahnya upah buruh berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Saat pendapatan buruh terlalu timpang dengan inflasi, buruh pasti akan mengurangi konsumsinya dan daya beli akan menurun yang otomatis akan merugikan sektor konsumsi serta dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sebanyak 83,34 juta orang merasakan upah di bawah standar, walaupun kontribusi mereka terhadap pajak domestik bruto (PDB) tidak bisa dianggap sepele. 

Baca: Saat Upah Jakarta Tertinggi, Mayoritas Pekerja Masih Gigit Jari    

BPS mencatat Indonesia memiliki PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) senilai Rp19.588,4 triliun pada 2022, dan 65,58% di antaranya disumbang oleh sektor industri yang ditopang oleh buruh.

Nasib buruh di sektor formal juga tidak jauh berbeda. Faktanya kebanyakan pengusaha juga menjadikan UMP sebagai upah maksimum untuk para buruh tanpa adanya kenaikan upah secara berkala. Mulanya UMP dimaksudkan sebagai jaring pengaman bagi buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun, tetapi faktanya banyak perusahaan menggunakan UMP sebagai standar upah kepada buruh yang bekerja selama bertahun-tahun.

Dalam hal negosiasi upah, buruh selalu dihadapkan pada situasi tawar menawar yang lebih rendah ketimbang pengusaha, mengapa? Mayoritas buruh sangatlah bergantung pada pekerjaan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan dasar yang acapkali menyeret buruh pada sikap pasrah menerima upah yang telah ditetapkan.

Kenaikan UMP yang terlalu tinggi akan berdampak pada kenaikan biaya tenaga kerja. Biaya produksi turut naik imbas dari kenaikan biaya tenaga kerja terutama di sektor-sektor industri yang tenaga kerjanya merupakan komponen biaya yang signifikan seperti sektor jasa dan industri manufaktur yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Jika buruh selalu terseret dalam posisi tawar menawar yang lemah ketika adanya negosiasi kenaikan gaji, hal demikian nyaris tidak berlaku untuk pengusaha. Sebagai pemilik modal, mereka memiliki jalan keluar yang lebih beragam dari pada buruh.

Salah satu alasan mengapa kenaikan UMP cenderung tidak signifikan setiap tahun ialah akibat kualifikasi pendidikan buruh yang masih tergolong rendah. BPS mencatat Tenaga Kerja Indonesia didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar ke bawah yakni sebanyak 39,76%. Angka tersebut berbanding terbalik dengan tenaga kerja lulusan S1 yang hanya sebesar 9,31%. Akibatnya hal tersebut berpengaruh pada tingkat produktivitas buruh karena minimnya tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi industri.

Solusi Kolaboratif

Dalam menghadapi tajamnya dilema UMP, menjadi jelas bahwa perdebatan antara kebutuhan buruh dan keberlanjutan usaha membutuhkan solusi yang bijaksana dan seimbang.

Pemerintah sebagai regulator dapat menerapkan kebijakan UMP dengan mempertimbangkan pendekatan diferensiasi. Misalnya, sektor industri yang memiliki biaya hidup lebih tinggi atau berada di wilayah dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dapat diberi kenaikan upah yang lebih besar daripada sektor atau wilayah lain yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda.

Selain itu, implementasi kenaikan UMP harus dilakukan secara bertahap untuk memberikan waktu bagi pengusaha dalam menyesuai­kan diri dengan biaya tambahan.

Kebijakan fiskal yang bijaksana juga menjadi faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Pemerintah harus rutin menyediakan insentif bisnis untuk perusahaan yang rutin berinvestasi dalam hal mengedukasi atau memberikan pelatihan pada karyawannya.

Pada akhirnya rendahnya UMP hanya akan menyisakan jejak kemiskinan yang sulit dihapuskan. Buruh dengan upah minim acapkali terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Jangankan menabung, apalagi menlanjutkan pendidikan, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja acapkali kesulitan.

Maka dibutuhkan kolaborasi yang aktif dari pemerintah, pengusaha tak terkecuali buruh agar persoalan UMP tidak meninggalkan persoalan yang berkepanjangan. Dengan demikian, kesejahteraan buruh dapat beriringan dengan kepentingan pengusaha dan tak lagi menjadi dilema yang berlarut-larut bagi pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Fatkhul Maskur

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.