Humaniora

Upah minimum provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2022 masih terus dibahas dan akan ditetapkan berdasarkan skema baru dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 sebagai turunan dari Undang-Undang No. 11/2021 tentang Cipta Kerja.
Ada yang berbeda dengan penetapan UMP kali ini karena perhitungannya dilakukan dengan mengacu pada formulasi baru sesuai PP No. 36/2021.
Dalam aturan tersebut, penetapan pengupahan didasarkan pada penggunaan data perekonomian dan ketenagakerjaan tahun berjalan.
Formulasi aturan tersebut menitikberatkan pada daya beli, median upah, dan tingkat penyerapan tenaga kerja.
Beberapa pendekatan yang digunakan meliputi jumlah rata-rata per kapita rumah tangga, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja, dan jumlah rata-rata anggota rumah tangga.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah juga akan dilihat mana yang lebih tinggi serta adanya batas atas dan atas bawah sebagai dasar untuk menetapkan UMP 2022.
Data-data tersebut didapat dari lembaga yang memiliki kewenangan, dalam hal ini Badan Pusat Statistik.
Dari pernyataan pemerintah sebelumnya, UMP 2022 berkecenderungan untuk naik.
Sinyal tersebut disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyatakan UMP 2022 berpotensi naik setelah pada tahun lalu diputuskan tidak berubah, meskipun ada beberapa daerah yang memaksakan upah tetap naik.
Mendapat sinyal dari pemerintah itu, kemudian kelompok serikat pekerja membuat perhitungan dan menginginkan agar upah bisa naik di kisaran 7%&mdash;10%.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperhitungkan kenaikan sebesar itu dengan mengacu pada aturan lama. Alasannya, mereka menilai UU Cipta Kerja masih dalam uji materiil di Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, hitungan dari ekonom Universitas Indonesia menyebut kenaikan upah akan berada di bawah 5%, sedangkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia menghitung kenaikan upah sekitar 2%.
Adapun, Asosiasi Pengusaha Indonesia terkini pada Selasa (2/11) menyatakan masih menunggu data BPS sebagai dasar pertimbangan.
Yang jelas, Apindo meminta setiap kepala daerah untuk patuh menetapkan besaran UMP berdasarkan acuan PP No. 36/2021. Dengan demikian, UMP 2022 yang kelak ditetapkan akan membawa keteduhan bagi semua pihak dan tidak setiap tahun dipermasalahkan.
Berdasarkan jadwal Kementerian Ketenagakerjaan, UMP 2022 ini paling lambat diumumkan pada 21 November 2021. Akan tetapi, karena jatuh pada hari Minggu maka pengumuman itu dimajukan menjadi 19 November 2021.
Berapa pun besar kenaikan itu, harian ini berharap UMP 2022 dapat ditetapkan melalui skema win-win yang bisa diterima semua pihak. Tentunya solusi bersama ini dapat diambil setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang meliputi pekerja, pengusaha, dewan pengupahan, dan para akademisi.
Dengan demikian, UMP 2022 berada dalam titik yang seimbang, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Apalagi roda perekonomian baru saja bergerak kembali setelah hampir 1,5 tahun berada dalam pembatasan kegiatan di berbagai sektor usaha.
Dalam situasi pandemi yang belum berakhir, kemudahan berusaha menjadi salah satu faktor penting guna memastikan perekonomian tetap berjalan. Kondisi pandemi juga menuntut adanya percepatan pemulihan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di tengah masyarakat.
Rencana kenaikan UMP 2022, berapa pun besarannya, diharapkan dapat menjadi angin segar yang mampu menggerakan sisi konsumsi rumah tangga setelah pemerintah sebelumnya memutuskan untuk tidak menaikkan upah pada tahun ini, karena pertimbangan faktor ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Penetapan pengupahan didasarkan pada penggunaan data perekonomian dan ketenagakerjaan tahun berjalan.

TAJUK : Mencari Solusi Win-win UMP 2022

Menghadapi pasar yang melesu, kalangan pabrikan atau agen pemegang merek punya strategi beragam untuk tetap menjaga perfoma penjualannya.

Siasat Pabrikan Truk Menghadapi Pasar Lesu

Bank Indonesia memastikan industri perbankan nasional dalam kondisi yang stabil meski suku bunga acuan kembali dinaikkan pada RDG April 2024. Meski demikian, data OJK menunjukkan adanya gejala pelemahan kinerja bank pada awal tahun ini.

Menakar Dampak Naiknya BI Rate pada Bisnis Bank

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, salah satu target RPJMN yakni kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi mencapai 13% pada tahun ini. 

Jurus Kemenperin Perluas Pasar Ekspor Non Migas RI

Meskipun pendapatannya masih bertumbuh, laba bersih TLKM tertekan pada kuartal pertama 2024 akibat peningkatan sejumlah beban. Meski begitu, sejumlah analis masih merekomendasikan beli terhadap saham TLKM.

Laba TLKM Tertekan di Kuartal Pertama 2024, Simak Rekomendasi Sahamnya

Dua dari 15 proyek hulu migas yang ditargetkan berproduksi pada tahun ini adalah proyek strategis gas Bronang Field dan minyak Forel Field yang dikelola oleh PT Medco Energi Internasional Tbk.

Langkah Agresif Pemerintah Memacu Lifting Migas, Proyek MEDC Ditagih

Kebijakan bank sentral menaikkan suku bunga tentu memberi dampak ke berbagai sektor. Kebijakan tersebut akan menghambat keinginan ekspansi dunia usaha yang pada kuartal I/2024 cukup bergairah karena semakin mahalnya akses pembiayaan perbankan.