upah minimum

Upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 telah ditetapkan.
UMP 2022 rata-rata mengalami kenaikan 1,09 % sesuai dengan perhitungan baru berbasis data kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka 1,09% merupakan rata-rata kenaikan dari upah minimum seluruh provinsi.
UMP 2022 ini mengacu resmi mengikuti pedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan beserta peraturan pelaksanaannya pada 2022.
Hal tersebut sesuai dengan amanat SE Menaker No. 11/HK.04/X/2020 kepada gubernur untuk menetapkan pelaksanaan upah minimum setelah 2021 sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Dengan demikian, penyesuaian upah minimum tahun depan tergantung pada penetapan gubernur, tentunya dengan melihat sejumlah aspek di wilayahnya masing-masing dan tentu saja tidak boleh melampaui batas atas sebagaimana diatur dalam PP No. 36/2021.
Selanjutnya, penetapan UMP 2022 akan diumumkan gubernur paling telat pada 21 November 2021, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 30 November 2021.
Terdapat 10 data yang dipakai dalam formulasi penyesuaian upah minimum, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tentu saja penetapan UMP ini telah melalui kesepakatan tiga pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Oleh karena itu, keputusan tersebut harus diterima dan dijalankan oleh masing-masing pihak, sebagai jalan tengah upah minimum yang berkeadilan di tengah kondisi saat ini.
Sebagaimana kita ketahui bersama, situasi perekonomian belum begitu kondusif. Dampak pandemi Covid-19 masih menyisakan &lsquo;memar&rsquo; bagi sebagian besar dunia usaha.
Tak heran, bagi dunia usaha, angka 1,09% dinilai sebagai angka ideal dan sesuai dengan kemampuan dunia usaha yang masih harus berjuang melawan pandemi.
Gambaran UMP 2022 juga dinilai telah merefleksikan kondisi riil yang dihadapi sekarang ini. Butuh komitmen yang tinggi dari pelaku usaha untuk mewujudkan amanat tersebut.
Di sisi lain, gubernur sebagai pihak yang telah diserahi kewenangan untuk menetapkan UMP pada tahun depan, juga harus jeli melihat kondisi riil yang terjadi.
Bagaimanapun, ketentuan baru tersebut harus diikuti dengan melihat pada batas atas nilai upah minimum yang ditetapkan.
Angka UMP yang ditetapkan tentu sudah memperhitungkan berbagai kondisi. Kenaikan yang terlalu tinggi justru akan menjadi bumerang, karena berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja di wilayahnya.
Apalagi di tengah kondisi sekarang, di mana daerah masih berjuang meningkatkan perekonomian setelah terkena imbas pandemi Covid-19.
Hanya saja, seperti sudah menjadi kebiasaan, isu UMP tersebut selalu berhadapan dengan tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak.
Harapannya, ketika kewenangan ini berada di tangan gubernur, tarik-menarik kepentingan itu justru tidak muncul dan tidak terjadi di daerah, dan kemudian menimbulkan gejolak di berbagai wilayah.
Gubernur jangan pula menjadikan isu UMP sebagai komoditas politik, dan lantas larut dalam hiruk-pikuk yang ada. Acuannya jelas. Regulasi yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, situasi ini juga harus disadari bersama oleh para buruh. Kita semua masih berjuang keluar dari kemelut pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hal-hal yang bisa mengganggu proses keluar dari mulut pandemi tersebut, harus dihindari.
Jangan sampai, demi tujuan keadilan yang tidak beralasan, penetapan UMP 2022 ini disoal, dan lalu ikut terjebak pula dalam barisan demonstrasi yang menyesatkan.
Selanjutnya, pemerintah pun harus mengawal proses penetapan UMP 2022 ini dengan baik, termasuk menjaga implementasi di daerah masing-masing agar berjalan dengan lancar.
Tujuannya jelas. Demi upah yang berkeadilan.
Adil bagi pekerja, juga adil bagi pengusaha di tengah kondisi yang masih sulit saat ini. Tentu saja, semuanya demi perekonomian yang lebih baik.

Angka 1,09% merupakan rata-rata kenaikan dari upah minimum seluruh provinsi.

TAJUK : Mengawal Upah Minimum 2022

Apabila terjerat pinjol ilegal, penting untuk segera melunasi utang. Selanjutnya, jangan gali lubang tutup lubang.

Kelompok Masyarakat Paling Banyak Terjerat Pinjol Ilegal

Kebijakan bank sentral menaikkan suku bunga tentu memberi dampak ke berbagai sektor. Kebijakan tersebut akan menghambat keinginan ekspansi dunia usaha yang pada kuartal I/2024 cukup bergairah karena semakin mahalnya akses pembiayaan perbankan.

Dampak Kenaikan BI Rate Jadi 6,25%, Ini Sektor Paling Terpukul

Kunjungan pejabat AS ke China untuk kesekian kalinya dibayangi dengan rentetan masalah yang menjadi alasan ketegangan hubungan belum reda. 

Kemelut di Balik Senyum AS-China

Emiten batu bara milik kongsi Grup Salim dan Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) merancang manuver untuk memperbaiki struktur ekuitas melalui kuasi reorganisasi. Pada saat yang sama, BUMI mempertajam strategi akselerasi kinerja pada 2024.

Momentum Akselerasi Kinerja BUMI

Subholding pelayaran Pertamina ini menyiapkan kapitalisasi pasar setara Rp64,8 triliun, nilai IPO pun rencananya lebih dari Rp8,1 triliun.

Bocoran IPO Jumbo Pertamina International Shipping pada 2025

Bakauheni Harbour City menjadi menjadi ikon baru warga Sai Bumi Ruwa Jurai yang dikembangkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).