Bisnis, JAKARTA – Pemerintah memastikan komitmen peningkatan pembiayaan atau kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakal terus berlanjut. Namun, tantangan di lapangan yang besar menjadikan komitmen ini akan cukup sulit untuk diwujudkan.
Kendati kalangan perbankan pun secara umum sepakat untuk terus mengembangkan sektor UMKM agar kredit di masa mendatang makin tinggi, kenyataannya pekerjaan rumah yang harus dibereskan agar pelaku UMKM menjadi layak untuk mendapatkan kredit masih sangat banyak.
Selain itu, tidak semua sektor pun siap untuk menerima peningkatan pembiayaan atau kredit dari industri perbankan.
Adapun, komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM diwujudkan baik dari aspek regulasi maupun penyaluran kredit. Belum lama ini juga sudah terbit ketentuan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, yang memutuskan rasio kredit perbankan ke UMKM menjadi paling sedikit 30% pada 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan UMKM telah menjadi bantalan perekonomian ketika diterpa krisis, seperti tahun 1998 dan 2008. Ketika pandemi Covid-19 melanda, UMKM lantas menjadi salah satu sektor paling terimbas. Bantuan pun digelontorkan.
Airlangga menuturkan keberpihakan pemerintah terlihat dari subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR 0% pada 2020 dan 3% tahun ini, serta melalui perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan hingga 2023.
Menurutnya, kelonggaran tersebut memberikan keleluasaan bagi UMKM untuk terus bergerak dan pada saat bersamaan bank juga diberikan waktu untuk bernafas.
“Karena menuju Indonesia Emas 2045, UMKM menjadi andalan dan tiangnya Indonesia. Selama ini, pemerintah memberikan keberpihakan kepada UMKM yang jumlah mencapai 64 juta,” ujar Airlangga dalam peluncuran bukunya, Pembiayaan UMKM, Kamis (11/11).
Dia menambahkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM juga terlihat dari plafon KUR yang tahun ini menjadi Rp285 triliun, naik 50% dari tahun 2020 yang senilai Rp190 triliun.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR per November 2021 telah mencapai Rp237,08 triliun atau 83,19% dari total plafon.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan otoritas terus mendorong penyaluran KUR di daerah agar peran intermediasi perbankan dapat meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan OJK adalah membentuk klaster pertanian.
Selain itu, meningkatkan fungsi intermediasi, pembentukan klaster pertanian juga mendorong pertumbuhan nilai ekonomi bagi setiap usaha para pelaku UMKM.
“Ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sektor keuangan, tetapi juga memberikan nilai tambah pada ekonomi dan mengurangi pengangguran. Ini yang kami lakukan,” pungkasnya.
Langkah pemerintah selama ini terbukti memang menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM. Namun, untuk mewujudkan pembiayaan UMKM hingga minimal 30% dari total kredit bank akan menjadi mandat yang tidak mudah dipenuhi kalangan perbankan.
Saat ini, rata-rata penyaluran kredit ke sektor UMKM baru mencapai 18,6% dari total penyaluran kredit nasional.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai target rasio pembiayaan UMKM sebesar 30% itu tidaklah mudah. Apalagi, masing-masing bank memiliki model bisnis yang berbeda, tidak melulu berpusat pada UMKM.
“Menurut saya, yang akan direvisi kemungkinan 30% itu adalah industri, bukan individual bank,” kata Aviliani saat dihubungi Bisnis, Kamis (11/11).
Jika perbankan ingin melakukan ekspansi usaha ke sektor UMKM, maka harus dilakukan dalam skala yang besar, lantaran ada risiko yang juga terlalu besar. Di sisi lain, pemerintah sudah memiliki program KUR yang besar, tetapi hanya berfokus pada segelintir bank pelaksana saja, khususnya dari BUMN.
Tidak mudah bagi bank lain untuk bersaing menyasar segmen UMKM dengan bermodalkan kredit yang biasa, sebab KUR sudah jauh sangat murah.
“KUR itu menurut saya, tetap enggak bisa juga disaingi. Artinya, kalau ada UMKM yang lain bersaing dengan KUR, itu berat,” terangnya.
Aviliani menuturkan, penyaluran pembiayaan UMKM oleh bank akhirnya dilakukan hanya sebatas kerja sama melalui channeling atau penerusan, misalnya melalui fintech peer-to-peer (P2P) lending. Dengan demikian, penyalurannya bersifat tidak langsung.
Aviliani menjelaskan, arah dan strategi perbankan untuk mengucurkan pembiayaan ke UMKM pada 2022 tidak bisa dipaksakan.
“Yang namanya bank itu kan full the business. Jadi, kalau UMKM-nya mulai tumbuh dan butuh modal kerja atau modal investasi, banknya pasti beri pinjaman. Jadi, enggak bisa bank-bank yang menawarkan pinjaman,” terangnya.
Selain itu, tidak banyak juga UMKM yang mampu segera naik kelas. Dengan demikian, jika kredit mereka terus bertambah, hal itu justru bakal dicurigai sebab melebihi kebutuhan dan tidak produktif. Jika itu yang terjadi, kemungkinan besar kreditnya justru bukan untuk aktivitas produktif, melainkan konsumtif.
“Berangkat dari hal ini, maka peningkatan rasio kredit bermasalah [non-performing loan/NPL] perbankan bakal terjadi,” katanya.
Menurutnya, khusus untuk tahun depan, hanya akan ada tiga sektor UMKM yang berpeluang tumbuh. Hal ini bakal makin menyulitkan bank untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM ini. Kondisi ini terjadi sebab hampir 70% bisnis UMKM berkutat di tiga sektor itu saja.
Ketiga sektor itu yakni perdagangan, makanan dan minuman, dan industri. Sektor perdagangan menguasai sekitar 47% dari kredit UMKM, sedangkan makanan dan minuman serta industri masing-masing 16%.
Sementara itu, sektor makanan dan minuman hanya akan bertumbuh jika aktivitas pariwisata kembali bergeliat. Hal ini masih belum dapat dipastikan selama pandemi masih berlanjut.
“Jadi, kalau ditanya yang berpeluang di 2022, hanya itu saja enggak ada yang lain, karena UKM-nya hanya 3 itu saja,” jelasnya.
STRATEGI BANK
Kendati penuh tantangan, pada akhirnya kalangan perbankan mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pemerintah. Oleh karena itu, sejumlah bank pun telah mempersiapkan strategi.
Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika Oryza Gunarto menyatakan bahwa perseroan menyiapkan dua strategi utama dalam memberdayakan UMKM di Indonesia.
Pertama, menaikkan kelas pelaku UMKM di Indonesia, dari mikro menjadi kecil dan kecil menjadi menengah. Kedua, perseroan terus mencari sumber pertumbuhan baru, sehingga mampu menyalurkan pinjaman ke segmen ultra mikro.
Menurut Aestika, pembentukan ekosistem ultra mikro bersama Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian ke depan akan memberikan akses layanan keuangan lebih luas pada segmen yang belum tersentuh.
“Hal ini akan menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi BRI sehingga sustainability pertumbuhan segmen UMKM di BRI sebagai core competence kami akan terjaga,” tuturnya.
Sampai dengan akhir September 2021 proporsi kredit UMKM emiten bank dengan sandi BBRI ini telah mencapai 82,67% dari keseluruhan kredit.
Aestika menyatakan bahwa porsi tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 85% pada tahun 2025. Angka itu jauh di atas kewajiban pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang dipatok Bank Indonesia sebesar 30% pada 2024.
Penetrasi pembiayaan ke sektor UMKM juga digulirkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. melalui kerja sama dengan PT Modal Rakyat Indonesia guna mendukung program pemerintah dalam memberikan akses pembiayaan inklusif bagi pelaku UMKM.
Senior Vice President Commercial & SME Business BCA Elvriawati Tumewah menyatakan langkah itu merupakan salah satu upaya BCA untuk memperluas jaringan bisnis dan jangkauan pembiayaan ke debitur UMKM, dengan berkolaborasi bersama perusahaan fintech.
BCA akan mengalokasikan limit kerja sama senilai Rp20 miliar. Dana tersebut bakal didistribusikan oleh Modal Rakyat kepada UMKM yang sedang mengembangkan bisnis.
Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkomitmen mendorong perekonomian dalam negeri lewat pengembangan Rumah BUMN sebagai wadah UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan.
Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, Rumah BUMN merupakan wujud pengayaan dari program Rumah Kreatif BUMN yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM.
Hingga kuartal III/2021, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke UMKM senilai Rp100,1 triliun atau naik 20,3% secara tahunan (year-on-year/YoY). Pertumbuhan ini didorong oleh penyaluran KUR yang hingga September 2021 telah diberikan kepada 291.257 debitur.
Penyaluran KUR tersebut utamanya didistribusikan ke sektor produktif seperti pertanian, perburuan dan perikanan sebesar Rp8,69 triliun, serta industri pengolahan dan pertambangan mencapai Rp2,3 triliun.
Pertumbuhan kredit UMKM diimbangi dengan perbaikan dari sisi kualitas kredit. Rasio kredit macet (NPL) gross Bank Mandiri secara konsolidasi per 30 September 2021 turun 37 basis poin jika dibandingkan akhir September 2020 ke level 2,96 persen.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai bank perlu meningkatkan eksposur kredit ke sektor UMKM dengan baik.
Sebab, hal ini berkaitan dengan standar operasional prosedur, serta manajemen risiko yang akan memberikan sinyal dan kontrol terhadap pertumbuhan kredit UMKM yang berkualitas. ‘
Selain itu, kesiapan infrastruktur dari perbankan terutama IT juga diperlukan karena sektor UMKM saat ini sudah menuju ke arah digital. Oleh sebab itu, bank perlu menyiapkan proses kredit secara digital untuk memperluas cakupan pasar UMKM.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menuturkan bahwa sektor-sektor unggulan yang berpotensi untuk dibiayai adalah sektor pengolahan makanan, fesyen, dan kerajinan tangan.