Target PPh Moderat, Tanda Ekonomi Belum Melesat

Keputusan pemerintah yang memasang target penerimaan PPh 2022 lebih rendah dari target tahun ini mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang masih diselimuti ketidakpastian.

Wibi Pangestu, Reni Lestari & Tegar Arief Fadly
Nov 16, 2021 - 9:07 PM
A-
A+
Target PPh Moderat, Tanda Ekonomi Belum Melesat

Presiden Joko Widodo menyampaikan RUU Tentang APBN TA 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021)./Youtube

Bisnis, JAKARTA – Penurunan target penerimaan pajak penghasilan pada 2022 dipandang mencerminkan kondisi bisnis belum pulih tahun depan.

UU No 6/2021 yang mengatur APBN 2022 menargetkan penerimaan PPh tahun depan Rp680,9 triliun. Jumlah itu turun dari target APBN 2021 yang senilai Rp683,8 triliun, padahal pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,2% pada 2022, lebih kencang dari asumsi laju produk domestik bruto 5% tahun ini.

Penjelasan UU No 6 menyebutkan perekonomian 2022 diproyeksikan masih akan lebih baik dari tahun sebelumnya meskipun faktor ketidakpastian masih cukup tinggi.

Asumsi pertumbuhan ekonomi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan risiko yang berasal dari sisi eksternal, a.l. pemulihan ekonomi global pascapandemi Covid-19, risiko ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan risiko sektor keuangan yang dapat berpengaruh pada likuiditas global dan tingkat investasi.

Dari sisi domestik, terdapat beberapa faktor yang diharapkan akan menunjang pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat, seperti pengendalian pandemi Covid-19, program vaksinasi, dan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Selain itu, reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja diproyeksikan akan mendorong arus investasi masuk sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan penyusunan target 2022 mengacu pada outlook terbaru penerimaan PPh pada 2021 yang hanya Rp615,2 triliun. Dengan demikian, target penerimaan PPh tahun depan tumbuh 10,7%.

Sektor bisnis yang akan dimaksimalkan oleh otoritas pajak adalah industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan.

"Selain itu kami juga akan memperluas basis pajak dan mencari sumber baru penerimaan, termasuk pengawasan kepatuhan material," jelasnya.

Menyikapi hal ini, kalangan pemerhati pajak menilai keputusan pemerintah yang memasang target penerimaan PPh 2022 lebih rendah dari target tahun ini cukup wajar karena dunia usaha masih diselimuti dengan ketidakpastian.

Pemerhati pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar berpendapat target penerimaan PPh tahun depan disusun dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang bisa menghantam pemulihan.

" APBN 2022 disusun pada masa penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono melihat peluang pemerintah mengumpulkan penerimaan dari PPh badan hanya terbatas pada sektor rumah sakit, alat kesehatan, dan farmasi.

Selain itu potensi penerimaan juga cukup menjanjikan pada sektor sumber daya alam (SDA) yang diuntungkan dengan lonjakan harga komoditas. Sementara itu, penerimaan PPh orang pribadi (OP) tidak terlalu signifikan karena kenaikan tarif sebesar 35% hanya menyasar wajib pajak orang kaya.

POS LAIN

Prianto menambahkan, konsekuensi target PPh yang lebih rendah ini adalah optimalisasi penerimaan dari pos lain, terutama pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi penyumbang terbesar setelah PPh.

Terlebih, tarif PPN per 1 April 2022 naik menjadi 11% dari sebelumnya sebesar 10%. Kendati kenaikan hanya 1%, potensi penerimaan dari PPN cukup besar mengingat transaksi konsumen yang gemuk. Selain itu, pengenaan PPN tidak rumit dan jauh dari praktik perencanaan pajak secara agresif.

“PPN langsung dikenakan atas output yang setara degan nilai transaksi," jelas Prianto.

Optimalisasi PPN dalam APBN 2022 juga tecermin pada target yang ditetapkan oleh pemerintah senilai Rp554,38 triliun, naik 6,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp518,55. Hal ini, ujar Prianto, mencerminkan upaya pemerintah mengubah ketergantungan penerimaan pajak dari pajak korporasi ke pajak konsumsi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari–Oktober mencapai Rp953 triliun atau 77,6% dari target APBN 2021. Realisasi penerimaan bea dan cukai Rp205,8 triliun atau 95,7% dari target APBN tahun ini. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp349,2 triliun.

Menurutnya, pencapaian itu menunjukkan ekonomi masyarakat menggeliat dengan berbagai dukungan, seperti insentif fiskal dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

"Seiring dengan pemulihan ekonomi, reopening, dan aktivitas masyarakat mulai bergerak kembali pada tahun ini, maka APBN juga mulai pulih," ujarnya dalam CEO Networking 2021 yang digelar Bursa Efek Indonesia.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara pada Januari–Oktober 2021 tercatat Rp1.510 triliun, naik 18,2% secara tahunan setelah terkontraksi 15,3% pada Januari-Oktober 2020. Realiasasi itu mencakup 86,6% dari target pendapatan negara dalam APBN 2021 senilai Rp1.743 triliun. Pemerintah harus mengejar sekitar Rp233 triliun dalam dua bulan hingga Desember agar target tercapai.

SEKTOR POTENSIAL

Menanggapi target penerimaan PPh tahun depan, pelaku usaha memberi saran kepada otoritas fiskal untuk melakukan optimalisasi penerimaan pada sektor yang telah sepenuhnya pulih, a.l. perdagangan dan jasa kesehatan.

Perdagangan dan industri pengolahan, terutama makanan dan minuman, juga cukup moncer tahun depan. Sebaliknya, sektor usaha yang masih tertatih adalah pariwasata dan transportasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan mayoritas sektor usaha pada tahun depan masih menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan faktor eksternal.

"Sektor kesehatan bisa dimaksimalkan untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun depan," katanya kepada Bisnis, Selasa (16/11/2021).

Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira berpendapat pemerintah memang patut menyesuaikan target penerimaan pajak tahun depan. Menurutnya, potensi pencapaian target penerimaan sangat bergantung pada penanganan pandemi, baik dari sisi medis maupun ekonomi.

Editor: Sri Mas Sari
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan Login Di Sini