Tarif KRL Bakal Naik 2023, Segini Perhitungan Pemerintah

Tarif kereta rel listrik (KRL) akan disesuaikan pada awal 2023. Pemerintah belum menetapkan jumlah kenaikan meski telah memiliki perhitungan sendiri.

Rayful Mudassir

14 Des 2022 - 13.12
A-
A+
Tarif KRL Bakal Naik 2023, Segini Perhitungan Pemerintah

Sejumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) berada di stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (20/6/2022). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis, JAKARTA - Tarif kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek akan mengalami peningkatan mulai 2023. Pemerintah masih berhitung nilai yang dipatok untuk penumpang meski hitung-hitungan awal sudah dilakukan. 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sinyal penaikan tarif kereta commuter line dan kereta api jarak jauh seiring dengan inflasi yang terus meningkat.

Plt. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyatakan kesiapan pemerintah untuk menyesuaikan tarif KRL. Perubahan tarif ini sudah dikaji dan Peraturan Menteri terkait hal tersebut juga sudah ditandatangani. Artinya, tinggal tunggu waktu yang tepat untuk menyesuaikan tarif.

“Kalau tarif KRL disesuaikan, public service obligation atau PSO [subsidi] bisa berkurang. Insyaallah pada 2023 awal ada soal penaikan tarif KRL,” ujarnya di Kantor Kemenhub, dikutip Selasa (13/12/2022).

Usulan penaikan tarif KRL datang dari Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Rencana penaikan ini sudah muncul pada awal tahun ini. Adapun, tarif yang akan naik adalah tarif dasar sejauh 25 kilometer (km) untuk perjalanan pertama KRL.

BACA JUGA: Kenaikan Tarif KRL Berat, tetapi Sulit Pindah ke Lain Moda

Bila awalnya tarif KRL untuk 25 km pertama hanya Rp 3.000, rencananya dinaikkan menjadi Rp5.000. Tepatnya tarif KRL bakal naik Rp 2.000. Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap di angka Rp1.000 atau tidak mengalami kenaikan. Namun rencana ini belum final

Selama ini, pemerintah terus membayar PSO kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan nilai triliunan per tahun. Subsidi ini diberikan agar penyelenggaraan pelayanan publik termasuk di industri kereta api berjalan optimal.

Dalam catatan Kementerian Perhubungan, alokasi anggaran untuk PSO terus mengalami peningkatan. Pada 2018, alokasi PSO menyentuh Rp2,27 triliun, naik menjadi Rp2,32 triliun pada 2019. Kemudian bertambah menjadi Rp2,51 triliun pada 2020 dan Rp3,44 triliun pada 2021.

Risal menyebut, penaikan baru dilakukan pada tahun depan dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya karena jumlah pengguna yang masih sedikit pada saat pandemi. 


Selain itu, dia menegaskan penyesuaian tarif tak hanya dilakukan terhadap tarif KRL, tetapi juga angkutan massal kereta api lainnya, seperti KA jarak jauh. Kemenhub akan mengatur tarif dasar perhitungan angkutan umum, sedangkan untuk tarif kereta komersial di luar subsidi diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Insyaallah sepaket [tarif KA jarak jauh] juga naik. Nggak mahal lah. Ada peningkatan pelayanan-pelayanan harus disiapkan juga. Kasihan juga dong operator,” jelasnya.

Direktur Operasi KAI Commuter Wawan Ariyanto menjelaskan, sebagai operator KRL, pihaknya hanya sebagai pengelola dari public service obligation atau subsidi yang dikelola oleh pemerintah.

"Kalau tidak naik tarif maka dibayar PSO, kalau masalah 2023 mau kenaikan atau tidak? Monggo, kami manut ke Pak Dirjen," jelasnya.

Risal Wasal menuturkan bahwa peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek selalu terjadi akibat inflasi. Situasi ini menyebabkan terjadinya peningkatan komponen-komponen biaya yang dibutuhkan. Praktis, subsidi PSO terus bertambah dan menjadi kontraproduktif terhadap upaya pembangunan yang masih terus berlangsung.

"Peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek selalu dan pasti terjadi setiap tahunnya, sehingga membuat beban PSO terus meningkat untuk menstabilkan tarif KRL ini," ujarnya.

Menurut Risal, besaran anggaran yang dialokasikan itu akan lebih produktif jika disalurkan untuk pembangunan prasarana dan peningkatan pelayanan perkeretaapian di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa tarif KRL Jabodetabek yang saat ini berlaku (tarif dasar Rp3.000) merupakan hasil hitung-hitungan 2015. Oleh sebab itu, perhitungan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi untuk hari ini.

"Namun kami memahami bahwa ekonomi masyarakat sangat terdampak dengan adanya pandemi, sehingga kajian lebih lanjut masih kami lakukan untuk menimbang penyesuaian tarif ini," timpalnya.

Saat ini, rencana penyesuaian tarif masih dalam tahap kajian lebih lanjut sebelum diterapkan pada tahun depan. Untuk itu, Risal berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penyesuaian tarif kereta commuter.

Kajian tentang penetapan tarif akan memerhatikan tingkat kemampuan (ability to pay) dan kemauan (willingness to pay) masyarakat untuk membayar tarif KRL, sekaligus menimbang beban operasional KRL dan kebutuhan subsidi PSO yang dianggarkan.

Secara terpisah, Risal mengatakan penaikan tarif akan dilakukan untuk per kilometer (km). Namun, saat ini besaran penaikan masih akan terus dibahas. "Kami [merencanakan tarif] naik per kilometernya. Itu ada datanya," terangnya.(Dany Saputra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.