Bisnis, JAKARTA — Penyelesaian revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diyakini bisa memperbaiki iklim investasi sekaligus mereformasi sektor usaha hulu migas Tanah Air, baik dari sisi kepastian hukum maupun perbaikan tata kelola dan kelembagaan dalam melakukan kontrak kerja sama migas.
Tanpa adanya kepastian kontrak, pelaku usaha dikhawatirkan bakal terus menahan keinginannya untuk berinvestasi di sektor hulu migas nasional. Terlebih, kesucian kontrak merupakan hal utama yang menjadi landasan investor dalam berbisnis.
Namun, Komisi VII DPR RI diketahui masih fokus mengejar penyelesaian UU EBT yang ditargetkan rampung sebelum gelaran KTT G20 pada November nanti di Bali. Di sisi lain, pemerintah juga dinilai tak kunjung berinisiatif untuk mendorong pembahasan revisi UU Migas bersama DPR.
Baca juga: Manuver Jokowi Dorong Pertamina Masuk Masela Terlalu Berisiko