Teka Teki Penghapusan Libur Dua Hari Dalam Perppu Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo menghapus ketentuan libur dua hari untuk pekerja atau buruh dalam Peraturan Pengganti Undang - undang No 2/2022 tentang Cipta Kerja. Namun, kalangan pengusaha memastikan libur pekerja tetap berjalan seperti sebelumnya.

Rayful Mudassir

2 Jan 2023 - 15.35
A-
A+
Teka Teki Penghapusan Libur Dua Hari Dalam Perppu Cipta Kerja

Bisnis, JAKARTA –  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menghapus penjelasan soal libur dua hari bagi pekerja yang menjalani aktivitas kerja selama lima hari. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan libur tetap tidak berubah. 

Poin libur kerja mendapat sorotan setelah Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Joko Widodo hanya tercantum kewajiban pengusaha untuk memberikan waktu istirahat satu hari untuk 6 hari kerja. Sedangkan bagi pekerja dengan masa tugas lima hari dalam sepekan tidak tertera.

“Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu,” tulis Pasal 79 ayat (2b) Perppu No.2/2022.

Sementara bila mengacu pada pasal yang sama pada Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dua pilihan hari libur atau waktu istirahat, satu atau dua hari. 

BACA JUGA: Daftar UMK Tertinggi, Kalahkah Upah Minimum DKI Jakarta

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Antonius J. Supit memastikan pengusaha harus tetap memberikan pilihan waktu libur dalam satu pekan, satu atau dua hari. Dia meminta kalangan pekerja untuk tidak mengkhawatirkan terkait jam kerja.

“Saya sudah periksa, itu tidak berubah tetap bisa memilih lima hari atau enam hari (kerja),” ujarnya, Minggu (1/1/2023).


Artinya, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat atau libur dalam satu minggu sebanyak 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja. “Jam kerja 40 jam, kalau lima hari 8 jam sehari. Kalau sehari 7 jam, berarti dia harus masuk sabtu 5 jam. Itu tidak ada perubahan tidak usah dipersoalkan,” tambahnya.

Pun demikian, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak isi Perppu terbaru. Dia mengusulkan agar pemerintah mengembalikan aturan jam kerja seperti sebelumnya.

Bukan hanya itu, Ketua Umum Partai Butuh itu juga menemukan aturan cuti panjang setelah 6 tahun bekerja tidak ada dalam Perppu tersebut.

“Poin usulan KSPI Pengaturan jam kerja Kembali ke UU No.13/2003, serta adanya aturan cuti panjang,” ujarnya, Minggu (1/1/2023).

Hal yang menjadi perhatian, dalam Pasal 79 ayat (4) Perppu hanya menyebutkan bahwa perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, yang nantinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BACA JUGA: Memburu Investasi 2023 Dengan Jaring Perppu Cipta Kerja

ISI PERPPU

Setidaknya, Pasal 75 Perppu tersebut berbunyi tentang kewajiban pengusaha untuk memberikan waktu cuti dan istirahat bagi pekerja. Waktu istirahat diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi beberapa hal. 

Aktivitas pekerja di Warehouse JD.ID Marunda, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/12/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Pertama, istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Kedua, istirahat mingguan selama 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. 

Pasal yang sama juga menjelaskan soal hak cuti. Hak cuti dijelaskan wajib diberikan kepada pekerja atau buruh melingkupi cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja maupun buruh bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. (Annasa Rizki Kamalina)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.