 arief hermawan p.jpg)
Bisnis, JAKARTA— Sejumlah platform teknologi finansial (tekfin) berlomba menyalurkan pinjaman ke Luar Jawa untuk mendorong kinerja perusahaan pada tahun ini.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga Agustus 2021, nilai pinjaman beredar industri tekfin pemberi pinjaman mencapai Rp168,12 triliun.
Dari nilai tersebut, Rp31,69 triliun di antaranya atau 18,85 persen dibandingkan total pinjaman beredar di Luar Jawa. Dengan demikian, Rp136,43 triliun atau 81,15 persen di antaranya mengalir di Jawa.
Kendati jumlah pinjaman beredar di Luar Jawa masih terbatas, sejumlah platform beradu menyalurkan pinjaman di lokasi ini untuk menggenjot kinerja. Pendiri dan Direktur Utama PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) Andi Taufan Garuda Putra menjelaskan bahwa perusahaan sepanjang 2021 ini justru telah mencatatkan 60,3 persen dari total portofolio untuk pinjaman ke luar Jawa.
Amartha memiliki pengalaman sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) sebelum bertransformasi menjadi platform pemberi pinjaman atau financial technology peer-to-peer lending (fintech P2P lending) yang fokus menyasar perempuan pengusaha mikro di perdesaan.
Tak heran, akumulasi penyaluran Rp4,6 triliun sejak berdiri telah tersalurkan ke 826.000 mitra di 18.900 desa. Di sisi lain, pembatasan sosial yang terjadi selama pandemi akhirnya mendorong perusahaan makin agresif merambah wilayah di pelosok.
"Kami optimistis ke depan bisa menyalurkan pendanaan lebih banyak ke luar pulau Jawa, sehingga mencapai target membina 1 juta borrower pada akhir periode 2021 ini," ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/10/2021).
Taufan menjelaskan bahwa kunci menerapkan strategi ini karena Amartha memang berbeda dengan platform fintech P2P lending lain, yaitu turut ditopang strategi kombinasi antara teknologi dengan tim lapangan yang melakukan pendampingan bagi para peminjam dana.
"Kombinasi ini terbukti efektif menjaga kualitas pinjaman, sekaligus memperbesar layanan keuangan bagi pelaku usaha perempuan di pedesaan," katanya.
Sedikit berbeda, Direktur Kredit dan Wakil Pendiri PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), Christopher Gultom menjelaskan perusahaan menyalurkan pinjaman kepada peminjam di Jawa dan Luar Jawa.
Pasalnya, perusahaan menyediakan pinjaman bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan rekayasa yang memiliki kegiatan di Luar Jawa kendati memiliki domisili di Jawa. Layanan ini, diakuinya masih dominan dengan porsi 95 persen dari portofolio. Sementara itu, sisanya, pinjaman disalurkan kepada peminjam yang melakukan kegiatan dan berdomisili di Luar Jawa.
"Jadi kalau benar-benar secara domisili, persentase [penyaluran pinjaman] ke Luar Jawa memang baru 5 persen," jelasnya.
Akseleran menargetkan akan membangun beberapa kantor perwakilan di beberapa kota besar di Pulau Sumatra dan wilayah Indonesia Timur untuk mendongkrak persentase penyaluran ke Luar Jawa bisa naik ke 10 persen dari total penyaluran pada 2023.
"Dalam waktu dekat ini, yang ke luar Jawa kami fokuskan ke Bali dan Nusa Tenggara karena kami sudah punya kantor perwakilan di Surabaya. Jadi bisa tercover dari sana," tambahnya.
Terakhir, Direktur Pemasaran PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) Jonathan Bryan mengakui bahwa penyaluran ke Luar Jawa sulit tanpa kerja sama dengan ekosistem.
"Maka dari itu, selain rencana membuka kantor cabang, kerja sama dengan platform digital lain itu sangat membantu," jelasnya kepada Bisnis.
Jonathan menjelaskan bahwa platform digital tersebut, di antaranya yang bisa mengakomodasi para pegiat jual-beli daring melalui situs dagang elektronik dan kasir bagi pemilik warung dan kafe.
"Ketika membutuhkan permodalan bisa dengan mudah memilih KoinWorks," tambah Jonathan.
ATURAN
Dalam perkembangan lain, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II Moch. Ihsanuddin mengatakan otoritas masih memproses revisi regulasi bagi platform fintech P2P lending. Tujuannya, agar platform makin dipercaya dengan pengaturan tata kelola yang lebih baik.
"Kami masih menggodok revisi regulasi fintech P2P lending, berkaitan pengetatan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik), manajemen pengelolaan dana, kualitas penyaluran pinjaman, dan proteksi konsumen. Kami percaya ke depan, public trust akan lebih baik, dan regulasi baru juga akan menaikkan reputasi industri," tambahnya.
Ihsanuddin memberikan gambaran bahwa beberapa hal yang akan diterapkan dalam revisi POJK No. 77/POJK.01/2016 yang sudah berumur lima tahun tersebut, sebenarnya sudah mulai didiskusikan dengan pelaku industri.
Misalnya, transparansi kinerja dalam laman resmi masing-masing platform, yang mencakup pembaruan data penyaluran pinjaman, performa atau tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB90), simulasi pendanaan, sampai laporan keuangan tahunan.
Selain itu, pengetatan kualitas dari jajaran direksi dan komisaris sampai sertifikasi tenaga kerja dilakukan demi memastikan sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam industri sesuai dengan harapan masyarakat.
Terakhir, OJK juga terus mengimbau setiap platform agar meningkatkan kapasitas infrastruktur digital miliknya, seperti mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan maha data demi menjaga kualitas penyaluran pinjaman.
Sekadar informasi, berdasarkan rancangan OJK terkait revisi regulasi fintech P2P lending, beberapa aturan akan diperketat, antara lain penambahan modal dasar, kewajiban penyaluran pinjaman ke luar Jawa, ketentuan baru bagi pemegang saham, serta kewajiban penyaluran pinjaman kepada sektor produktif, terutama UMKM.
"Oleh sebab itu, kami juga memahami artinya setiap platform juga membutuhkan permodalan yang kuat," tuturnya.