Bisnis, JAKARTA — Kendati mendapat kritikan dari sejumlah pihak, pemerintah memastikan program subsidi kendaraan listrik tetap berjalan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pun mengungkapkan alasan pemerintah memberi subsidi mobil listrik.
Dalam keterangannya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menyebutkan bahwa pemberian insentif pajak kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan emisi karbon dengan target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Baca juga: Pasar Otomotif Melemah, Mobil Listrik Menguat
“Kalau kita berbicara tentang pengurangan emisi karbon, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, mendorong kehadiran kendaraan listrik dan kedua adalah melakukan dekarbonisasi listrik. Ini dua hal yang saling berkaitan,” ujarnya, dikutip Rabu (17/5/2023).
Untuk mendorong dekarbonisasi listrik, pemerintah sudah memiliki komitmen untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas 9,2 gigawatt (GW) sebelum 2030 dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT).
Dengan adanya pemberian insentif pajak yang lebih kecil, ujar Rachmat, diharapkan bisa mendorong jumlah kendaraan listrik di Indonesia mengingat harga mobil listrik yang ada saat ini masih lebih mahal dibandingkan dengan mobil konvensional.
Baca juga: Menjaga Asa Konversi Sepeda Motor Listrik Tetap Membara
Pada akhirnya, pengenaan pajak yang lebih kecil tersebut dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan konvensional. “Pemerintah tidak memberikan subsidi untuk mobil listrik, tapi memberikan pajak yang lebih rendah dibanding mobil konvensional. Tarif pajak yang diberikan lebih kecil agar masyarakat masih punya pilihan saat membeli kendaraan,” tuturnya.
Terlebih, penggunaan kendaraan listrik saat ini sudah menjadi tren dunia sehingga Indonesia perlu adaptif terhadap tren tersebut. Tujuannya, industri otomotif yang ada di Indonesia bisa bersaing dengan global.
“Bayangkan, kalau kita diam saja dan tidak mengikuti tren. Apa yang akan terjadi dengan industri otomotif di dalam negeri saat konsumen di dalam negeri ternyata menginginkan kendaraan listrik, pasar Indonesia bisa-bisa dipenuhi dengan produk impor,” ujarnya.
Baca juga: Penyebab Tersendatnya Investasi Hyundai di RI
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha seperti dikutip dari Antara, mengatakan pemerintah memang harus mengembangkan kendaraan listrik. “Kita harus menjadi pemain di industri ini dan menjadikan negara lain sebagai pasar potensial bagi produk otomotif dalam negeri,” katanya.
Menurut dia, Indonesia ke depannya bisa menjadi negara yang mandiri dalam mengembangkan kendaraan listrik, sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah gencar-gencarnya mengembangkan teknologi pembuatan baterai kendaraan listrik.
“Jika ini bisa kita kuasai teknologinya, kita bisa mandiri dalam industri ini, apalagi Indonesia punya bahan baku dalam pembuatan baterai kendaraan listrik,” ujar Satya.
Baca juga: Tantangan Berat Indonesia Pertahankan Cuan Batu Bara
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyebutkan bahwa pengembangan mobil listrik harus dilihat dari berbagai aspek seperti dampak berantai yang diciptakannya dan tidak hanya melihat faktor lingkungan semata.
“Indonesia punya nikel dan sumber daya alam lainnya, sehingga saya setuju jika kita terlibat dalam pengembangan kendaraan listrik karena akan memunculkan nilai tambah ekonomi bagi negara ini. Hanya saja, dibutuhkan kebijakan, perencanaan secara menyeluruh mulai dari lingkungan, pekerja, dan aspek ekonomi,” ujarnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan menilai pemberian subsidi bagi mobil listrik tidak tepat karena pemilik kendaraan listrik berasal dari kalangan mampu yang tidak perlu disubsidi.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemberian subsidi bagi mobil listrik tersebut juga bukan solusi untuk mengatasi polusi udara.
Baca juga: Menepis 'Tudingan' AS soal Dominasi China di Proyek 'Hijau' RI
Namun, Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko memastikan program subsidi kendaraan listrik tetap berjalan. “Jalan saja, wong itu kan program pemerintah. [Pemerintah] telah menyiapkan instrumen untuk pengembangan mobil listrik,” kata Moeldoko, Senin (15/5/2023).
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menggelontorkan insentif PPN terhadap produk mobil listrik dan bus listrik berbasis baterai. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 38/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu dan KBLBB Bus Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.
Baca juga: Sengat Kilat Subsidi Harga Mobil Listrik
Sejauh ini, penjualan mobil listrik di Indonesia yang meliputi jenis hibrida (HEV), Plug in Hybrid (PHEV), dan Battery Electric (BEV) terus meningkat, bahkan telah mencapai 6.112 unit sepanjang periode kuartal I/2023. Angka itu naik 748 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh line up baru yang langsung menjadi backbone pada penjualan mobil listrik di Tanah Air. Misalnya, Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev yang memiliki pangsa pasar terbesar pada penjualan BEV kuartal I/2023.
Tidak jauh berbeda, pada jenis mobil hybrid, hadir Toyota Innova Zenix yang memiliki market share terbesar.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kinerja penjualan mobil listrik murni atau BEV pada Januari—Maret 2023 berhasil mencetak 1.800 unit, dengan perincian Hyundai Ioniq 5 memimpin pasar BEV dengan 1.099 unit pada periode tersebut dengan pangsa 61 persen, diikuti raja mobil listrik murni sebelumnya yaitu Wuling Air ev sebanyak 539 unit.
Namun, bila mengacu data yang sama tahun lalu. Penjualan Wuling Air ev belum mencapai performa terbaiknya dengan penjualan rata-rata 1.500-an unit sejak diluncurkannya pada pertengahan tahun lalu. (Anshary Madya Sukma/Ni Luh Anggela)