Terungkap 2 Syarat Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061

Kedua syarat yang harus dipenuhi tersebut, yakni kewajiban membangun smelter konsentrat tembaga di Papua selain menambah kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Lukman Nur Hakim

20 Nov 2023 - 18.13
A-
A+
Terungkap 2 Syarat Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061

Progres konstruksi smelter konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Bisnis/Denis Riantiza Meilanova

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah dipastikan akan memperpanjang izin operasi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua yang akan berakhir pada 2041 hingga 20 tahun ke depan atau 2061.

Namun, perpanjangan kontrak Freeport hingga 2026 itu setidaknya harus memenuhi dua syarat agar dapat memperoleh izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi dari sebelumnya kontrak karya (KK).

Kedua syarat yang harus dipenuhi tersebut, yakni kewajiban membangun smelter konsentrat tembaga di Papua selain menambah kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Baca juga: Setelah Gresik, Freeport akan Bikin Smelter di Fakfak, Papua

Seperti yang diungkapkan VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati, pembangunan smelter di Papua menjadi salah salah satu kesepakatan dalam perpanjangan kontrak tambang Freeport. 

“Pembangunan smelter di Papua serta penambahan saham pemerintah 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK PTFI,” kata Katri kepada Bisnis, dikutip Minggu (19/11/2023).

Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia melalui PT Inalum Indonesia berhasil menguasai saham mayoritas PTFI sebesar 51,23 persen—yang ditandai dengan diserahkannya IUPK operasi produksi pada Juli 2018—perpanjangan izin setelah 2041 bisa dibilang menjadi penentu bagi Indonesia untuk bisa mengendalikan tambang Grasberg di Papua.

Seperti halnya proses mendapatkan perpanjangan izin masa operasi 2x10 tahun setelah berakhirnya KK pada 2021, untuk memperoleh perpanjangan izin operasi setelah 2041 juga akan melalui proses yang tidak jauh berbeda.

Baca juga: Jokowi Bertemu Chairman Freeport McMoRan di AS Bahas Saham PTFI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perpanjangan kontrak Freeport begitu saja alias secara cuma-Cuma, apalagi Freeport sudah memenuhi syarat yang diminta pemerintah terkait dengan pembuktian adanya cadangan mineral.


Hal itu pula, kata Arifin, yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk kembali memberikan perpanjangan izin operasi tambang Freeport di Papua. “Freeport itu 2061 [dapat diperpanjang] karena dia kan udah sekian puluh tahun dan dalam persyaratan ini kan ada cadangan, masa kita mau putusin, terus nyari [investor] lagi,” kata Arifin dikutip, Minggu (19/11/2023).

Menurut Arifin, cadangan sumber daya mineral yang berada bawah tanah masih bisa dimanfaatkan oleh Freeport. “Sekarang fokus di underground, tapi juga banyak tuh di bawah-bawah itu,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Arifin juga meminta Freeport untuk segera merealisasikan pembangunan smelter baru di Papua sebagai bagian komitmen perpanjangan kontrak selepas 2041. Namun, pembangunan smelter tersebut juga harus memperhitungkan kecukupan produksi bijih tembaga Freeport.

“Tentu saja kita harus ngitung ballance supply-nya, bijihnya cukup apa enggak. Kelebihan bijih dibawa ke kawasan industri di Fakfak,” kata Arifin.

Baca juga: Menilik Rencana ExxonMobil Mau Investasi Rp232 Triliun di RI

Untuk diketahui, pembahasan mengenai penambahan kepemilikan saham Indonesia sebagai syarat perpanjangan kontrak PTFI memang cukup intens dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

“Kita minta harus ada smelter satu di Papua. Kenapa? Itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia seperti dikutip dari Antara, Senin (3/7/2023).

Kendati belum bisa memastikan lokasi pasti dari pendirian smelter komoditas logam tersebut, Bahlil menyebut sejumlah daerah yang memungkinkan untuk pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan, seperti Fakfak di Papua Barat ataupun Timika di Papua Tengah.

Menurut Bahlil, penentuan lokasi itu akan ditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study/FS) yang saat ini masih dalam proses. “Nanti kita lihat FS-nya, FS-nya kan belum. Boleh di Timika, boleh di mana saja. Boleh di Fakfak. Tapi kita belum khususkan di mana,” ujarnya.

Baca juga: Etape Krusial Indonesia Jadi Pengendali Tambang Grasberg, Papua

Sebagai gambaran, Presiden Jokowi juga sudah memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport hingga 20 tahun selepas berakhirnya KK di tambang Grasberg, Papua pada 2041. Seiring dengan restu perpanjangan kontrak tersebut, pemerintah akan menambah kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 10% sehingga total saham Indonesia naik menjadi 61%. 


Saat ini, kepemilikan saham mayoritas PTFI dipegang oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51,2% dan sisanya digenggam Freeport McMoRan. Sementara itu, saham milik pemerintah itu tertuang dari kepemilikan 26,24% PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dan 25% PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Adapun, saham PT IPMM 100% dimiliki oleh MIND ID. Dengan demikian, untuk mengalihkan bagian saham ke BUMD Papua, MIND ID akan melepas sahamnya di PT IPMM sebesar 40%. “Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham di Freeport dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ujar Jokowi kepada Richard Adkerson, dikutip dari siaran pers, Selasa (14/11/2023).

Baca juga: 'Amunisi' Baru Transisi Energi dari Negeri Paman Sam untuk RI

Hal itu juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir yang mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara Presiden Jokowi bersama Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/11/2023), Freeport tampak menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter di lokasi lain di Indonesia, di antaranya di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

“Tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak, di Papua,” kata Erick.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.