Terungkap Alasan Revisi Aturan PLTS Atap Tak Kunjung Rampung

Salah satu poin penting dalam Permen 26/2001 itu adalah nilai transaksi ekspor listrik dari PLTS atap ke jaringan PLN telah ditingkatkan dari sebelumnya hanya 65 persen menjadi 100 persen atau 1:1. Namun, hal tersebut kemudian malah menjadi polemik karena dianggap mengakomodir kepentingan tertentu.

Ibeth Nurbaiti

19 Sep 2023 - 17.28
A-
A+
Terungkap Alasan Revisi Aturan PLTS Atap Tak Kunjung Rampung

Teknisi melakukan perawatan panel surya di Jakarta, Rabu (23/6/2021). Rencana pemerintah membatasi kapasitas maksimum pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap hanya sampai 15 persen dari daya terpasang berlangganan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih menjadi polemik. Bisnis/Suselo Jati

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sejumlah alasan yang menyebabkan revisi aturan tentang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap tak kunjung rampung.

Kendati wacana untuk merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, sempat mencuat sejak tahun lalu, nyatanya hingga kini masih belum tuntas.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya berharap agar penggunaan PLTS atap di masyarakat bisa terus meningkat, sejalan dengan diterbitkannya Permen ESDM 26/2021 sebagai revisi Permen ESDM 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Baca juga: Fakta tentang PLTS Terapung Cirata, Terbesar di Asia Tenggara

Terlebih, salah satu poin penting dalam Permen 26/2001 itu adalah nilai transaksi ekspor listrik dari PLTS atap ke jaringan PLN telah ditingkatkan dari sebelumnya hanya 65 persen menjadi 100 persen atau 1:1. Namun, hal tersebut kemudian malah menjadi polemik karena dianggap mengakomodir kepentingan tertentu.

Kalau menurut PLN, aturan main jual beli listrik tersebut bakal memberatkan perusahaan listrik pelat merah itu karena pendapatan perseroan berpotensi berkurang. Selain itu, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik juga dikhawatirkan akan naik.

Dengan adanya kewajiban kepada PLN untuk membeli energi listrik dari PLTS atap, selain menaikkan total biaya produksi atau pembelian energi listrik, juga akan meningkatkan BPP sekitar Rp7 per kWh. 

Kenaikan ini akan berdampak juga terhadap peningkatan subsidi listrik dari pemerintah. Seturut dengan itu, kondisi tersebut juga dinilai memberatkan PLN, mengingat saat ini sistem PLN mengalami kelebihan pasok. 

Baca juga: Para Konglomerat yang Ekspor Listrik Bersih ke Singapura

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan wacana revisi aturan PLTS atap karena Kementerian ESDM berencana membatasi kapasitas maksimum pemanfaatan PLTS atap hanya sampai 15 persen dari daya terpasang berlangganan dengan PLN.


Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebutkan bahwa saat ini berkas aturan tentang PLTS atap ini sedang dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham dan Presiden. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah menyangkut beban listrik PLN.

“Kami sekarang ada berapa pertanyaan yang sedang kami klarifikasi, tentunya dengan salah satu isunya apakah ini akan menambah beban pemerintah di PLN,” kata Dadan dalam konferensi pers IETD 2023 dikutip, Selasa (19/9/2023).

Dengan adanya ketentuan 100 persen ekspor listrik dari PLTS atap ke jaringan PLN yang disebut-sebut menambah berat beban PLN karena adanya kelebihan pasokan listrik yang tidak dapat tersalurkan, hal itu salah satunya menjadi pembahasan pemerintah.

Baca juga: Angin Segar dari China dan Wacana Larangan Ekspor Pasir Kuarsa

“Ini yang kami sedang memastikan penjelasan supaya lebih lengkap. Kami sedang mengklarifikasi perhitungan, ada dari kita dan dari yang lain, jadi mengklarifikasi angka tersebut,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian ESDM menetapkan kapasitas terpasang 3,6 gigawatt (GW) PLTS atap pada 2025 sebagai program strategis nasional demi mempercepat pencapaian target tersebut.

Namun, dengan rencana pembatasan pemanfaatan itu justru membuat pemasangan PLTS atap menjadi mahal sehingga tujuan masyarakat yang ingin berhemat dengan beralih ke energi surya tidak terpenuhi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menegaskan bahwa revisi Permen ESDM 26/2021 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang PLTS milik masyarakat. Tak hanya itu, revisi Permen tersebut diharapkan juga dapat mengakselerasi bauran energi dari panel surya rumahan sembari mendorong investasi yang lebih intensif pada sisi hulu hingga hilir industri terkait. 

Baca juga: Ambisi Kuat PLN Menghijaukan Pembangkit Listrik demi Tekan Emisi

“Jadi ini akan menambah cepat bauran dan mendorong permintaan PLTS atap sehingga mendorong juga industri pendukungnya untuk bisa bangun. Kalau ada permintaan, pasti ada industri yang mendukung,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).


Di sisi lain, Arifin mengatakan, kementeriannya turut memperhatikan kepentingan PLN dalam revisi Permen PLTS atap tersebut. Lewat revisi beleid itu, dia berharap agar arus kas dan operasional PLN tidak terdampak serius akibat pelonggaran pemasangan PLTS atap untuk masyarakat luas. 

“Intinya adalah keinginan masyarakat untuk bisa memasang dan juga meminimalisir dampaknya kepada PLN. Kalau itu ketemu titik temunya, kan banyak nih potensinya,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri paling besar masih bersumber dari tenaga surya dengan total potensi 208 GW.

Kemudian, disusul potensi EBT lainnya seperti hidro dengan potensi 75 GW, angin 60,6 GW, bioenergi dengan potensi 32,6 GW, dan panas bumi 23,9 GW, serta energi laut dengan potensi 17,9 GW.

Mengacu pada sumber potensi tersebut, tidak heran apabila pemerintah menggantungkan harapannya pada pengembangan pembangkit listrik tenaga surya untuk mencapai target bauran energi sekaligus menurunkan emisi karbon, salah satunya PLTS atap.

TANTANGAN

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan bahwa terdapat tiga tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempercepat transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju EBT.

Tantangan tersebut, mulai dari kelebihan kapasitas listrik, kemampuan PLN dalam proses pengadaan energi terbarukan, hingga pendanaan. “Kalau dari hitung-hitungan kami, harusnya energi terbarukan itu 3—4 GW per tahun kapasitas tambahannya, bahkan lebih tinggi lagi kalau mau. Tapi kondisi over capacity ini punya implikasi, kalau pembangkitnya ditambah tapi demand-nya tidak naik dengan cepat, maka akan memperparah persoalan over capacity,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: PLN Segera Terbitkan RUPTL Baru, Tidak Ada PLTU Batu Bara Anyar

Terlebih, imbuhnya, penambahan energi terbarukan juga sangat bergantung pada kemampuan PLN dalam proses pengadaan. Fabby menilai bahwa sejauh ini proses pengadaan masih harus lebih ditingkatkan, termasuk dalam mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang di luar dugaan.

“Sebagai contoh, PLTS Bali. Kalau saya tidak salah, targetnya 2024 harus sudah masuk, tapi ada kendala urusan pembebasan lahan, financing, kemudian harga panel surya yang sempat mahal, itu kan di luar dugaan,” kata Fabby.


Terkait dengan pendanaan, Fabby mengacu pada tarif rata-rata produksi listrik yang 70 persennya dihasilkan dari batu bara. Berdasarkan data Kementerian ESDM, biaya produksi listrik berkisar US$7—US$8 sen per kWh.

Untuk itu, lanjutnya, jika PLN ingin membeli energi terbarukan maka harus dipastikan bahwa tarifnya cukup kompetitif dengan batu bara. “Karena kalau tidak, tentu akan menaikkan biaya produksi listrik. Kalau naik biaya produksi listrik, tentu subsidi bertambah, kompensasi bertambah, lalu margin PLN turun. Jadi agak kompleks,” ujarnya.

Itu sebabnya, untuk mendapatkan harga energi terbarukan yang kompetitif dengan kondisi saat ini, perlu pendanaan yang berbunga rendah. “Low cost financing itu penting, untuk bisa mendapatkan misalnya harga [listrik dari] PLTS di bawah 5,5 sen dolar AS [per kWh], harga panas bumi yang tidak lebih dari 8 sen dolar AS, lalu harga hydro kira-kira 7 sen dolar AS. Kan selain proyeknya harus bagus, pembiayaan juga harus murah,” kata Fabby. (Lukman Nur Hakim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.