Tilang Uji Emisi Batal, Alternatif Lain Disiapkan

Kebijakan tilang uji emisi dibatalkan oleh Polda Metro Jaya sebagai upaya mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta. Kendati demikian, permasalahan polusi ini tetap perlu penanganan serius.

Rinaldi Azka

11 Sep 2023 - 20.12
A-
A+
Tilang Uji Emisi Batal, Alternatif Lain Disiapkan

Ilustrasi emisi karbon./BISNIS

Bisnis, JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan kebijakan sanksi tilang untuk kendaraan yang tak lolos uji emisi sudah tidak berlaku.

Hal itu disampaikan langsung oleh Irwasda Polda Metro Jaya sekaligus Kepala Satgas Pengendalian Polusi Udara Kombes Nurcholis.

"Iya untuk ke depan tidak ditilang," kata Nurcholis kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Dia menyebut alasan dihilangkannya kebijakan ini karena dinilai tidak efektif. Namun demikian, sebagai ganti uji tilang, maka masyarakat hanya diimbau melakukan servis.

"Ternyata penilangan tidak efektif, maka setelah ada Satgas yang tidak lulus uji diimbau untuk diservis, dan kami berusaha komunikasi dengan dealer untuk membantu servis," tambahnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya resmi menerapkan tilang uji emisi yang berlaku mulai 1 September 2023.

Uji tilang ini diharapkan dapat mengikis emisi karbon (polusi udara) yang dikeluarkan oleh kendaraan baik mobil atau motor. Oleh sebab itu, pencemaran udara khususnya di wilayah DKI Jakarta dapat dikurangi.

Adapun, sanksi yang diberikan dalam tilang uji emisi tersebut mengacu pada pasal 25 atas pelanggaran ambang batas uji emisi, dimana untuk sepeda motor dikenakan sanksi denda sebesar Rp250.000, sementara untuk mobil sesuai dengan pasal 26 sebesar Rp500.000.


Respons Pj Gubernur

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Polda Metro Jaya akan mencari alternatif lain untuk menindak kendaraan yang belum lulus uji emisi.

“Ya nanti kita akan diskusi. Kan intinya uji emisi itu para agen tunggal pemegang merek [ATPM] sudah melakukan uji emisi, seperti Astra gratis sampai Desember,” ujar Heru di Gedung DPRD DKI, Senin (11/9/2023).

Heru juga menjelaskan bahwa sanksi tilang di lapangan memerlukan banyak tenaga dan waktu. Sehingga nantinya akan dicari kebijakan yang lebih efisien lagi untuk kendaraan yang belum lulus uji emisi. 

“Memang kalau tilang di lapangan perlu tenaga dan waktu, ya kita cari yang efisien aja,” jelasnya.

Sebelumnya, Heru sempat mengaku dirinya baru mengetahui rencana Polda Metro Jaya yang akan menghentikan tilang uji emisi. Padahal, kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menekan polusi udara. 

Baca Juga : 

“Ya ngikut aja. Terserah teman-teman polisi tahu kebijakannya,” jelasnya.

Seperti diketahui, tilang uji emisi terhadap kendaraan roda dua dan roda empat termasuk kendaraan dinas kepolisian mulai diberlakukan pada Jumat (1/9/2023). Tilang uji emisi itu dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 

"Sebelum menertibkan masyarakat, petugas harus memastikan kendaraannya juga diuji emisi," kata Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan saat ditemui di Gedung Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).

Dikatakan, penerapan sanksi tilang terhadap kendaraan bermotor juga telah dilakukan serentak di lima lokasi di wilayah DKI Jakarta, yakni: di Jalan Pemuda (Jakarta Timur), di Jalan RE Martadinata (Jakarta Utara), di Taman Anggrek (Jakarta Barat), di Terminal Blok M (Jakarta Selatan) dan di Jalan Industri Kemayoran (Jakarta Pusat).

"Secara serentak melakukan kegiatan pengujian emisi di wilayah DKI, ada 5 titik dan masyarakat saya rasa sudah mengetahui bahwa hari ini sudah berlaku pengenaan sanksi tilang," katanya. 

Baca Juga : Salah Siapa Pekatnya Kabut di Ibu Kota? 

Kambing Hitam

Pengamat Kebijakan Publik  Bambang Harjo Soekartono menyesalkan pemerintah yang cenderung  menjadikan  emisi gas buang kendaraan sebagai kambing hitam penyebab polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Dia juga menilai rencana kebijakan uji emisi kendaraan yang menjadi syarat perpanjangan STNK dan akan diberlakukan denda yang diwacanakan pemerintah hanya semakin menyusahkan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus kepada upaya dan langkah-langkah untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan pencegahan guna mengatasi masalah polusi udara di Tanah Air.

Dia menjelaskan seharusnya Kementerian LHK mengambil bertanggung jawab penuh atas pencemaran udara di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Selain itu, turut menyelesaikanterbakarnya hutan di Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Barat, Selatan, Jawa Barat, Tengah, Timur dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, termasuk Papua.

"Sejauh ini berdasarkan data BMKG, jumlah titik hotspot kebakaran sudah mencapai diatas 5.000 titik api sampai dengan hari ini. Dan titik kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera terparah lah yang membawa asap kebakaran hutan tersebut ke pesisir pulau Jawa termasuk Jabodetabek akibat angin berhembus dari barat ke timur agak ke selatan sesuai dengan informasi BMKG,” kata BHS.

Baca Juga : Profesionalitas KPU Diuji, Salah Input DCS Hingga Eks Koruptor 

Dia menegaskan Kementerian LHK seharusnya sudah sangat paham siklus asap tahunan karena sudah berkali-kali terjadi kebakaran hutan di tahun-tahun sebelumnya yang selalu membawa dampak polusi udara diatas ambang batas di Jabodetabek selalu menjadi perhatian publik.

Kemudian, ketika memasuki musim penghujan yang biasanya pada September, permasalahan kebakaran hutan dan polusi pun menghilang.

Menurut dia, sebagaimana pada 2015, 2017 dan 2019, kebakaran hutan selalu selalu terjadi pada bulan Juli-Agustus akibat kemarau yang dimulai bulan Mei-Juni. Kebakaran hutan  selalu mengakibatkan pencemaran udara di wilayah Jabodetabek, Semarang dan Surabaya. 

"Ini, bukannya ditangani, malah selalu menyalahkan dan menyudutkan masyarakat mulai dari emisi gas buang, asap industri yang berlebihan dan lain lain," katanya. 

Kementerian LHK lanjutnya, sebaiknya fokus kepada pemadaman kebakaran hutan sesuai tupoksinya karena LHK sudah dibekali  peralatan seperti helikopter dan pesawat untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan serta anggaran yang sangat besar.(Anshory Madya Sukma, Nabil Syarifudin Al Faruq)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.