Top 5 News: Konflik PLN dengan Mitsui hingga Geliat Rumah Tapak Tersulut Insentif

Berita tentang kronologi konflik PLN dan Mitsui soal divestasi Paiton Energy menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Kamis (29/2/2024).

Redaksi

29 Feb 2024 - 07.45
A-
A+
Top 5 News: Konflik PLN dengan Mitsui hingga Geliat Rumah Tapak Tersulut Insentif

Ilustrasi Top 5 Bisnisindonesia.id

Bisnis, JAKARTA — Konflik yang terjadi antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Mitsui & Co Ltd. terkait dengan kepastian pelepasan (divestasi) saham Paiton Energy memasuki babak baru. Mitsui berencana menempuh jalan arbitrase untuk persoalan divestasi tersebut.

Berita tentang kronologi konflik PLN dan Mitsui soal divestasi Paiton Energy menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Kamis (29/2/2024). 

Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id

Berikut ini highlight Top 5 News Bisnisindonesia.id hari ini:

1. Kronologi Konflik PLN dan Mitsui soal Divestasi Paiton Energy

Adapun, kronologi konflik PLN dan Mitsui soal divestasi Paiton 3 itu bermula dari rencana Mitsui sejak 3 tahun lalu untuk hengkang dari bisnis pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia.

Niat Mitsui untuk melepas bisnis pembangkit batu bara di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengemuka sejak 2020. Hal ini karena perusahaan asal Jepang itu ingin beralih ke gas untuk membantu mencapai target nol emisi pada 2050.

Menyusul rencana tersebut, muncul kabar bahwa PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan PT Toba Bara Sejahtra Tbk. (TOBA) akan berkongsi untuk mengambil alih kepemilikan Mitsui di Paiton Energy yang sebesar 45,5%. Kala itu, Adaro tak membantah tengah melakukan kajian terhadap rencana akuisisi saham Paiton Energy.

Paiton Energy merupakan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) yang memiliki dan mengoperasikan PLTU batu bara di Indonesia dengan total kapasitas 2.045 megawatt (MW). Pembangkit yang dioperasikan oleh Paiton Energy di Probolinggo, Jawa Timur, yakni PLTU Paiton Unit 7—8 dengan kapasitas 2 x 615 megawatt (MW) dan Paiton Unit 3 dengan kapasitas 815 MW.

Namun, selang 8 bulan, Mitsui memutuskan untuk menjual saham mayoritasnya di Paiton Energy kepada RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. atau RHIS, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan energi asal Thailand, RATCH Group Public Company Limited.

Mitsui menandatangani perjanjian jual beli dengan RHIS pada 22 Juni 2021, di mana Mitsui akan menjual seluruh sahamnya di Paiton Energy yang sebesar 45,5%. Selain itu, Mitsui juga sepakat untuk menjual 45,5% saham di Minejesa Capital B.V. dan 65% saham di IPM Asia Pte. Ltd. kepada RHIS. Keduanya merupakan entitas yang terkait dengan proyek Paiton.


2. Adu Kinerja Laba Bank Kelas Menengah Atas di 2023

Bank kelas kedua atau Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) III hampir seluruhnya telah melaporkan kinerja keuangan mereka pada tahun buku 2023. Lantas, di antara KBMI III, bank mana yang paling cuan?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan laporan kinerja keuangan industri perbankan untuk periode akhir tahun 2023. Hasilnya, kinerja industri ini secara umum menunjukkan pertumbuhan yang sehat.

OJK mencatat total laba industri perbankan nasional mencapai Rp243,3 triliun sepanjang 2023 lalu, melesat 20,57% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Jika dikelompokkan berdasarkan KBMI, maka kontributor laba terbesar masih berasal dari empat bank KBMI IV, yakni Rp173,5 triliun, naik 21,05% YoY.

Meskipun demikian, kinerja bank kelas menengah juga sejatinya tidak kalah baiknya. Bank-bank kelas menengah atas yang tergabung dalam KBMI III, yakni bank-bank dengan modal inti antara Rp14 triliun hingga Rp70 triliun, mencetak total laba Rp38,7 triliun sepanjang 2023, tumbuh 12,44% YoY.

Namun, berbeda dibanding KBMI IV yang tiap banknya kompak mencetak pertumbuhan laba bersih hingga menyentuh rekor baru, bank-bank di KBMI III tidak semuanya bernasib sama. Beberapa bank sukses mencetak pertumbuhan laba, tetapi ada pula yang harus puas dengan penurunan kinerja.

Salah satu bank dari KBMI III yang baru saja menerbitkan laporan keuangan yang positif yakni PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII). Perseroan melaporkan laba bersih senilai Rp1,74 triliun sepanjang 2023, tumbuh 18,51% secara tahunan (year-on-year/ YoY) dibanding Rp1,47 triliun pada 2022.


3. Sebab-sebab Pasar Mobil Listrik Dunia 2024 Diproyeksi Tumbuh Melambat

Setelah merealisasikan pertumbuhan yang lebih tinggi dari perkiraan pada 2023, laju penjualan mobil listrik dunia pada 2024 diproyeksikan mengalami perlambatan. Apa saja faktor penyebabnya?

Sepanjang tahun lalu, mengutip data SNE Research, penjualan mobil listrik di seluruh dunia mencapai lebih dari 14,06 juta unit, meningkat 33,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 10,54 juta unit.

Setrum mobil listrik juga menguat di semua wilayah pasar. Di China, penjualan mobil listrik meningkat 35% menjadi 8.413 unit. Peningkatan penjualan yang signifikan membuat China semakin mendominasi pangsa pasar dunia. Lebih dari 59% mobil listrik dunia terjual di Negeri Panda.

Di Eropa, pasar mobil listrik mengembang 18% menjadi lebih dari 3,12 juta unit. Sementara Pasar Amerika Utara mencatatkan pertumbuhan yang melejit 49% menjadi lebih dari 1,66 juta unit. Pasar Asia non-China juga mencatatkan laju kencang 48% menjadi 673.000 unit.

Secara keseluruhan, pertumbuhan pasar mobil listrik 2023 lebih kencang dari laju pada tahun sebelumnya, yang hanya di kisaran 30,6%.

Pencapaian sepanjang 2023 juga lebih tinggi 300.000 unit dari angka perkiraan sebelumnya, yang dibuat pada semester kedua 2023. Semula, penjualan mobil listrik diproyeksikan hanya akan mencapai kisaran 13,77 juta unit.

Setelah pertumbuhan pasar melebih ekspektasi, pasar mobil listrik dunia tahun ini justru diproyeksikan mengalami perlambatan. Pada 2024, penjualan mobil listrik diperkirakan hanya mencapai 16,75 juta unit, bertumbuhan agak melambat ke kisaran 19,1%.


4. Kala Beban Negara Kian Berat Terimpit Harga Gas Murah Industri

Polemik penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) kian menjadi pelik tatkala penerimaan negara terus tergerus akibat kebijakan yang sejatinya menjadi tenaga ekstra bagi sektor manufaktur nasional untuk meningkatkan utilitas produksinya.

Ditambah lagi, rendahnya realisasi serapan gas harga khusus yang dipatok US$6 per million British thermal units (MMBtu) bagi sebagian sektor industri tersebut juga masih menjadi persoalan yang belum jua terpecahkan.

Di satu sisi, alokasi gas harga khusus yang tidak terserap itu disebut-sebut karena belum optimalnya serapan dari industri penerima manfaat kebijakan tersebut, tetapi di sisi lain suplai dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN juga dinilai masih belum merata. 

Pada saat bersamaan, potensi penerimaan bagian negara yang hilang dari kebijakan HGBT tersebut juga kian besar. Sepanjang 2023, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terjadi penurunan penerimaan negara mencapai lebih dari US$1 miliar atau minimal sekitar Rp15,67 triliun (asumsi kurs Rp15.667 per dolar AS).

Padahal, pada 2 tahun sebelumnya negara juga merugi akibat kebijakan tersebut. Penerimaan negara yang hilang dari kebijakan HGBT selama 2021—2022 mencapai Rp29,39 triliun, dengan rata-rata sebesar 46,81 persen pada periode 2022 dan 2021.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setidaknya mencatat bahwa realisasi penyaluran gas HGBT harian tidak pernah mencapai target. Hingga akhir 2022, realisasi penyaluran gas HGBT harian hanya mencapai 1.019,92 billion british thermal unit per day (BBtud) atau 81,38 persen dari alokasi yang ditetapkan 1.253,81 BBtud.

Realisasi penyaluran gas HGBT tersebut sepanjang 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan 2021 dengan torehan penyaluran harian sempat mencapai 1.080,38 BBtud atau 87,06 persen dari alokasi yang ditetapkan sebesar 1.241,01 BBtud saat itu.

Wajar, jika akhirnya Kementerian ESDM belum dapat memastikan ihwal kelanjutan kebijakan HGBT untuk industri penerima selepas 2024. Tak hanya itu, menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Kementerian ESDM juga perlu melakukan evaluasi lanjutan soal usulan perluasan program HGBT untuk diberikan ke semua sektor industri.


5. Pasar Rumah Tapak Makin Bergeliat Tersulut Insentif PPN DTP

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) yang diberikan pemerintah sejak November 2023 hingga nanti Desember 2024 rupanya mampu mengangkat pasar properti rumah tapak.

Hal ini merujuk penjualan properti residensial pada tiga bulan terakhir di tahun 2023 mengalami laju peningkatan. Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, penjualan properti residensial pada kuartal IV tahun 2023 tercatat meningkat 3,37% (year-on-year/YoY), membaik signifikan dari kuartal sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,59% (YoY).

Peningkatan penjualan properti pada kuartal IV tahun 2023 terjadi pada seluruh tipe rumah, terutama tipe menengah sebesar 6,29%, YoY, dan tipe besar 19,93% YoY. Sementara untuk rumah tipe kecil tercatat lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya meski masih berada dalam zona kontraksi 1,60% (YoY).

Untuk diketahui, Pemerintah memberikan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah atau rusun baru non subsidi hingga seharga Rp5 miliar. Meskipun penerima insentif PPN DTP untuk pembelian rumah hingga Rp5 miliar, namun stimulus bebas PPN yang berikan tetap sebatas Rp2 miliar. 

Artinya, apabila membeli rumah dengan harga Rp2 miliar, maka PPN 100% ditanggung oleh pemerintah. Namun jika membeli rumah dengan harga Rp5 miliar, maka pemerintah tetap memberikan insentif PPN namun dengan batas Rp2 miliar saja sehingga konsumen hanya membayar PPN sebesar 11% untuk sebesar Rp3 miliar. 

PPN DTP diberlakukan 100% untuk periode November 2023 hingga Juni 2024. Selanjutnya, mulai Juli 2024 hingga Desember 2024, PPN DTP yang diberikan adalah sebesar 50%. 

Insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah ini rupanya memberikan bonus bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada pengembang sebelum berlakunya PMK ini dapat diberikan insentif PPN DTP dengan ketentuan dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada pengembang mulai dari tanggal 1 September 2023. Namun, PPN DTP hanya diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian insentif.

Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Yunus Karim menuturkan rumah tapak masih menjadi primadona pasar residensial di Indonesia. Permintaan pasar terhadap rumah tapak pada kuartal keempat 2023 terbilang cukup sehat. 

Terlebih, pemerintah cukup aktif memberikan insentif berupa PPN DTP pada November 2023 lalu sehingga berdampak pada pertumbuhan permintaan pada semester kedua tahun 2023. Hal itu menjadi angin segar bagi para pengembang dalam menjual unit rumah tapaknya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.