TPID Jangan Kendur!

Berdasarkan perbandingan inflasi kota-kota di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatra dengan nasional pada Januari 2023, dari 40 kota, ada 24 kota yang inflasinya di atas nasional. Sedangkan pada Desember 2022, ada 25 kota yang inflasinya di atas nasional.

Redaksi

2 Feb 2023 - 08.30
A-
A+
TPID Jangan Kendur!

Pengendalian inflasi ini sejatinya juga telah digaungkan secara nasional sejak 17 tahun silam, yaitu pada 2005. - Foto Bisnis.com

Bisnis, JAKARTA - Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, akhirnya menyampaikan penghargaan yang tinggi atas penanganan inflasi di daerah pada Desember 2022.

Padahal ketika itu, terjadi penyesuaian harga BBM, kenaikan harga pangan, dan kelangkaan minyak goreng. Namun, tingkat inflasi 2022 ternyata lebih rendah dibandingkan dengan 2013 dan 2014, yang dipicu kenaikan harga BBM.

Kondisi itu kontras dengan bulan sebelumnya, pada November 2022, di mana sebanyak 53 kabupaten/kota atau sekitar 10% dari total kabupaten/kota di Tanah Air memperoleh rapor merah dari Kementerian Dalam Negeri karena dianggap belum maksimal melakukan upaya pengendalian inflasi.

Pengendalian inflasi ini menjadi perhatian ketika Rapat Koordinasi Terbatas Pengendalian Inflasi pada awal September mencatat bahwa secara spasial, pada Agustus terdapat 66 kabupaten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional, menurun dari Juli yang tercatat 69 kabupaten/kota. Sementara itu masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional.

Sebagai catatan, pada November 2022, inflasi nasional tercatat sebesar 5,42% (year-on-year/YoY), melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,71%. Selanjutnya, pada Desember, inflasi terus melambat menjadi 5,51%. Adapun, pada Januari 2023, laju inflasi nasional tercatat 5,28%.

Mengacu pada data BPS mengenai perbandingan inflasi kota-kota di Pulau Sumatra dengan nasional (Januari 2023), dari 24 kota, sebanyak 19 kota memiliki laju inflasi di atas nasional. Kondisi yang sama juga terjadi pada bulan sebelumnya, yaitu Desember 2022. Artinya, pada Desember 2022—Januari 2023, laju inflasi mayoritas kota-kota di Pulau Sumatra berada di atas laju inflasi nasional.

Sementara itu, berdasarkan perbandingan inflasi kota-kota di Pulau Jawa dengan nasional, dari 26 kota, ada 21 kota yang mencatatkan inflasi di atas laju inflasi nasional pada Januari 2023. Adapun, pada Desember 2023, ada 19 kota yang mencatatkan laju inflasi di atas nasional.

Selanjutnya, berdasarkan perbandingan inflasi kota-kota di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatra dengan nasional pada Januari 2023, dari 40 kota, ada 24 kota yang inflasinya di atas nasional. Sedangkan pada Desember 2022, ada 25 kota yang inflasinya di atas nasional.

Melihat data-data tersebut, kontribusi inflasi daerah terhadap inflasi nasional jelas masih cukup besar.

Untuk itu, Harian ini dapat memahami dan memaklumi kekhawatiran pemerintah mengenai laju inflasi nasional meskipun trennya terus turun. Pasalnya, dunia tengah dilanda tren inflasi tinggi akibat fluktuasi harga energi maupun harga pangan. Artinya perekonomian global diambang bayang-bayang perlambatan ekonomi atau resesi.

Di tengah kondisi global yang tidak menentu tersebut, tentunya upaya-upaya antisipatif di dalam negeri akan terus digiatkan, termasuk pengendalian inflasi.

Pengendalian inflasi ini sejatinya juga telah digaungkan secara nasional sejak 17 tahun silam, yaitu pada 2005 ketika tim pengendalian inflasi (TPI) di tingkat pusat mulai dibentuk. Kemudian pada 2008 mulailah dibentuk tim pengendalian inflasi di level daerah (TPID).

Kala itu, respons daerah untuk membentuk tim pengendalian inflasi ini sangat lambat. Meski diperkenalkan sudah sejak 2008, hingga 2013 baru 96 daerah yang membentuknya. Baru setelah keluar Instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, jumlah TPID melonjak pesat menjadi 328, yang terdiri dari 34 provinsi, 80 kota, dan 214 kabupaten (per 8 September 2014).

Tim pengendalian inflasi ini merupakan sinergi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal. Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan kebijakan makro. Namun, sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia, tetapi juga berasal dari sisi penawaran, yakni berkaitan dengan produksi dan distribusi barang.

Jadi, meskipun data inflasi terkini menguatkan optimisme pemerintah dan bank sentral soal pemulihan ekonomi nasional, kewaspadaan tetaplah harus dijaga, terutama dalam ekonomi dunia yang tengah fragile.

Harian ini berharap 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi berkomitmen penuh terhadap upaya pengendalian inflasi agar Indonesia dapat terhindar dari ancaman resesi pada 2023. TPID tak boleh kendur! (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Fatkhul Maskur

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.