Transformasi Digital Pengadaan Barang & Jasa Lewat Toko Daring

Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mendorong peningkatan transaksi pada platform belanja Toko Daring dalam pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga.

Yanita Petriella

8 Mar 2023 - 02.05
A-
A+
Transformasi Digital Pengadaan Barang & Jasa Lewat Toko Daring

Tim Mbizmarket bersama dengan Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Yulianto Prihandoyo. /istimewa

Bisnis, JAKARTA – Dalam rangka mendukung program Bangga Buatan Indonesia (BBI), pemerintah memberikan akses prioritas belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan platform belanja Toko Daring sebagai media atau sarana proses purchasing produk barang dan jasa yang dibutuhkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Toko Daring turut mendukung program digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah sekaligus memberikan akses penjualan produk Usaha Mikro/ Kecil tidak terbatas pada pembelian privat namun juga pada sektor yang lebih luas, yakni pasar pemerintah.

Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mendorong peningkatan transaksi pada platform belanja Toko Daring dalam pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga.

Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Yulianto Prihandoyo mengatakan platform Toko Daring merupakan langkah pemerintah dalam mendigitalkan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus memberi akses kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk menyasar pembeli selain ritel.

LKPP berharap pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan aktif memanfaatkan layanan purchasing yang telah disediakan oleh mitra Toko Daring dengan tetap memperhatikan etika pengadaan barang/ jasa pemerintah.

“Misi kami adalah ingin mendigitalisasikan proses pengadaan yang selama ini barangkali masih konvensional, atau  manual. Digital sendiri lebih mature karena detailnya bisa kita tracing  atau lacak. Prinsipnya kami memang diminta oleh pak presiden, untuk persisnya adalah menggerakan atau memastikan bagaimana belanja pemerintah ini bisa diarahkan lebih banyak untuk produk-produk dalam negeri maupun produk UMKM,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (7/3/2023)

Saat ini, tercatat lebih dari 50 mitra marketplace Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan nilai akumulasi transaksi sebesar Rp2,1 Triliun yang bersumber dari alokasi APBN maupun APBD. 

Baca Juga: Tren Belanja Pengadaan Barang Pemerintah Via Marketplace Naik

Dengan bertransaksi di Toko Daring, data transaksi akan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna layanan Toko Daring dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak. Bendahara tidak perlu lagi memungut pajak dan membuat SPT (Surat Pemberitahuan), dan invoice yang diterbitkan oleh PPMSE dipersamakan sebagai faktur pajak. 

Keuntungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Barang dan Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah juga dinikmati oleh penyedia karena mereka tidak lagi  perlu membuat faktur pajak, serta nilai potong PPh menjadi lebih rendah yaitu 0,5 persen, dari yang sebelumnya dikenakan 1,5 persen untuk barang dan 2 persen untuk jasa. 

Sementara Mbizmarket yang bekerjasama dengan LKPP membantu memfasilitasi untuk memungut pajak, baik PPh maupun PPN. Oleh karena itu, keuntungan ketika belanja di Toko Daring adalah kewajiban pemungutan pajak dipindahkan dari instansi pemerintah ke marketplace.

Direktur Operasional sekaligus Co-Founder Mbiz, Ryn M.R Hermawan menuturkan bahwa Mbizmarket kini telah bekerja sama dengan 31 pemerintah daerah, termasuk di dalamnya 162 kabupaten dan kota di tanah air.   

Mbizmarket terus melakukan inovasi untuk mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa. Per Februari 2023, Mbizmarket  telah memiliki fitur Produk Dalam Negeri (PDN)  yang dapat mempermudah setiap pembeli untuk bertransaksi dengan memilih produk-produk yang telah memiliki informasi PDN dan TKDN di platform Mbizmarket. 

“Fitur tersebut juga mempermudah para penyedia dalam memberikan informasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri yang ada pada produk yang ditayangkan,” ucapnya. 

Mbizmarket  juga sudah terkoneksi dengan sistem pembayaran digital baik peer to peer lending (P2P), perbankan dan multifinance maupun payment gateway.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.