Tren Belanja Pengadaan Barang Pemerintah via Marketplace Naik

Tren pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat marketplace online atau toko daring semakin meningkat. Pemerintah memang mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk belanja barang dan jasa agar lebih transparan.

Yanita Petriella

2 Jan 2023 - 18.20
A-
A+
Tren Belanja Pengadaan Barang Pemerintah via Marketplace Naik

Ilustrasi ecommerce. /istimewa

Bisnis, JAKARTA – Tren pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui marketplace online atau toko daring semakin meningkat. Pemerintah memang mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk belanja barang dan jasa agar lebih transparan.
  
Data dari Mbizmarket, marketplace yang merupakan mitra toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), mencatat, hingga Desember 2022, ada 31 provinsi dan 162 kabupaten-kota di Indonesia yang sudah memanfaatkan digitalisasi untuk belanja barang dan jasa.

Co-Founder dan COO Mbizmarket Ryn Hermawan mengatakan pemanfaatan platform Mbizmarket yang merupakan mitra Toko Daring LKPP, akan memudahkan biro pengadaan barang/Jasa dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/Jasa secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang/jasa.  

“Selain itu, hal tersebut akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, sehingga membantu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/1/2023). 

Kendati demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Mbizmarket dalam kiprahnya membantu pemda dan UMKM dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses perekrutan dan pendampingan pendaftaran penyedia UMKM hingga mereka mampu menayangkan dan memasarkan produk barang dan jasa secara online

Tantangan lainnya, kerena banyak penyedia yang lokasinya di pelosok sehingga diperlukan jerih dan upaya lebih ekstra untuk bepergian hingga ke pedalaman daerah. Ini dilakukan karena bimbingan teknis secara online muskil dilakukan karena preferensi lokal untuk pendampingan secara luring.

Selain itu, banyak penyedia barang dan jasa UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi lokapasar. Walaupun begitu, transaksi pengadaan pemerintah daerah melalui mitra Toko Daring LKPP, melalui Mbizmarket khususnya, tetap menunjukkan tren perkembangan dan peningkatan yang luar biasa.

Beberapa pemda disebutnya menunjukkan komitmen yang luar biasa dan sangat konsisten dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis, termasuk bagaimana bertransaksi melalui toko daring secara internal ke organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga: Business Matching II Pengadaan Barang Pemerintah Rp96,2 triliun


Pemda juga berkontribusi penting dalam sosialisasi ke pihak eksternal dan para penyedia lokal UMKM untuk turut mendukung Program UMKM Go Digital guna mengejar target realisasi belanja pengadaan pemerintah agar dapat mencapai 40 persen melalui UMKM.

Kami harus akui dan apresiasi pemanfaatan Toko Daring yang didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di banyak daerah telah baik pelaksanaanya.  Harapannya dengan kerja sama yang telah terjalin dengan pemerintah daerah ini, bisa semakin mendorong percepatan pengadaan digital dan realisasi penyerapan anggaran melalui lokapasar, katanya.   

Sementara itu, berdasarkan dasbor Toko Daring LKPP, hingga 23 Desember 2022, tercatat beberapa pemerintah daerah berikut yang membukukan transaksi pengadaan secara digital  melalui Mbizmarket yang pertumbuhan transaksinya luar biasa.

Transaksi pengadaaan Pemerintah Kabupaten Jepara pun tercatat mencapai Rp32,01 miliar, Pemerintah Kota Malang Rp32,44 miliar, Pemerintah Kota Kediri Rp28,29 miliar, Pemerintah Kota Palangkaraya Rp9,8 miliar, Pemerintah Kota Bekasi Rp16,81 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Tabalong Rp6,60 miliar.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Hasannudin Hermawan menuturkan sesuai arahan pimpinan daerah, pihaknya diwajibkan agar dapat mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke usaha mikro kecil. 

Kebijakan lainnya, bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Jepara memusatkan pengelolaan pengadaan, khususnya pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sehingga informasi kebijakan dan arahan yang harus dilaksanakan pengelola pengadaan menjadi satu atap, satu pintu, dan bisa langsung dieksekusi proses belanjanya. 

Kedua hal tersebutlah yang menjadi latar belakang mengapa proses dan nilai belanja kami, utamanya di Toko Daring menjadi maksimal, dan Alhamdulillah bisa melebihi nilai belanja kabupaten/ kota lainnya se-Indonesia,” tutur Hasannudin. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.