Tumpang Tindih Aturan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan RI

Pemerintah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan pada tahun ini. Namun dalam prakteknya, diduga sejumlah aturan ditabrak oleh pemerintah.

Rayful Mudassir

23 Mar 2022 - 18.25
A-
A+
Tumpang Tindih Aturan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan RI

Bisnis, JAKARTA - Langkah pemerintah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan berbuntut panjang. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mempertanyakan alasan pemerintah dalam mencabut izin usaha tersebut.  

Pemerintah memutuskan untuk mencabut 2.078 izin usaha pertambangan sejak awal tahun. Perusahaan itu disebut melanggar sejumlah ketentuan. Mulai dari tidak memanfaatkan izin yang diberikan pemerintah, tidak menjalankan operasi sesuai izin hingga menjual izin usaha kepada pihak lain. 

Dari total izin usaha yang dicabut, sekitar 1.776 izin di antaranya merupakan pertambangan mineral. Sebagian tercatat sebagai izin usaha pertambangan nikel. Sementara 302 pertambangan lainnya merupakan perusahaan batu bara. 

Setelah izin dicabut, pengelolaan usaha tambang tersebut menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan dialihkan kepada kelompok pengusaha atau perusahaan yang lebih kredibel. Termasuk dialihkan kepada masyarakat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir
Jelajahi peluang bisnis terpercaya dengan berlangganan
Temukan keleluasaan dan keuntungan maksimal dengan pilihan paket berlangganan eksklusif ini
BERLANGGANAN SEKARANG
Tidak Memerlukan Komitmen, Batalkan Kapan Saja
Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.