Tumpulnya Pisau Hukum Tindak Pidana Cukai

Pemerintah malah mengeluarkan kebijakan kontraproduktif di bidang perpajakan dengan penghentian tindak pidana cukai.

Tegar Arief Fadly

28 Nov 2023 - 11.57
A-
A+
Tumpulnya Pisau Hukum Tindak Pidana Cukai

Petugas Ditjen Bea Cukai Kemenkeu mengecek barang ilegal yang masuk ke Indonesia./Dok. Bea Cukai

Bisnis, JAKARTA - Di tengah maraknya peredaran barang ilegal, pemerintah justru menelurkan kebijakan yang kontraproduktif di bidang perpajakan, yakni penghentian tindak pidana cukai. Meski mempertimbangkan aspek penerimaan negara, ketentuan ini dinilai merugikan dan tak memberikan efek jera.

Di tengah maraknya peredaran barang ilegal, pemerintah justru menelurkan kebijakan yang kontraproduktif di bidang perpajakan, yakni penghentian tindak pidana cukai. Meski mempertimbangkan aspek penerimaan negara, ketentuan ini dinilai merugikan dan tak memberikan efek jera.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 54/2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai yang diundangkan pada 22 November 2023.

Sikap lunak negara terlihat amat jelas dalam beleid turunan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) itu, tepatnya pada Pasal 2.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan Login Di Sini

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.