UMP 2022 Mesti Perhitungkan Iklim Usaha Baru Bangkit

UMP adalah tanggung jawab bersama yang harus seimbang antara kemampuan pelaku usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja setiap tahun.

Akhirul Anwar & Muhammad Faisal Nur Ikhsan

1 Nov 2021 - 10.13
A-
A+
UMP 2022 Mesti Perhitungkan Iklim Usaha Baru Bangkit

Ilustrasi upah minimum/Istimewa

Bisnis, JAKARTA — Besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang mulai dibahas oleh dewan pengupahan dalam waktu dekat diharapkan membangun iklim usaha tetap kondusif.

Usulan kenaikan besaran upah minimum dari kalangan buruh berkisar 7%—10% dinilai tidak elok di tengah kondisi ekonomi yang baru saja merangkak.

Di sisi lain, tidak ada yang bisa memastikan perekonomian tahun depan membaik karena situasi pandemi Covid-19 sangat dinamis.

Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional Sarman Simanjorang mengatakan roda perekonomian Tanah Air mulai bergerak ketika pemerintah menurunkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 setelah 1,5 tahun tutup.

“Pengusaha saat ini sedang memutar otak bagaimana agar tetap mampu bertahan sampai ekonomi kita dapat normal kembali dan teman-teman harus mengerti akan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha saat ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/10).

Ilustrasi pekerja/Istimewa

Menurutnya, UMP adalah tanggung jawab bersama yang harus seimbang antara kemampuan pelaku usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja setiap tahun.

Sarman yang juga bekas Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta menjelaskan dunia usaha mengajak Serikat pekerja/buruh untuk mendukung penuh berbagai program pemerintah dalam mengendalikan Covid 19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Kita ciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif agar investor tidak ragu masuk ke Indonesia dengan mengambarkan bahwa buruh/pekerja Indonesia sangat produktif dan siap menyambut para investor membuka usahanya di Indonesia.”

Sementara itu, kalangan pengusaha di Jawa Timur berharap Pemerintah Provinsi Jatim tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 mengingat kondisi industri saat ini masih belum sepenuhnya pulih.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim Eddy Widjanarko mengatakan industri baru mulai bangkit setelah terjatuh akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu Gubernur Jatim diharapkan bijak dalam mengambil keputusan pengupahan.

“Saya kira, seharusnya pemerintah harus bisa mengerti bahwa tahun depan tidak usah naik UMR-nya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (28/10).

Dia menambahkan, Indonesia juga harus melihat situasi yang terjadi di negara lain seperti Vietnam dan China yang tidak menaikkan upah pekerja di situasi pandemi. Hal ini bisa menjadi pertimbangan agar daya saing industri Jatim tidak terganggu.

Adapun, Pemprov Jatim bersama dengan dewan pengupahan sedang membahas besaran kenaikan UMP 2022 yang rencananya diumumkan setelah 5 November 2021 atau setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mengumumkan kinerja inflasi Jatim, maupun pertumbuhan ekonomi.

SETUJU NAIK

Sementara itu, Ketua Apindo Provinsi Jawa Tengah Frans Kongi menyatakan tidak mempersoalkan kenaikan UMP Tahun 2022. Namun permintaan besaran kenaikan yang disampaikan pekerja yakni 10% dinilai memberatkan.

“Yang jelas, Apindo Provinsi Jawa Tengah setuju dengan kenaikan UMP. Namun, kita harapkan kenaikan tersebut bisa menyesuaikan dengan kondisi recovery yang tengah berjalan,” jelas Rabu (27/10).

Frans menegaskan komitmen pengusaha untuk memberikan upah yang layak, namun di sisi lain produktivitas diharapkan meningkat.

Meskipun demikian, Frans mengungkapkan sektor industri Jawa Tengah masih dalam fase pemulihan setelah terdampak pandemi Covid-19.

“Saat ini kita masih susah karena pandemi. Meskipun perlahan-lahan kita sudah mulai bangkit, tetapi belum bisa lari. Oleh karena itu, ini ada aturan baru, PP No. 36/2021, saya pikir ini cukup baik untuk diterapkan,” jelasnya.

Pemprov Jateng saat umumkan UMP tahun lalu/Istimewa

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan pembahasan UMP akan dimulai pada awal bulan ini.

“Akan ada rapat dewan pengupahan Provinsi Jawa Tengah minggu depan, antara lain akan membahas tahapan rapat penetapan UMP 2022,” jelasnya ketika dihubungi Bisnis pekan lalu.

Saat ini, UMP Jateng Rp1,79 juta, masih di bawah UMP Jawa Barat dan Jawa Timur yang berkisar di atas Rp1,8 juta.

Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat rata-rata upah atau gaji bersih pekerja di Jawa Tengah para 2020 berada di angka Rp2,08 juta.

Dari angka rata-rata tersebut, pekerja di sektor jasa menerima upah bersih tertinggi rata-rata Rp2,25 juta, sementara pekerja di sektor industri pengolahan dan pertanian masing-masing memiliki upah bersih rata-rata Rp1,92 juta dan Rp1,71 juta.

Salah satu variabel penentu UMP adalah inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS Provinsi Jateng dalam 2 bulan terakhir, perekonomian Jateng menunjukkan deflasi 0,01% pada Agustus dan September. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rustam Agus

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.