upah minimum

Bisnis, JAKARTA &mdash; Suasana konferensi pers virtual bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (16/11/2021), lebih semarak dari biasanya.
Acara yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi melalui aplikasi Zoom itu diikuti lebih dari 100 awak media. Lumayan banyak.
Demikian pula dengan siaran langsung melalui kanal Youtube Kemenaker yang diikuti ratusan penonton.
Agaknya, antusiasme itu tak lepas dari tema konferensi pers yang membahas kebijakan upah minimum 2022.
Tema ini memang menyita atensi publik beberapa pekan tearkhir. Terlebih, perhitungan kenaikan upah minimum 2022 dengan model baru sudah tersiar di banyak media.
Untuk diketahui, model perhitungan upah minimum 2022 menggunakan data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal itu sesuai perintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan penetapan upah minimum merupakan proyek strategis nasional.
Merujuk pada PP No.36/2021, simulasi yang dilakukan Kemenaker menghasilkan rata-rata kenaikan upah minimum 2022 secara nasional sebesar 1,09%.
Menurutnya, penyesuaian upah minimum dengan metode baku itu bertujuan menjamin stabilitas iklim usaha dalam negeri.
Saat ini, besaran upah minimum di hampir semua wilayah Indonesia sudah melebihi median upah.
Konsekuensinya, kata Ida, sebagian besar pengusaha tidak dapat menjangkau nilai upah minimum yang naik tinggi setiap tahunnya. Kondisi itu berdampak negatif dari sisi kepastian investasi dan serapan tenaga kerja.
Sebaliknya, seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022 atau tidak ada tidak ada lagi penangguhan upah minimum berdasarkan UU Cipta Kerja.
<iframe class="flourish-embed-iframe" style="width: 100%; height: 600px;" title="Interactive or visual content" src="https://flo.uri.sh/visualisation/7211020/embed" frameborder="0" scrolling="no" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe>
KELONGGARAN ATURAN
Pemerintah memang pernah memberi kelonggaran aturan bahwa pengusaha boleh menangguhkan pembayaran gaji sesuai ketentuan upah minimum karena kondisi keuangan yang sulit akibat Pandemi Covid-19.
Namun, relaksasi tersebut sudah tidak berlaku lagi. &ldquo;Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana,&rdquo; kata Ida.
Meskipun pemerintah telah menghitung rata-rata kenaikan upah minimum sebesar 1,09%, Ida mengatakan besarannya tetap diputuskan para gubernur dengan berujuk PP No.36/2021.
Menurutnya, ada sanksi tegas dari pemerintah kepada para gubernur jika upah minimum 2022 tidak mengikuti formula perhitungan sesuai beleid baru itu.
Sanksi itu di antaranya teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian permanen. Landasan hukum sanksi itu tertuang dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sanksi itu diambil untuk memastikan program strategis nasional ihwal upah minimum bisa ditaati oleh seluruh daerah.
Harapannya, kata Ida, penetapan UM yang mengacu pada formula baku dalam PP itu dapat menciptakan iklim usaha yang berdaya saing dan kondusif.
Kalangan pengusaha menilai kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah selaras dengan kondisi saat ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan formula baru dalam penyesuaian upah minimum sesuai dengan kemampuan dunia usaha.
&ldquo;Ini adalah angka yang adil dengan parameter yang merefleksikan kondisi riil seperti rata-rata konsumsi dan tingkat pengangguran,&rdquo; katanya.
Dia menegaskan bahwa upah minimum provinsi bukanlah upah rata-rata yang diterima pekerja di suatu wilayah. Upah minimum merupakan instrumen perlindungan sosial bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun agar tidak dibayar terlalu rendah.
Sebaliknya, perspektif berbeda dikemukakan kalangan pekerja. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta para gubernur atau kepala daerah menggunakan kewenangannya untuk menaikkan upah minimum 2022 di atas nilai rata-rata nasional sebesar 1,09% yang disimulasikan Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurutnya, UU Cipta Kerja memberi kewenangan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menetapkan nilai kenaikan upah minimum di daerahnya. Selain itu, Timboel berpendapat kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh Kemnaker lebih rendah dari nilai inflasi.
Di sisi lain, katanya, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di daerahnya tetap terjaga setiap tahunnya. Artinya, pertumbuhan ekonomi itu mesti didukung oleh daya beli masyarakat yang juga terjaga.
&ldquo;Kami meminta gubernur menaikan upah minimum di atas nilai inflasi karena jika harga barang meningkat, sedangkan kenaikan pendapatan di bawah harga barang, artinya ada pergerusan nilai upah riil,&rdquo; kata Timboel.
Bila peningkatan upah di atas inflasi, dia optimistis akan terjadi kenaikan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong belanja barang dan jasa yang pada gilirannya memacu produksi.
Perwakilan dari Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) Adi Mahfudz mengatakan penyesuaian UMP pada 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Dia berharap pengusaha yang tidak terdampak Covid-19 bisa mengikuti regulasi yang ada dalam penyesuaian upah minimum pada tahun depan.
&ldquo;Begitu pula dengan para gubernur yang akan menetapkan sebelum 21 November agar tidak terpengaruh dengan hiruk-pikuk yang ada. Dengan begitu penetapan bisa sesuai dengan regulasi,&rdquo; katanya.
<img src="https://cms9.bisnis.com/images-data/library-infografik/1/2021/11/bid-16-nov-hl1-ump-petricia-adi.jpg" width="800" height="1352" />
PERTIMBANGAN POLITIK
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin berpendapat kebijakan upah minimum yang penetapannya akan melibatkan daerah, dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk menarik simpati dari kelompok pekerja dan buruh.
Menurutunya, sejumlah kepala daerah yang memiliki tingkat elektablitas tinggi menuju tahun politik pada 2024, berpotensi memanfaatkan momentum penetapan upah itu untuk menggalang dukungan dari kelompok buruh itu.
&ldquo;Penetapan upah ini bisa jadi momentum kepala daerah untuk membuktikan dirinya itu prorakyat. Ini pola umum yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah,&rdquo; katanya.
Dengan menetapkan besaran kenaikkan upah di atas rata-rata, harapannya publik dapat menaruh simpati dan mengungkit elektabilitas kepala daerah bersangkutan.
Kita tunggu saja bagaimana akhirnya nanti para kepala daerah memutuskan upah minimum di wilayahnya masing-masing. Apakah akan mengacu pada angka yang disodorkan pemerintah, atau justru menempuh strategi lain. (Nyoman Ary Wahyudi/Iim Fathimah Timorria/Stefanus Arief Setiaji)

Saat ini, besaran upah minimum di hampir semua wilayah Indonesia sudah melebihi median upah.

Upah Minimum 2022 di Pusaran Target Pemulihan

Menteri BUMN Erick Thohir terus membuktikan dukungannya dalam pengembangan UMKM daerah dengan terlaksananya Karya Nyata Fest Vol. 6. di Pekanbaru

Erick Thohir Dukung Pengembangan UMKM di Karya Nyata Fest Vol.6 Pekanbaru

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) telah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam mendukung proyek ramah lingkungan, terutama pengembangan energi baru dan terbarukan.

Maybank Indonesia Terus Tingkatkan Pembiayaan Berkelanjutan

Indonesia Healthcare Corporation (IHC), sebuah holding RS BUMN, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan SingHealth, grup layanan kesehatan masyarakat terbesar di Singapura

Sinergi Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Tingkatkan Layanan

PT Pertamina (Persero) memperluas cakupan produksi bahan bakar minyak hijau dengan menggandeng Brazil 

Langkah Pertamina Jadi Pemain Baru Bioetanol

Pertamina Group berhasil memboyong 8 penghargaan pada ajang Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan Kementerian LHK 2024

Masih cukup menantangnya upaya percepatan transisi energi di tengah kondisi global yang dihadapkan pada trilema energi, berpotensi menghambat pengembangan dan pemanfaatan energi bersih di Tanah Air.