Usulan APBN 2025 Dimulai, Ke Arah Mana Sri Mulyani Siapkan?

APBN 2025 sudah mulai disiapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agaknya perencanaan bakal lebih moderat, mempertimbangkan transisi pemerintahan jika benar Prabowo-Gibran terpilih.

Annasa Rizki Kamalina

15 Feb 2024 - 17.46
A-
A+
Usulan APBN 2025 Dimulai, Ke Arah Mana Sri Mulyani Siapkan?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat meresmikan rumah susun negara (Rusunara) yang diperuntukan bagi jajaran Kementerian Keuangan yang bertempat di Jayapura hari ini, Kamis (01/02/2024). Dok Kemenkeu RI

Bisnis, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 pada Senin (12/2/2024) atau dua hari menjelang pencoblosan Pemilu 2024. 

Sebagaimana diketahui, APBN 2025 nantinya akan menjadi APBN yang akan digunakan oleh presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi), apakah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ataupun Ganjar Pranowo. 

Dalam unggahan Instagram pribadinya, @smindrawati, Bendahara Negara bersama jajaran eselon I Kemenkeu mulai mendiskusikan terkait pembahasan awal APBN 2025. 

Pembahasan tersebut meliputi diskusi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025.  

“Pembahasan KEM-PPKF ini merupakan bagian dari langkah awal perancangan APBN tahun 2025,” ujarnya, Selasa (13/2/2024). 

Sebagai informasi, KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi ulasan mendalam terkait gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal.

Dokumen KEM nantinya akan menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun berikutnya. 

Gambaran ini nantinya akan jadi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. 

Sementara dokumen PPKF menyampaikan arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan tahunan yang akan ditempuh pemerintah. Tujuannya, untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Hal-hal yang termuat dalam KEM-PPKF ini nantinya akan jadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan belanja untuk tahun mendatang, RAPBN. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani secara khusus meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, agar APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental, juga berbagai harapan dari masyarakat Indonesia.

Dirinya menegaskan bahwa APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia.

Postur fiskal pada 2025 ada beberapa alokasi yg tidak seekspansif tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan negara terhadap PDB rasionya lebih moderat 12%, belanja pemerintah pusat 2025 diproyeksi turun, proyeksi penerimaan juga tidak terlalu ambisius, termasuk penurunan rasio utang dan defisit APBN. 

Kemungkinan terdampak menurunnya ketidakpastian global dan transisi pemerintahan baru. Pertumbuhan ekonomi 2025 5%-5,5%. Dikaitkan dengan arah fiskal rezim Prabowo-Gibran. Terutama terkait dengan pendanaan program makan siang gratis Rp400 triliun. 

Berkaca dari tahun lalu, Sri Mulyani juga memulai pembahasan awal APBN 2024 pada Februari 2023. 

APBN 2024 telah disahkan melalui Undang-Undang No 19/2023 pada 16 Oktober 2023. Mengacu pada UU 19/2023, pemerintah menargetkan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.802.29 triliun dan belanja negara yang dianggarkan sebesar Rp3.325,12 triliun. Adapun, angka defisit dipatok sebesar Rp522,83 triliun atau sekitar 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga : Alarm Manufaktur dari Neraca Dagang yang Surplus 

Di sisi belanja negara, alokasi anggaran terbagi menjadi anggaran belanja pemerintah pusat dengan alokasi sebesar Rp2.467,53 triliun serta anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan sebesar Rp857,59 triliun.

Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung tema kebijakan fiskal APBN 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable). Untuk itu, kebijakan belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja (spending better), mendorong subsidi tepat sasaran, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Dalam rangka memastikan APBN 2024 dapat menjalankan perannya, anggaran difokuskan untuk beberapa tema, yaitu anggaran pendidikan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; anggaran kesehatan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; anggaran perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang

Selanjutnya, anggaran subsidi yang diarahkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); anggaran infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan; anggaran ketahanan pangan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; dan anggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk dukungan pengamanan pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023). Presiden berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha

Akselerasi Belanja

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menerangkan akselerasi belanja negara harus dilakukan sejak awal tahun anggaran dan pencapaian output sesuai dengan target yang ditetapkan harus dikawal melalui beberapa strategi berikut:

Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang diikuti dengan disiplin dalam melaksanakan rencana tersebut. Untuk melaksanakan APBN, setiap Kementerian Negara/Lembaga perlu untuk merencanakan kegiatan yang diikuti dengan rencana penarikan dana dan pencapaian output secara periodik.

“Rencana kegiatan dan terutama eksekusinya diharapkan menyebar secara merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk di akhir tahun,” lanjutnya.

Kedua, mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengadaan, antara lain dengan melakukan seleksi penyedia barang/jasa sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diterbitkan atau yang biasa disebut sebagai lelang dini. Strategi itu dilakukan agar pada awal tahun kontrak telah siap dan kegiatan dapat segera dilaksanakan.

Selain itu, Kementerian Negara/Lembaga juga diharapkan segera melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tidak memerlukan mekanisme lelang, mengingat eksekusinya lebih simpel dan tidak memerlukan proses yang panjang.

Baca Juga : Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, Sri Mulyani Mulai Bahas APBN 2025 

Ketiga, pemerintah perlu memastikan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) serta akselerasi penyaluran belanja bansos kepada masyarakat yang berhak. Belanja bansos, katanya, harus sesuai ketentuan diberikan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi mereka dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, akurasi data penerima bansos diperlukan untuk menjaga agar belanja pemerintah menjadi tepat sasaran. Selain akurasi penerima, Astera mengatakan akselerasi penyaluran bansos juga krusial agar daya beli masyarakat yang berhak tetap terjaga sepanjang tahun.

Atas upaya akselerasi yang dilakukan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga tersebut, Kementerian Keuangan selalu mendorong serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

“Minimal sekali dalam setiap kuartal dilakukan pertemuan one-on-one dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mengidentifikasi kendala, menemukan solusi, serta merumuskan tindak lanjut atas permasalahan dalam pelaksanaan APBN,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.