Utak-Atik PLTU Batu Bara demi Netral Karbon yang Dilematis

Pemerintah merencanakan tidak akan lagi menambah pembangkit berbahan bakar batu bara itu kecuali yang telah terkontrak dan konstruksi. PLTU milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bahkan akan berhenti beroperasi lebih cepat dibandingkan dengan revaluasi aset.

Ibeth Nurbaiti
Feb 24, 2022 - 9:00 AM
A-
A+
Utak-Atik PLTU Batu Bara demi Netral Karbon yang Dilematis

Foto udara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tanjung Kalimantan Selatan, Rabu (13/3/2019)./Bisnis-Nurul Hidayat

Bisnis, JAKARTA — Bak simalakama, tuntutan untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT oleh PT PLN (Persero) demi mengejar target netral karbon pada 2060 menjadi kebijakan yang dilematik, terlebih investasi yang dibutuhkan masih sangat tinggi. 

Di satu sisi, kontribusi perusahaan setrum pelat merah itu dinilai mampu mempercepat penurunan emisi karbon terutama dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Namun, di sisi lain tuntutan untuk secara perlahan meninggalkan PLTU akan berdampak terhadap keuangan perseroan.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021—2030, pemerintah membidik pengembangan EBT sebesar 20,9 gigawatt (GW) atau 51,6% dari total pembangkit yang direncanakan 40,5 GW.

Baca juga: Menyelisik Ketimpangan di Hulu dan Hilir untuk Pajak Karbon PLTU

Pemerintah merencanakan tidak akan lagi menambah pembangkit berbahan bakar batu bara itu kecuali yang telah terkontrak dan konstruksi. PLTU milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bahkan akan berhenti beroperasi lebih cepat dibandingkan dengan revaluasi aset.

Sementara itu, PLTU milik perusahaan listrik swasta atau IPP pensiun setelah berakhirnya perjanjian jual beli listrik, sedangkan PLTGU akan berhenti beroperasi setelah usia 30 tahun.

Namun demikian, perusahaan listrik pelat merah itu masih menghadapi dilema mengingat tingginya harga komponen dari pembangkit.

Dalam RUPTL PLN 2021—2030 telah ditetapkan kebutuhan PLT EBT baseload sebesar 1,1 gigawatt (GW). PLT EBT baseload ini merupakan pembangkit energi terbarukan yang mampu menggantikan pembangkit fosil dengan biaya pokok produksi (BPP) listrik lebih murah dan dapat beroperasi selama 24 jam. 

Apabila pemerintah menggunakan pembangkit intermiten seperti PLTS dan PLTG, maka diperlukan Battery Energy Storage System (BESS) untuk memastikan agar daya listrik terus mengalir selama 24 jam. 

Celakanya, kajian PLN menemukan bahwa biaya PLTS ditambah dengan BESS masih terbilang tinggi untuk dijual ke masyarakat. Pemakaian teknologi ini diperkirakan masih seharga US$18 sen—US$21 sen per kWh, jauh dari harga pemakaian pada PLTU dan PLTGU.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa proyek pembangkit listrik EBT atau PLT baseload sebesar 1,1 gigawatt akan menyerap investasi hingga US$4 miliar. 

Dia menjabarkan untuk proyek PLT EBT baseload dengan asumsi harga listrik PLTS sekitar US$4 sen per kWh ditambah dengan BESS mencapai US$12 sen per kWh. 

Artinya, harga listrik bersih bisa menembus US$16 sen per kWh, padahal pembangkit berbasis batu bara atau PLTU hanya menjual listrik seharga US$6 sen—US$8 sen per kWh. 

Baca juga: Kala Tiga BUMN Ditugaskan Mengejar Netral Karbon 2060

“Kalau [harga itu] diterapkan untuk saat ini, PLN maupun pemerintah akan menanggung kerugian sekitar Rp5 triliun per tahun,” katanya saat Energy Outlook 2022 CNBC, Kamis (24/2/2022).

Tidak jauh berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerangkan bahwa skema phase out atau penghentian secara bertahap operasional PLTU batu bara akan berdampak terhadap keuangan PLN sekitar US$38 miliar atau setara dengan Rp543 triliun (kurs Rp14.300). 

Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan bahwa dampak keuangan tersebut diperkirakan berdasarkan revaluasi aset PLN pada akhir 2015. 

Pada tahun itu, sejumlah PLTU milik PLN diperpanjang masa operasinya hingga 30—40 tahun, sehingga natural retirement-nya dimulai pada 2046—2056. 

“Dalam skema phase out terdapat dampak finansial bagi PLN sekitar US$38 miliar,” katanya saat Green Economy Outlook 2022, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Drama Panjang Blok Masela, Memasuki Babak Baru Energi Hijau

Sementara itu, Tenaga Ahli Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran pernah menyampaikan bahwa pemerintah dan PLN perlu mencari strategi lain untuk meningkatkan pemanfaatan EBT tanpa harus menyingkirkan aset pembangkit yang sudah ada. 

Menurut dia, kondisi pembangkit listrik yang sudah ada sebaiknya tidak diutak-atik. “Jangan sekarang EBT tidak capai 23 persen yang disalahkan pembangkit existing. Itu keliru cara berpikirnya. Yang benar adalah demand [listrik] dan ekonomi didorong naik. Utak-atik pembangkit existing dampaknya nanti ke struktur cost, siapa yang nanggung,” kata Tumiran.

Pemerintah sebenarnya tidak menampik kalau rencana penghentian operasional PLTU berbasis batu bara akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pemerintah mencatat setidaknya diperlukan dukungan investasi senilai kurang lebih Rp120 triliun hingga 2030.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sampai dengan 2060 atau lebih cepat dengan mengacu pada peta jalan yang telah ditetapkan. 

Baca juga: Mencermati Efek Domino Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Selain dengan pengembangan EBT, penghentian PLTU menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat celcius.

Luhut memaparkan, pemerintah berencana untuk menghentikan operasional dari PLTU yang berbasis batu bara dengan kapasitas sebesar 5,5 gigawatt (GW) hingga 2030 mendatang.

“Penutupan PLTU tentunya memerlukan investasi, 5,5 GW ditutup sebelum 2030 dengan dukungan investasi yang dibutuhkan US$8,58 miliar,” ujarnya dalam acara Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2/2022).


Terlepas dari masalah biaya, dalam pengembangan EBT, PLN berpacu dengan waktu untuk mencapai bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025.

Pemerintah mencatatkan realisasi pengembangan pembangkit EBT mencapai 11.157 MW pada 2021. Pada 2022, Kementerian ESDM menyasar penambahan kapasitas energi bersih menjadi 11.804 MW.

Baca juga: Dilema Ketergantungan Migas di Tengah Desakan Transisi Energi

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memastikan target bauran energi 23% pada 2025 telah dimonitor bersama PLN.

“Kami bersama dengan PLN memastikan bahwa titik-titik COD masih sesuai. Kami punya tim bersama untuk memantau ini,” katanya.

Hingga akhir 2021, jelas Dadan, bauran energi terbarukan mencapai 11,5% dari total energi nasional. Artinya, masih terdapat selisih 11,5% lagi yang harus tercapai dalam 3 tahun mendatang. (Rayful Mudassir/Lucky Leonard Leatemia)

Editor: Ibeth Nurbaiti
company-logo

Lanjutkan Membaca

Utak-Atik PLTU Batu Bara demi Netral Karbon yang Dilematis

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ