Utang Pemerintah, RAPBN 2023 Butuh Dana Rp598,2 Triliun

Pemerintah memproyeksikan defisits anggaran pada RAPBN 2023 sebesar 2,85 persen dari PDB. Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan bahwa pembiayaan pembangunan akan dicari dari sumber yang aman dan dikelola dengan hati hati. Pemerintah, lanjut Presiden, berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Saeno
Aug 16, 2022 - 9:13 AM
A-
A+
Utang Pemerintah, RAPBN 2023 Butuh Dana Rp598,2 Triliun

Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Baju Paksian asal Provinsi Bangka Belitung saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). /Antara-Galih Pradipta

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah memproyeksikan defisits anggaran pada RAPBN 2023 sebesar 2,85 persen dari PDB.  Proyeksi tersebut setara dengan Rp598,2 triliun. Defisit anggaran biasanya akan ditutup  dengan mencari sumber pembiayaan, baik dalam bentuk pinjaman atau dengan menjual surat utang melalui mekanisme pasar.

Terkait surat utang negara, Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato nota keuangan, Selasa (16/8/2022) menyebutkan untuk surat utang negara berjangka 10 tahun diberlakukan suku bunga sebesar  7,85 persen.

Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan bahwa pembiayaan pembangunan akan dicari dari sumber yang  aman dan dikelola dengan hati hati. Pemerintah, lanjut Presiden, berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Presiden juga menyebutkan bahwa tingkat rasio utang akan selalu dijaga agar tetap aman. Selain itu, Presiden menyatakan tentang pendalaman pasar keuangan.

Editor: Saeno
company-logo

Lanjutkan Membaca

Utang Pemerintah, RAPBN 2023 Butuh Dana Rp598,2 Triliun

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ