BUMN

UU Cipta Kerja

investasi

ihsg

Kekhawatiran mulai menggelayuti investor terkait dengan kepastian berinvestasi di Indonesia, pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja perlu diperbaiki.
Pemerintah dan DPR pun memiliki tugas mendesak untuk segera memperbaiki UU Cipta Kerja agar kekhawatiran investor tidak berlanjut pada pembatalan investasi.
Gelagat keresahan investor salah satunya disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan sejumlah investor dari luar negeri telah menanyakan perihal nasib UU Cipta Kerja. Dia khawatir investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di dalam negeri selepas keputusan MK tersebut.
&ldquo;Teman-teman investor di luar negeri juga menanyakan kepada kami bagaimana nasib undang-undang ini. Apakah mau diubah semuanya. Hal-hal inilah yang perlu kami luruskan,&rdquo; katanya dalam jumpa pers, Jumat (26/11/2021).
Hariyadi menegaskan putusan MK terkait dengan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja tidak berdampak serius pada dunia usaha.
Menurutnya, keputusan MK itu hanya menyasar ranah formal atau pembentukan undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak diperbaiki pembentuk UU. Pemerintah dan DPR pun punya waktu 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang sapu jagat itu.
Perihal tenggat perbaikan selama 2 tahun tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot optimistis pemerintah dan DPR memiliki cukup waktu untuk melakukannya.
Menurutnya, substansi perbaikan ekosistem investasi dan penyederhaan perizinan berusaha oleh UU Cipta Kerja justru akan dirasakan oleh para pelaku usaha.
Hingga saat ini, terdapat 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, yang sudah diterbitkan.
&ldquo;[Sebanyak 47 PP dan 4 Perpres] seharusnya sudah sangat cukup untuk implementasi UU Cipta Kerja,&rdquo; ujar Yuliot.
Menanggapi polemik UU Cipta Kerja yang terjadi, ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro berpendapat putusan MK akan membebani sentimen investor jangka pendek serta kemungkinan penundaan arus masuk investasi langsung dalam jangka menengah.
Menurutnya, hanya ada sedikit preseden ketika sebuah UU dinyatakan inkonstitusional, tetapi pada saat yang sama diberlakukan sementara. Bagi investor, kondisi ini sama dengan ketidakpastian.
Mereka tidak tahu pasti apakah besaran pesangon bagi perusahaan yang memberhentikan pekerja yang diatur dalam UU Cipta Kerja akan tetap sah nantinya. Demikian juga ketentuan lain seperti tata ruang dan peraturan lingkungan untuk industri yang membangun pabrik baru, kepemilikan asing, maupun aturan merger dan akuisisi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan bahwa bahwa putusan MK tetap memberlakukan UU Cipta Kerja secara konstitusional sampai dilakukannya perbaikan.
Pemerintah juga menghormati dan mematuhi putusan MK dan segera menyiapkan perbaikan serta melaksanakan arahan lainnya. Negara juga tidak akan menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan dilakukan.
Harapan agar pemerintah segera memperbaiki UU Cipta Kerja juga datang dari daerah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pemerintah secepatnya menindaklanjuti putusan MK agar ada kepastian di daerah.
&ldquo;Karena kalau terlalu lama ketidakpastian-ketidakpastiannya lagi, ini menjadi dinamika-dinamika yang tidak perlu,&rdquo; katanya.
Senada, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, tanpa perbaikan segera, kebijakan-kebijakan baru yang diambil Presiden Jokowi terkait dengan investasi, otomatis akan terhenti. Hal ini berpotensi melumpuhkan pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi.
Pemerintah, menurut Yusril, dapat menempuh dua cara untuk mengatasi hal tersebut.
Pertama, memperkuat Kementerian Hukum dan HAM sebagai pusat hukum dan menjadi pemimpin dalam merevisi UU Cipta Kerja.
Kedua, segera membentuk Kementerian Legislasi Nasional yang bertugas menata, menyinkronisasi dan merapikan semua peraturan perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah.
TUNTUTAN PEKERJA
Sementara itu, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah menunda implementasi kebijakan upah minimum 2022 menyusul keluarnya putusan MK.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan pemerintah mesti menjalankan amanat MK itu untuk meredam rencana mogok nasional yang telah disiapkan oleh serikat pekerja. Menurutnya, pemerintah dapat memulai dengan menunda pemberlakuan upah minimum yang telah ditetapkan pekan lalu.
Adapun, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) meminta serikat pekerja tetap menjaga situasi yang kondusif selepas keluarnya putusan MK.
Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku berikut sejumlah aturan turunnya yang sudah ditetapkan sebelum keputusan MK pada Kamis (25/11/2021). Dia meminta serikat pekerja untuk tidak membuat kesimpulan yang melenceng dari putusan MK tersebut.
Menurutnya, kalangan pengusaha tengah berfokus untuk mempercepat pemanfaatan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan, sembari menjaga iklim usaha yang kondusif bagi investor.&nbsp;

Di balik keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja, investor meminta titik terang aspek regulasi. Simak penjelasannya.

UU Cipta Kerja Disoal, Investor Butuh Titik Terang

Indonesia dan Malaysia masih menanti adanya kebijakan baru dari Uni Eropa seiring dengan protes yang disampaikan langsung kedua negara ke Komisi Uni Eropa di Brussels, Belgia akhir bulan lalu. UE menanggapi pertemuan itu dengan menjanjikan kunjungan langsung ke kedua negara.

Manuver Indonesia - Malaysia Goyang Keputusan Eropa

Kasus itu terungkap saat petugas berpatroli di lokasi dan mendapati kabel tembaga cetenary overhead dan baut yang terpasang untuk kereta cepat yang ada di lokasi itu telah hilang.

Belum Beroperasi, Kabel dan Baut Kereta Cepat Dicuri

Selama dua tahun terakhir, sejumlah pengembang mulai kembali meluncurkan rumah mewah dengan harga termurah Rp10 miliar hingga tertinggi mencapai Rp50 miliar. Di sisi lain, jumlah crazy rich di Indonesia melonjak. Lalu, seperti apa kriteria rumah mewah yang diburu para old money dan orang kaya baru?

Membaca Selera Tren Rumah Mewah Dilirik Old Money & New Money

Calon emiten tambang dari Grup Medco, PT Amman Mineral Internasional Tbk., optimistis akan sukses dalam debutnya di pasar modal pada pertengahan tahun ini, meskipun perseroan masuk di tengah kondisi pasar yang kurang menguntungkan bagi sektor pertambangan.

Optimisme IPO AMMN di Tengah Pasar yang Lesu

Indonesia terus memperkuat ancang-ancangnya untuk dapat masuk dalam gelanggang ekosistem kendaraan listrik global dengan membangun fasilitas penghiliran bijih nikel yang dapat menopang industri baterai dan kendaraan listrik. 

Ancang-Ancang Kuat Indonesia Masuk Gelanggang Industri Baterai

Sejak April 2023 indikasi melemahnya daya beli terpantau dari inflasi seusai lebaran. Kondisi tersebut berlanjut pada inflasi Mei 2023, yang mengalami penurunan seiring daya beli yang dinilai melemah.

UU Cipta Kerja Disoal, Investor Butuh Titik Terang

Tim Redaksi